OPINI—Mengawali tahun 2021, Indonesia dilanda bencana bertubi-tubi. Gunung meletus, gempa bumi, longsor, dan banjir. Bencana banjir merupakan bencana yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.

Banjir Kalsel cukup menyita perhatian para ahli dan akademisi, disebabkan ketinggian muka air banjir dan luasnya daerah genangan. Banjir di Semarang pun kemudian menjadi sorotan dikarenakan beberapa objek vital ikut terendam air. Ada apa dengan fenomena banjir yang terus saja berulang, apakah hanya sekadar persoalan teknis?

Diungkapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) bahwa banjir di Semarang penyebabnya adalah penyesuaian infrastruktur penampung air yang tidak berbanding lurus dengan laju pembangunan.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat tata kota dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bahwa pembangunan yang massif diduga telah memangkas daerah resapan air dan menyebabkan penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah yang tak terkendali (cnnindonesia.com, 8/2/2021).

Beragam fakta menunjukkan bahwa pembangunan yang tak terkendali membuat ketidakseimbangan lingkungan hidup. Kondisi ini menyebabkan rawan terjadinya bencana. Dipicu oleh hujan dalam waktu lama dengan intensitas sedang sampai tinggi, bisa menyebabkan banjir dengan ketinggian air bervariasi dan luasnya areal genangan terdampak.

Fenomena banjir yang sering bertandang di negeri ini, hampir sudah tak mengenal musim lagi. Tentu kondisi ini bukan semata karena perkara cuaca ekstrim atau kesalahan administrasi, sebagaimana pandangan sebagian pihak. Namun problem ini sudah masuk ke ranah sistemik. Perlu pengkajian mendalam dan komprehensif, agar ditemukan akar masalah serta solusi tuntas untuk meminimalkan risiko.

Mindset Pembangunan yang Keliru

Pembangunan sejatinya menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Jika dicermati, berbagai regulasi yang dibuat di negeri ini, kurang menempatkan core lingkungan sebagai aspek yang perlu mendapat perhatian. Wajar saja jika pengesahan UU Minerba dan UU Ciptaker pada waktu lalu, menuai banyak protes dari masyarakat dan pemerhati lingkungan serta para pakar di bidangnya.

Pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, berakibat pada ketidakseimbangan ruang antar manusia dan air. Akibatnya, bisa menimbulkan bencana alam dengan frekuensi yang cukup intens, terutama bencana banjir yang banyak menimbulkan kerugian. Mitigasi bencana banjir seolah tak bermakna. Bahkan semakin hari, daerah terdampak semakin luas dan korban pun semakin banyak.

Salah satu dampak dari pembangunan eksploitatif adalah kurangnya daerah resapan air. Hal ini sangat dimungkinkan karena rusaknya fungsi ekologis dan hidrologis akibat aktivitas tersebut.

Misal: alih fungsi lahan secara besar-besaran, betonisasi jalan-jalan, berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), dimensi drainase yang tidak memadai, dan banyak lagi hal lainnya.

Jika ditelisik lebih jauh, pembangunan infrastruktur di hampir semua wilayah Indonesia cukup memprihatinkan dari aspek ini. Banjir yang melanda Kalsel dan berbagai daerah lainnya seharusnya membuka mata semua pihak, terutama penguasa sebagai pemegang kebijakan. Namun karena sistem demokrasi yang diemban di negeri ini, menjadikan kebebasan kepemilikan sebagai salah satu pilar dari empat kebebasan yang dilindungi, meniscayakan kesemua hal tersebut berlaku.

Sangat miris menyaksikan semua kerusakan terus saja terjadi. Bencana demi bencana seolah tak menjadi pelajaran atas kekeliruan dalam menata bumi nusantara. Tak dapat dipungkiri, kongkalikong penguasa dan pengusaha dalam sistem kapitalisme, menyebabkan kondisi ini bisa terjadi. Pertanyaannya, adakah sistem alternatif yang mampu meningkatkan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan?

Jakarta Diterjang Banjir, Lebih dari 1.000 Warga Dievakuasi
Warga mendorong sepeda motornya melewati air di daerah terdampak banjir menyusul hujan deras di Jakarta, 20 Februari 2021. (Foto: Antara/Aprillio Akbar via REUTERS)

Sistem Paripurna

Islam hadir sebagai sistem paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali perihal pembangunan. Berasal dari Sang Pencipta manusia dan seluruh isi jagat raya, paling tahu apa yang terbaik buat makhluk-nya. Sehingga, sangatlah wajar jika sistem ini mampu menciptakan peradaban gemilang yang tak tertandingi selama 1300 tahun lamanya.

Konsep unik dalam sistem Islam terkait pembangunan adalah tentang kepemilikan. Islam membagi kepemilikan dalam tiga, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Masing-masing diatur sesuai dengan syariat Islam, menegasikan terjadinya ketimpangan atau kecurangan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dikatakan bahwa Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api. Padang rumput disini adalah hutan dan sejenisnya. Air, termasuk didalamnya sungai dan lautan. Sedangkan, api adalah sumber energi serta barang-barang tambang. Berserikat berarti menikmati bersama-sama, dalam rangka kesejahteraan untuk semua, baik Muslim maupun non Muslim.

Pembangunan dalam sistem Islam sangat memperhatikan lingkungan. Berdasar ketakwaan kepada Allah Swt. semua dilakukan dengan rasa tanggungjawab dan berharap bernilai ibadah di sisi-Nya. Tentu hal ini merupakan motivasi yang begitu kuat dalam diri setiap Muslim. Pemimpin hadir sebagai wakil umat dalam mengontrol pengelolaan kepemilikan umum tersebut. Memastikan semua aturan berjalan sesuai syariat-Nya.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim: Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya. Wallahualam bish Showab. (*)

Penulis: Dr. Suryani Syahrir, ST, MT (Dosen dan Pemerhati Sosial)