Beranda » Opini » Capable Kabinet, Ngurusin Radikalisme
Capable Kabinet, Ngurusin Radikalisme
Opini

Capable Kabinet, Ngurusin Radikalisme

OPINI – Radikalisme telah menjadi top grade untuk ‘Indonesia maju’ sebagai solusi permasalahan bangsa. Juga jualan yang paling laku di pasar ekonomi lokal maupun nasional. Karena strategi ini adalah hal paling mudah untuk melawan kredibilitas negara terhadap rakyat ataupun organisasi yang menaruh “Asas praduga tak bersalah.”

Penelitian lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nadhlatul Ulama 2018 menyimpulkan bahwa terdapat 41 masjid di lingkungan kementerian terpapar radikalisme. Juga laporan Setara Institute 2019 bahwa 10 Universitas Negeri terpapar radikalisme.

Jika melihat dari berbagai penelitian dan pengalaman pribadi pemimpin, bahwa Indonesia sedang darurat radikalisme yang akan mengancam pertahanan negara.

“Bapak Jenderal Fachrul Razi sebagai Menteri Agama,” kata jokowi saat mengumumkan susunan menteri cabinet sembari duduk di tangga Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/19).

Satu persatu, nama menteri yang dipanggil Jokowi berdiri. Nama lainnya adalah Tito Karniavan Menteri dalam Negeri, Tjahjo Kummolo Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prabowo Subianto Menteri Pertahanan.

Jika melihat kelima formasi menteri itu, terlihat sinyal pemerintah lima tahun ke depan berfokus pada persoalan melawan radikalisme di Indonesia. Fachrul Razi, usai pelantikan cabinet Indonesia Maju mengatakan bahwa ia sedang menyusun upaya-upaya menangkal radikalisme di Indonesia.

Ia mengakui Presiden memilihnya karena dianggap mempunyai terobosan menghadapi radikalisme. Ada Tito Karniavan merupakan mantan Kapolri, ia pernah menjabat sebagai Kepala Densus 88 Antiteror Polri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Ada juga Menko Polhukan Mahfud MD pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pembentukan menteri di atas merupakan bagian mempersiapkan Indonesia ke depannya tidak terpapar radikalisme lagi. Namun, pertumbuhan yang mengkhawatirkan ketika semua kementerian harus berpikir bagaimana untuk menghadang ini (radikalisme-terorisme).

Mereka para pejabat negara disibukkan diberi tugas menjelajah negara atas nama radikalisme. Jangan sampai hal ini menjadikan para menteri khawatir negara, justru menciptakan negara baru yang citra kependudukan menurun dari segala arah.

Karena telah menjadi perpindahan kepemilikan tugas untuk mengurusi rakyat, tetapi diusung menghadang sekelompok individu yang dianggap radikal. Itupun masih pemahaman sepihak dari pemerintah yang memiliki multitafsir, konon ditafsirkan sesuai pendapat sekelompok yang memiliki kepentingan.

Hal ini merupakan bagian dari profesianilitas seorang pejabat negara yang tak diutamakan lagi. Disaat para kementerian menjabat tenaga kerja dengan subsidi silang dari pengalaman personal dan profesi yang harus diemban jauh berbeda.

Bagaimana mungkin menteri agama diserahkan kepada orang yang tak paham agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mantan CEO GoJek, Nadiem Makarim. Atau sosok pengusaha di bidang alat-alat pertanian Johny G. Plate yang justru dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Meskipun memiliki niat baik untuk menghadirkan kebaruan dalam menteri, sosok-sosok tersebut belum memiliki kecakapan yang sesuai dengan tugas barunya sehingga memerlukan waktu beradaptasi.

Apalagi jika proses menyesuaikan dirinya akan diisi oleh tugas utama yang diberikan Jokowi yakni melawan radikalisme, maka Indonesia tidak akan baik-baik saja untuk lima tahun ke depan.

Jika dilihat dari konsep teologi maka sangat signifikan menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah manusia. Islam berbicara banyak hal yang mengatur perspektif komprehensif yang tertera sebagai kelayakan seseorang harus capable dalam mengemban jabatannya.

Apalagi untuk kepentingan orang banyak yang akan mengasilkan output besar dalam kebijakan yang ditetapkan. Hal ini telah ditegaskan oleh nabi Muhammad saw. :

“Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kiamat.” (HR. Bukhari)

Atau dalam hadis lain dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda :

“Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kedustaan, saat itu pendusta dipercaya, sedangkan orang benar justru didustakan, pengkhianat diberikan amanah, orang yang amanah justru dikhianatai, dan saat itu Ruwaibidhah berbicara.”

Ada yang bertanya: “Apakah Ruwaibidhah itu ?” Beliau bersabda: “Seorang laki-laki yang bodoh namun dia membicarakan urusan orang banyak.”

Sungguh ironis, kiamat memang semakin dekat akibat banyaknya urusan yang tak diberikan kepada ahlinya. Diberikan jabatan kepada yang tidak amanah, rapuh agamanya, lemah Islamnya, dan mengakibatnya merajalelanya kebodohan, hilangnya ilmu dan lemahnya ahli kebenaran untuk pelaksanaan dan penegakannya. Sehingga dibutuhkan Islam sebagai wadah untuk menegakkan hukum-hukum kebenaran yang sesuai dengan syariat-Nya. (*)

Capable Kabinet, Ngurusin Radikalisme
Penulis : Rahmi Ekawati, SH
Tim Media “Keranjang Kritik” UIN Alauddin Makassar