MAKASSAR—Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar akan menyesuaikan program penurunan tingkat pengangguran dengan visi dan kebijakan Wali Kota Makassar yang akan terpilih.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Makassar, A. Ato Rakhmawan, dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Kebijakan Prioritas Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka untuk Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kota Makassar 2025-2029.
“Kami sedang menyusun proyeksi untuk menekan angka pengangguran sekaligus mempersiapkan sinkronisasi dengan RPJMD Wali Kota terpilih nantinya. Harapannya, tenaga kerja di Makassar dapat lebih optimal terserap,” ujar Ato Rakhmawan, Minggu (24/11/2024).
Ia juga menyoroti dampak pandemi Covid-19 yang sempat mendorong angka pengangguran hingga 15 persen. Melalui berbagai program, tingkat pengangguran berhasil ditekan hingga 9,8 persen pada 2024. Namun, upaya pemulihan terus dilakukan untuk mencapai target yang lebih rendah.
“Kami proyeksikan hingga 2029 tingkat pengangguran dapat turun ke angka 7 persen. Saat ini, program kami masih merujuk pada RPJP, tetapi akan diselaraskan dengan RPJMD yang baru setelah Wali Kota terpilih,” jelasnya.
Ato menambahkan bahwa pihaknya akan memaksimalkan program-program di sektor strategis yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ia juga memastikan fleksibilitas dalam mengakomodasi program prioritas Wali Kota mendatang yang relevan dengan pengurangan pengangguran.
“Jika ada program unggulan dari Wali Kota terpilih yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, kami akan fokus mendorong realisasinya. Intinya, kami akan memanfaatkan potensi sektor-sektor strategis untuk menyerap tenaga kerja secara maksimal,” tutup Ato.
Dengan upaya ini, Bappeda Makassar optimis dapat menciptakan langkah nyata dalam menurunkan tingkat pengangguran dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif di Kota Makassar. (*/4dv)
