MAKASSAR—Pemkot Makassar mendapatkan alokasi dana transfer dari pusat sebesar Rp2 Triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2023.
Jumlah itu mengalami peningkatan Rp153 Miliar dibandingkan tahun ini. Dana transfer dari pusat tahun ini hanya Rp1,85 Triliun.
Penyerahan dana Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) resmi diberikan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.
Dihadiri perwakilan dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, penyerahan DIPA dan TKD berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (1/12/2022).
Usai menerima dana transfer dari pusat, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengingatkan kepada seluruh stakeholder agar mempercepat tender dini.
“Kita mau anggaran yang diberikan pemerintah pusat itu bisa terserap maksimal. Makanya saya tekankan tender dini,” ujar Danny Pomanto.
Danny tidak ingin ada proyek atau program yang dianggarkan melalui dana transfer dari pusat tidak berjalan.
“Ini akan saya kawal, apalagi DAK Fisik itu harus dilaksanakan. Tidak ada alasan,” tegasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman mengatakan secara keseluruhan dana transfer dari pusat mengalami kenaikan.
Misalnya, Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari Rp1,25 Triliun menjadi Rp1,38 Triliun. Begitu juga Dana Bagi Hasil (DBH) naik dari Rp106,7 Miliar menjadi Rp127,95 Miliar.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun depan Rp 48,6 Miliar, sedangkan 2022 hanya Rp47,02 Miliar.
Sementara DAK Non-Fisik pada tahun ini hanya Rp442,54 Miliar, dan tahun depan mengalami kenaikan menjadi Rp447,26 Miliar.
“DID sampai hari ini belum ada pengumuman. Tapi karena tahun kemarin kita sudah WTP, harusnya kita dapat,” ujar Helmy.
Helmy juga mengungkapkan TKD 2023, Kota Makassar sudah mendapatkan anggaran dana kelurahan. Nilainya Rp30 Miliar melalui DAU.
“Dana kelurahan sudah masuk di dana transfer untuk tahun depan. Itu nilainya Rp30 Miliar, nanti kita sebar di 153 kelurahan,” tuturnya.
Helmy juga menambahkan untuk tahun depan. Pemkot Makassar telah mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp500 Juta untuk masing-masing kelurahan.
“Anggaran itu akumulasi dari APBD dan APBN yang Rp30 Miliar. Jadi ada kurang lebih Rp300 Juta setiap kelurahan yang kita anggarkan untuk dana kelurahan,” tutupnya. (*)
