MAKASSAR—DPRD Kota Makassar menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, di Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (20/10/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari mekanisme penyerapan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Makassar yang dinilai berhasil mengintegrasikan aspirasi masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Rombongan DPRD Nunukan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ir. Arpiah, ST, bersama sejumlah anggota, yakni Adama, Muhammad Mansur, dan Hj. Nadia. Mereka disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar, bersama perwakilan Sekretariat DPRD serta sejumlah anggota legislatif Makassar.
Dalam sambutannya, Anwar menjelaskan bahwa DPRD Makassar telah memiliki sistem penyerapan aspirasi masyarakat yang terintegrasi dengan mekanisme perencanaan pembangunan.
“DPRD Makassar sudah menjalankan sistem penyerapan aspirasi yang terhubung langsung dengan proses perencanaan daerah. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi rekan-rekan di Nunukan untuk memperkuat kualitas pokir mereka,” ujar Anwar.
Ia menambahkan, mekanisme pengumpulan dan penyaluran pokir di Makassar dilakukan secara sistematis, mulai dari kegiatan reses di daerah pemilihan, forum konsultasi publik, hingga tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurut Anwar, seluruh usulan masyarakat kemudian disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan jangka menengah.
Anwar juga menyoroti peran digitalisasi dalam pengelolaan pokir. Sistem digital, kata dia, telah membantu mempercepat proses validasi dan pelaporan kegiatan pembangunan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan legislatif.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Nunukan, Ir. Arpiah, ST, menyampaikan apresiasinya atas penyambutan DPRD Makassar. Ia mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan berharga untuk memperdalam pemahaman anggota DPRD Nunukan terhadap sistem pengelolaan pokir yang efektif dan berbasis data.
“Kami ingin memastikan setiap pokir benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kami belajar dari DPRD Makassar yang telah memiliki sistem penyaluran aspirasi yang transparan dan akuntabel,” jelas Arpiah.
Ia menambahkan, DPRD Nunukan berkomitmen mengadopsi pola serupa dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan daerahnya. Penguatan fungsi legislasi dan pengawasan, lanjutnya, harus diiringi dengan mekanisme pokir yang lebih terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sesi diskusi, anggota DPRD Nunukan juga menanyakan sejumlah hal teknis terkait penggunaan aplikasi digital dalam penginputan pokir serta proses sinkronisasi dengan perangkat daerah.
Hasil pembelajaran dari DPRD Makassar akan menjadi bahan evaluasi dan penguatan kinerja DPRD Nunukan dalam penyusunan program kerja ke depan. (Ag4ys/4dv)
