Gaza: Di Antara Amuk Mesiu dan Keheningan Dunia

OPINI—Konflik Israel-Palestina bukanlah sekadar sengketa batas di atas peta, melainkan sebuah epos tragis yang melintasi dimensi waktu, kemanusiaan, dan geopolitik global. Di balik laporan rutin mengenai operasi militer, perluasan permukiman, dan angka-angka korban jiwa yang terus bertambah, terdapat luka sejarah yang mendalam dan dinamika lapangan yang terus bergejolak tanpa henti.

Jika kita menarik benang merah ke masa lalu, narasi ini bermula dari sebuah visi yang dicetuskan oleh Theodor Herzl pada 1897. Munculnya gerakan Zionisme saat itu diniatkan sebagai jawaban atas persekusi panjang terhadap bangsa Yahudi di Eropa. Namun, cita-cita mendirikan negara ini harus berhadapan dengan realitas kedaulatan di Timur Tengah.

Sejarah mencatat keteguhan Sultan Abdul Hamid II dari Kekhalifahan Usmani yang menolak menyerahkan tanah Palestina, sebuah keputusan yang kemudian mengubah arah perjuangan Zionisme menjadi upaya sistematis untuk meruntuhkan tatanan kekhalifahan.

Runtuhnya Khilafah pada 1924 menjadi pintu gerbang eksodus besar-besaran komunitas Yahudi, yang puncaknya terjadi pada tahun 1948. Deklarasi negara tersebut, yang lahir di bawah bayang-bayang mandat Inggris dan legitimasi PBB, menjadi titik awal dari apa yang kita saksikan hari ini sebagai pendudukan yang tak kunjung usai.

Saat ini, dunia menyaksikan Palestina yang terhimpit. Laporan dari berbagai lembaga internasional dan PBB secara konsisten menggambarkan potret buram di Jalur Gaza dan Tepi Barat seperti siklus kekerasan—serangan militer dan kekerasan pemukim yang menciptakan ketidakpastian hidup bagi warga sipil; perluasan permukiman yang secara perlahan namun pasti menggerus harapan akan solusi dua negara; serta krisis hak asasi manusia yang menjadi ujian bagi nurani hukum internasional.

Dunia hari ini tidak hanya menyaksikan kehancuran akibat ledakan bom, tetapi juga sebuah drama kemanusiaan yang paling kelam di abad ke-21. Di Jalur Gaza, kekejaman tidak lagi hanya berwujud serangan udara yang membabi buta, melainkan telah bermutasi menjadi senjata yang jauh lebih sunyi namun mematikan, yakni kelaparan yang menggurita.

Upaya Melenyapkan “Saksi Mata”

Tragedi ini semakin parah ketika bantuan kemanusiaan yang menjadi napas terakhir bagi warga Gaza justru dihambat dengan sengaja. Keputusan sewenang-wenang Israel untuk membatalkan izin kerja 37 organisasi kemanusiaan internasional adalah sebuah langkah taktis yang sangat berbahaya.

Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Luar Negeri Palestina pada akhir 2025, tindakan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan upaya sistematis untuk menyingkirkan mata dunia agar kejahatan perang dapat berlangsung tanpa dokumentasi, menghentikan dukungan vital di sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga perlindungan anak, serta membiarkan rakyat Palestina berjuang sendirian di bawah bayang-bayang krisis pangan dan penyakit.

Sebagaimana dikutip dari Ramallah (ANTARA), Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengutuk keputusan sewenang-wenang Israel yang membatalkan izin kerja 37 organisasi kemanusiaan internasional yang beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki, khususnya di Jalur Gaza.

Pihaknya menambahkan bahwa Israel berupaya melenyapkan saksi-saksi atas kejahatan mereka dan menghalangi lembaga-lembaga kemanusiaan untuk mendukung rakyat Palestina, khususnya di sektor perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan bantuan pengungsi.

Membiarkan Gaza kelaparan sambil mengusir para pemberi bantuan adalah bentuk hukuman kolektif yang tak termaafkan. Selama dunia internasional masih memilih untuk “menunggu” dan tidak segera bertindak nyata, maka selama itu pula kita semua turut andil dalam menuliskan bab paling hitam dalam sejarah kemanusiaan.

Ironi Lembaga Dunia dan Kepongahan Penjajah

Di tengah laporan yang begitu benderang dan bukti lapangan yang tak terbantahkan, dunia justru disuguhi pemandangan yang ironis. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga internasional lainnya seolah terjebak dalam kelambanan yang mematikan. Respons yang tidak tanggap dan ketiadaan tindakan tegas memberikan ruang bagi Israel untuk semakin pongah dalam melakukan pendudukan.

Pembiaran ini bukan hanya kegagalan diplomasi, melainkan runtuhnya moralitas hukum internasional. Ketika hukum hanya menjadi teks mati di atas kertas, penjajahan akan terus berlanjut tanpa rasa takut akan konsekuensi.

Konflik yang menyelimuti tanah Palestina bukan sekadar persoalan perbatasan yang bisa diselesaikan di atas meja perundingan konvensional. Bagi banyak pihak, penderitaan rakyat Palestina adalah sebuah keniscayaan yang akan terus berlangsung selama akar eksistensialnya tidak dicabut.

Pandangan ini meyakini bahwa keberadaan entitas politik Zionis bukan sekadar bentuk negara, melainkan sebuah proyek ideologis untuk mewujudkan visi “Israel Raya” yang berkelindan dengan ambisi penguasaan politik dan ekonomi global.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai masa depan Palestina adalah perdebatan tentang hakikat keadilan itu sendiri. Jika dunia internasional tetap membiarkan penjajahan berlangsung atas nama stabilitas politik, maka perdamaian hanyalah kata tanpa makna. Palestina tidak membutuhkan sekadar simpati, melainkan pengakuan atas hak mutlak mereka untuk merdeka secara utuh, tanpa bayang-bayang hegemoni pihak lain.

Ilusi Perundingan dan Lingkaran Penderitaan

Sejarah panjang diplomasi, terutama yang diarsiteki oleh kekuatan seperti Amerika Serikat, seringkali dipandang bukan sebagai jalan keluar, melainkan sebagai lorong gelap yang membawa Palestina ke jurang penderitaan yang lebih dalam. Tawaran-tawaran penyelesaian kerap menguntungkan status quo dan melegitimasi pendudukan secara perlahan.

Dalam sudut pandang ini, retorika diplomatik seperti mengutuk atau memohon belas kasih kemanusiaan agar bantuan diizinkan masuk dianggap tidak memadai. Selama struktur kekuasaan yang menyebabkan penindasan tetap eksis, maka bantuan kemanusiaan hanyalah perban sementara di atas luka yang terus menganga.

Dunia internasional masih berpegang pada beberapa opsi solusi, seperti Solusi Dua Negara (Two-State Solution) yang kian dianggap mustahil akibat perluasan permukiman, serta Solusi Satu Negara (One-State Solution) yang berbenturan dengan sejarah kekerasan panjang. Koeksistensi menjadi anomali; penderitaan tak akan berakhir selama entitas pendudukan masih berkuasa.

Di tengah reruntuhan Gaza, berbagai draf perdamaian kembali diajukan, termasuk proposal 21 poin Amerika Serikat. Namun muncul skeptisisme: apakah ini jembatan menuju kedaulatan, atau labirin baru yang memperpanjang penderitaan?

Bias Mediator dan Ketidakseimbangan Kuasa

Kekhawatiran berakar pada posisi Amerika Serikat sebagai mediator yang dipersepsikan tidak netral. Proposal dari ketidakseimbangan kuasa berisiko melanggengkan status quo Israel, sementara hak kemerdekaan Palestina terpinggirkan.

Pemerintahan transisi dan rekonstruksi terdengar pragmatis, namun mengabaikan akar masalah: pendudukan dan blokade. Tanpa penghentian permanen, rekonstruksi hanyalah membangun di atas pasir hisap. Solusi dua negara menjadi janji kosong selama permukiman ilegal tak dihentikan. Kedaulatan semu dikhawatirkan menjadi alat kontrol administratif baru.

Isu Kemanusiaan vs Agenda Politik

Perjuangan Palestina adalah isu kemanusiaan dan hak menentukan nasib sendiri. Mereduksinya menjadi sekadar pembagian bantuan atau pembebasan sandera tanpa menyelesaikan sengketa wilayah dan hak kepulangan pengungsi adalah penyederhanaan berbahaya.

Tanpa keadilan substantif dan keseimbangan posisi tawar, setiap proposal perdamaian hanyalah ilusi. Perdamaian berkelanjutan hanya mungkin jika hak-hak dasar rakyat Palestina diakui sepenuhnya sebagai bangsa berdaulat, bukan objek eksperimen politik transisi yang tak berujung.

Tragedi Palestina selama hampir satu abad bukan sekadar masalah kemanusiaan biasa. Palestina adalah luka yang terus menganga karena ketiadaan pelindung hakiki bagi umat Islam. Sudah saatnya mata dunia dan kesadaran kaum muslimin terbuka; penderitaan ini hanya akan berakhir melalui persatuan ideologis yang nyata. (*)

Wallahu a’lam