MAKASSAR—Kendati pun banyak desakan dari keluarga dan simpatisan fanatiknya untuk mencalonkan diri jadi Bupati Sinjai mendatang, Hasan Basri Ambarala masih memiliki banyak pertimbangan untuk ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2024 mendatang.
Ambarala yang melanglang buana di beberapa jabatan pemerintahan di daerah ini menjelaskan kalau dirinya sudah punya pengalaman dua kali mencalonkan diri jadi bupati di Sinjai.
Praktis, kata pamong senior Sulsel ini, dua kali gagal adalah sebuah pelajaran yang berarti baginya. Bahkan di kegagalan itu, kata dia lagi, menjadi instrumen politik yang bisa menjadi alat ukur untuk melihat kegagalan itu.
“Saya berterima kasih dan menghargai keinginan memanggil kembali bertarung namun kendati pun ada keinginan dari bawah kita harus ukur diri dulu baru mengambil keputusan,” tutur Ambarala mantan Karo Pemerintahan di Era Syahrul Yasin Limpo ini, Kamis (21/10/2021).
Menurut dia, terjun di dunia politik itu dinamikanya lain dari dunia pemerintahan yang dia lakoni selama ini. Karena itu, untuk bersikap maju sebagai calon bupati, harus ada pertimbangan yang matang dulu sebelum memutuskan.
“Sebagai manusia yang ingin sukses, yang namanya keinginan itu pasti ada. Tapi kita harus ukur dulu kekuatan, apakah animo masyarakat lebih dominan atau tidak untuk diri ini,” ujar Ambarala.
“Bagi apresiasi keinginan keluarga dan teman-teman yang mau mencalonkan dirinya kembali sebagai bupati. Tapi orang pernah gagal dua kali jadi calon, mesti tahu diri minimal ada tolok ukur dulu baru mengambil keputusan,” kata Ambarala yang juga pernah Calon Bupati Sinjai yang mengambil pasangan Ketua DPRD Sinjai periode lalu.
Bagi dia, untuk saat ini biarkan mengalir dulu. Dia akan melihat satu tahun ke depan, apakah langkah dan keputusan ini tepat atau tidak.
“Kita tunggu saja nanti saya mengambil keputusan apalagi masih ada 2 tahun waktunya. Yang pasti biarkan mengalir dulu. Kalau animo masyarakat tinggi akan menjadi pertimbangan khusus untuk mengambil keputusan,” tandas Ambarala yang juga Direktur Pusat Kajian Budaya dan Ilmu Pemerintahan Indonesia. (*)
