MAKASSAR — Dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar kian menjadi sorotan. Di tengah pemeriksaan yang sedang dilakukan Inspektorat Kota Makassar, Forum Masyarakat Pemerhati Pendidikan Sulawesi Selatan (FMPP Sulsel) mendesak agar kasus tersebut diusut hingga tuntas dan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata.
FMPP Sulsel menilai dugaan praktik transaksional dalam pengangkatan dan penempatan kepala sekolah telah mencoreng dunia pendidikan serta berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi pendidikan. Organisasi itu meminta seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa secara independen, profesional, dan transparan.
Koordinator FMPP Sulsel, Muhammad Rafii, menegaskan jabatan kepala sekolah merupakan posisi strategis yang tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu. Menurutnya, kepala sekolah memegang peran penting dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan di satuan pendidikan.
“Jabatan kepala sekolah bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan. Jabatan tersebut merupakan amanah strategis untuk memimpin satuan pendidikan dan memastikan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik,” tegas Rafii dalam pernyataan sikap yang diterbitkan Senin (29/6/2026).
FMPP Sulsel juga meminta hasil pemeriksaan Inspektorat diumumkan secara terbuka kepada publik. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mulai terusik akibat munculnya dugaan tersebut.
Tak hanya itu, organisasi tersebut mendorong aparat penegak hukum turun tangan apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah.
Menurut Rafii, jika dugaan praktik jual beli jabatan terbukti benar, dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem merit dan integritas birokrasi pendidikan. Kondisi itu dikhawatirkan melahirkan pemimpin sekolah yang dipilih bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kemampuan finansial atau kedekatan tertentu.
Karena itu, FMPP Sulsel mendesak Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi dan penempatan kepala sekolah. Mereka mengusulkan agar hasil seleksi berikut indikator penilaiannya dipublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengawasi proses pengangkatan pejabat pendidikan. (CR/Ag4ys)
Citizen Reporter: Asri Tadda
