OPINI—Kabar duka kembali mendatangi negeri kita, belum berakhir kasus covid-19 yang sudah menewaskan ribuan jiwa selama setahun ini, bumi pertiwi kembali dikagetkan dengan bencana alam yang datang silih berganti diberbagai daerah mengawali tahun ini.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 227 bencana terjadi sepanjang 1 hingga 27 Januari 2021. Bencana hidrometeorologi masih mendominasi jumlah bencana menjelang akhir Januari tahun ini. Seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung mendominasi kejadian bencana.

“Catatan BNPB, sebanyak 148 kejadian banjir terjadi di beberapa wilayah Tanah Air, sedangkan tanah longsor 37 dan puting beliung 31. Kejadian bencana lain yang tercatat yaitu gelombang pasang 5 kejadian dan gempa bumi 5 kejadian,” dari data yang diterima MNC Portal Indonesia, iNews.id (28/1/2021).

Salah satu banjir terbesar datang dari Kalimantan, sejumlah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) terendam banjir pada beberapa hari terakhir. Setidaknya 1.500 rumah warga di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalsel kebanjiran. Ketinggian air mencapai 2-3 meter.

Hujan deras yang merata selama beberapa hari terakhir diduga menjadi penyebab. “Memang ada beberapa daerah yang dikepung banjir, tapi ada dua daerah yang terparah yang menjadi fokus kita,” ujar Kepala Basarnas Banjarmasin Sunarto, dilansir dari pemberitaan Kompas.com, Selasa (12/1/2021).

Dua daerah terparah yang dimaksud Sunarto yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.  Saat dikonfirmasi, Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, M. Jefri Raharja menegaskan banjir tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. “Iya, lebih parah dari 2020 kemarin. Hari ini (Kamis) terutama,” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Benarkah hujan deras dan cuaca  ekstrim menjadi penyebab banjir?

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Berdasarkan laporan tahun 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah.

Ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, sudah sering kita ingatkan, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit,” tegasnya. Suara.com, Jumat (15/1/2021).

Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, M. Jefri Raharja mengatakan, meluasnya lahan perkebunan sawit terjadi secara terus menerus. Dari tahun ke tahun luas perkebunan mengalami peningkatan dan mengubah kondisi sekitar.  “Antara 2009 sampai 2011 terjadi peningkatan luas perkebunan sebesar 14 persen dan terus meningkat di tahun berikutnya sebesar 72 persen dalam 5 tahun,” paparnya.

Direktorat Jenderal Perkebunan (2020) mencatat, luas lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektar. Untuk jumlah perusahaan sawit, pada Pekan Rawa Nasional I bertema Rawa Lumbung Pangan Menghadapi Perubahan Iklim 2011, tercatat 19 perusahaan akan menggarap perkebunan sawit di lahan rawa Kalsel dengan luasan lahan mencapai 201.813 hektar.

Mongabay melaporkan, 8 perusahaan sawit di Kabupaten Tapin mengembangkan lahan seluas 83.126 hektar, 4 perusahaan di Kabupaten Barito Kuala mengembangkan sawit di lahan rawa seluas 37.733 hektar, 3 perusahaan sawit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luasan 44.271 hektar, 2 perusahaan di Kabupaten Banjar dengan lahan sawit seluas 20.684 hektar.

Kemudian, di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada satu perusahaan dengan luas 10.000 hektar dan di Kabupaten Tanah Laut mencapai 5.999 hektar. Bukan hanya perkebunan sawit yang banyak mengambil perluasan lahan, namun maraknya pertambangan juga menjadi penyebab hal yang sama.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat terdapat 4.290 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau sekitar 49,2 persen dari seluruh Indonesia. Jefri pun menjelaskan mengenai jumlah perluasan lahan pertambangan. “Sedangkan untuk tambang, bukaan lahan meningkat sebesar 13 persen hanya 2 tahun. Luas bukaan tambang pada 2013 ialah 54.238 hektar”. Tidak hanya di Kalsel, wilayah Kalimanatan lain juga digerus oleh area pertambangan. Kompas.com, Selasa (12/1/2021).

Kalimantan Selatan atau Kalsel adalah salah satu provinsi di Indonesia penghasil batu bara terbesar. Batu bara asal Kalsel ini diakui menjadi salah satu batu bara dengan kualitas terbaik dari sisi kandungan kalori. Selain diekspor, emas hitam asal Kalsel juga banyak dipakai di dalam negeri untuk menggerakkan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Adapun 5 perusahaan batu bara terbesar di Kalsel adalah PT Adaro Energy Tbk, PT Arutmin Indonesia, Jhonlin, Bangun Banua Persada, dan Hasnur Group. Diantara perusahaan ini, PT Adaro Energy Tbk saat ini tercatat menjadi perusahaan tambang batu bara terbesar yang beroperasi di Indonesia. Tambang terbesarnya berada di Kabupaten Tabalong, Kalsel.

Dikutip dari Kontan, Adaro jadi salah satu pemegang Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama itu menjalankan operasi pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dengan luas konsesi mencapai 31.380 hektare. Sepanjang tahun 2019, produksi batu bara Adaro mencapai 58,03 juta ton. Kompas.com (19/01/2021).

Berdasarkan hal ini, penguasaan lahan tambang dan sawit menjadi peluang besar dalam rusaknya ekologi di tanah tersebut. Banyaknya perusahaan tambang dan sawit menjadi penyebab pembukaan hutan untuk perluasan lahan. Perluasan lahan akan mendorong laju perubahan iklim global.

Tidak hanya itu, dampak dari industri tambang juga menjadi penyumbang rusaknya linkungan yang ada.  Sehingga air yang ada akibat curah hujan hanya bisa tertampung dipermukaan tanah karena kurangnya daerah resapan air.
Pengelolaan lahan tentu tidak akan lepas dari pengambil kebijakan. Pembangunan tidak akan terjadi jika tidak ada izin dari aparat pemerintahan kepada para koorporasi.

Bencana banjir akibat kerusakan ekologis dengan penguasaan lahan untuk tambang dan kelapa sawit merupakan buah busuk yang mengiringi pembangunan eksploitatif yang sekuler kapitalistik. Semuanya tidak lepas dari tangan-tangan para pemilik modal yang mengelola lingkungan sesuai dengan keinginan mereka tanpa memperhatikan akibatnya bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Seperti inilah gambaran pengelolaan lahan dalam sistem kapitalisme, asas manfaat sebagai ukuran pengambilan kebijakan telah menjadikan kepemilikan umum dipergunakan untuk kepentingan segelintir orang. Pengelolaan yang salah tentu akan mengakibatkan kerusakan yang besar pula. Kota yang dulunya rimbun dengan pepohonan, kini merana dengan air yang menggenang. Kota yang dulunya bangga dengan hutannya, kini telah berubah menjadi perkebunan monokultur sawit dan tambang batu bara.

Pandangan Islam dalam pengelolaan lingkungan

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Itu terlihat dari kesempurnaan aturan yang dimilikinya untuk mengatur kehidupan, termasuk aturan menjaga kelestarian lingkungan dengan menjalankan pengelolaanya sesuai dengan aturan pencipta. Karena segala yang ada di bumi adalah ciptaan Allah yang wajib dijaga kelestariannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan, negara bertanggungjawab atas penjagaan kelestarian lingkungan termasuk pengaturan lahan untuk pertambangan dan kelapa sawit. Negara tidak akan memberikan izin kepada para koorporasi dalam mengelola tambang ataupun lahan yang ada. Karena tambang merupakan sumber daya alam yang kepemilikannya untuk umum.

Dalam Islam, hasil pengelolaan tambang berlimpah merupakan hak rakyat sepenuhnya, haram diberikan kepada siapapun atau pihak manapun, baik kapitalis lokal maupun asing. Mekanisme pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh negara, bukan oleh siapapun atau pihak manapun, baik para koorporasi maupun asing.

Hasil pengelolaannya akan diberikan kepada rakyat sepenuhnya melalui berbagai mekanisme. Diantaranya penyediaan fasilitas layanan umum (publik) seperti pemberian layanan kesehatan, pendidikan, keamanan gratis bagi rakyat, penyediaan fasilitas umum seperti jalan raya/ transportasi, ketersediaan air bersih, BBM, listrik, dan lain sebagainya. Diberikan kepada seluruh warga negara tanpa memandang SARA ataupun status ekonomi, kaya miskin, muslim dan nonmuslim mendapatkan layanan hak yang sama. Karena Perintah Allah SWT yang termaktub dalam Hadist Rasulullah SAW :

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).

Hadist tersebut menerangkan bahwa kekayaan alam baik itu yang berupa air, padang gembala (hutan) dan hasil tambang apapun adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kepentingan rakyat.

Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta lokal ataupun kepada koorporasi lain.

Islam mewajibkan negara untuk melindungi rakyat dari bencana dengan menjamin terwujudnya pengelolaan linkungan sesuai dengan syariat. Hal ini akan menjadikan seorang pemimpin menyadari tanggungjawabnya untuk mengurusi rakyatnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
“Imam itu adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”(HR.al-Bukhari), Wallahu a’lam bishshawab. (*)