MAKASSAR—Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dalam upaya membersihkan dan memulihkan integritas dalam pemerintahannya, mengambil langkah berani menindak tegas dan mengganti sejumlah lurah di kota Daeng ini.
“Dalam upaya untuk menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pemerintahan, banyak perubahan telah diimplementasikan. Kami tidak akan mentolerir praktik korupsi atau konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan,” tegas wali kota yang akrab disapa Danny Pomanto, Senin (14/8/2023).
Langkah pertama yang diambil Danny adalah menggantikan lurah-lurah yang memiliki anggota keluarga yang mendaftar sebagai Calon Legislatif (Caleg).
“Kalau ada lurah lalu istrinya atau keluarganya mendaftar caleg, harus di hold dulu dan tidak diberikan jabatan,” tegas Danny.
Tindakan ini menurut Danny diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam tugas pemerintahan.
Selain itu, Danny juga memberikan fokus pada pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) di wilayahnya. Dia mengungkapkan bahwa ada tiga lurah yang diduga terlibat dalam kasus ini.
“Lurah Pungli itu berdasarkan aduan masyarakat dan sementara disidang. Saya tidak tahu persis kasusnya bagaimana. Jelas semua berdasarkan aduan masyarakat,” ujarnya.
Tindakan tegas diambil dengan mengganti lurah-lurah yang terlibat, sebagai respons langsung terhadap keluhan masyarakat dan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Selain lurah-lurah yang terlibat dalam konflik kepentingan dan praktik pungutan liar, Danny Pomanto juga memperhatikan kinerja mereka.
“Lurah yang terlibat pungli dan lurah yang dikeluhkan oleh masyarakat, serta lurah yang kinerjanya buruk diganti,” jelasnya.
Ini menunjukkan komitmen pemerintah kota untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Tak hanya lurah, tetapi ketua RT dan RW juga mendapatkan perhatian khusus dalam persiapan pemilu mendatang.
“RT/RW juga akan diganti, jika ada yang kedapatan mendaftar caleg maupun keluarganya mencaleg harus diberhentikan sementara,” terang Danny Pomanto.
Hal itu dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga netralitas pemerintahan di tingkat yang lebih rendah, menghindari pengaruh politik yang dapat memengaruhi kinerja pemerintahan setempat.
Dengan langkah-langkah tegas ini, Wali Kota Danny Pomanto berkomitmen untuk membersihkan lingkungan pemerintahan dari praktik korupsi, memulihkan integritas, dan meningkatkan kinerja pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat Makassar.
“Pembenahan ini menunjukkan tekad untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berintegritas,” tegas wali kota berlatar belakang arsitek ini. (R077)
