SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Listrik Masuk Sawah Bikin Wamendagri Takjub, Sidrap Bidik Panen Tiga Kali Setahun • Dari Kebun Kopi, Warga Transmigrasi Batu Lotong Toraja Utara Mulai Bangun Peluang Ekonomi • Mulai 2027, 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Beralih Jadi ASN Penuh Waktu Tanpa Tes Ulang • Belasan Tahun Menetap, Warga Transmigrasi Batu Lotong Toraja Utara Belum Kantongi Sertifikat Tanah • GenBI UNM Hadirkan GREENLENS di Gowa, Tanamkan Kepedulian Lingkungan dan Literasi Rupiah • Pemkab dan DPRD Sidrap Bahas Tiga Ranperda, Termasuk APBD 2027 • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Listrik Masuk Sawah Bikin Wamendagri Takjub, Sidrap Bidik Panen Tiga Kali Setahun • Dari Kebun Kopi, Warga Transmigrasi Batu Lotong Toraja Utara Mulai Bangun Peluang Ekonomi • Mulai 2027, 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Beralih Jadi ASN Penuh Waktu Tanpa Tes Ulang • Belasan Tahun Menetap, Warga Transmigrasi Batu Lotong Toraja Utara Belum Kantongi Sertifikat Tanah • GenBI UNM Hadirkan GREENLENS di Gowa, Tanamkan Kepedulian Lingkungan dan Literasi Rupiah • Pemkab dan DPRD Sidrap Bahas Tiga Ranperda, Termasuk APBD 2027 •
News

Capres 2019 Tidak Boleh Independen

817
×

Capres 2019 Tidak Boleh Independen

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah dan Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) sepakat pada bebarapa poin perubahan. Salah satunya bahwa calon presiden harus diusung oeh partai politik.

Bahkan, menurut Tjahjo, nantinya logo partai politik akan tercantum dalam surat suara Pilpres 2019. Keputusan itu telah disepakati 24 Mei 2017.

Menurut Tjahjo, pencantuman lambang untuk menegaskan bahwa pemilu merupakan milik partai politik. Karena itu, tidak akan ada capres dan cawapres independen pada Pemilu 2019.

“Pemilu itu kan rezim parpol, yang berhak mengusung capres adalah parpol. Tidak ada capres independen, saya pikir sudah jelas,” kata Tjahjo di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Senin (29/5).

Ada enam fraksi di pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu yang menyepakati penggunaan lambang parpol pada surat suara Pilpres mendatang. Keenam fraksi itu adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional, NasDem, dan Hanura.

Pandangan enam fraksi tersebut sama dengan keinginan pemerintah agar ada penyematan lambang partai di surat suara. Sementara, empat fraksi yang menolak penggunaan lambang parpol di surat suara adalah Partai Demokrat, PKB, PKS, dan PPP.

Selain menyetujui penggunaan lambang parpol di surat suara pemilihan presiden, pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu juga disebut telah menyepakati antisipasi keberadaan calon tunggal pada Pemilu nasional.

Tjahjo juga berkata, antisipasi dilakukan walau diyakini tidak akan ada capres dan cawapres tunggal di Pemilu nasional. Langkah itu diambil setelah pemerintah berkaca pada maraknya calon tunggal di Pilkada 2015 dan 2017.

“Tidak mempersulit, tapi mengantisipasi. Seperti dulu merevisi UU Pilkada tidak sedikitpun Pemerintah dan DPR berpikiran (akan ada) calon tunggal. Antisipasi seandainya calon tunggal kan bisa saja ada orang kuat borong semua parpol,” katanya.

Diketahui, hanya ada dua fraksi yang menolak usul antisipasi calon tunggal pada RUU Penyelenggaraan Pemilu. Kedua fraksi itu adalah PDI Perjuangan dan NasDem. (*/4ld)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com