OPINI – Indonesia darurat data, begitu disampaikan oleh presenter TVOne dalam sebuah sesi talkshow Indonesia Business Forum pada 9 September 2020. Ya, data memang sangat dibutuhkan apalagi di masa pandemi seperti sekarang.

Data khususnya data kependudukan merupakan targeting penyaluran berbagai bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Tidak akuratnya data target bantuan menyebabkan penyaluran bantuan menjadi salah sasaran. Akibatnya banyak pihak yang merasa dirugikan dan justru berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya.

Sengkarut data kependudukan sebenarnya merupakan persoalan klasik yang sudah lama terjadi. Masyarakat Indonesia tidak terbiasa untuk segera memperbaharui data kependudukannya jika berpindah domisili dari satu tempat ke tempat lainnya.

Pun begitu jika terjadi peristiwa kelahiran maupun kematian, yang tidak segera dilaporkan ke dinas kependudukan setempat.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara jumlah penduduk yang terdaftar secara administratif (de jure) dan jumlah penduduk riil (de facto) yang tinggal di suatu wilayah.

Perbedaan inilah yang coba direduksi melalui pelaksanaan Sensus Penduduk (SP2020). SP2020 merupakan kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri dalam berbagi beban dan berbagi pakai untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia.

SP2020 dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa Sensus Penduduk Online (SPO) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari – 29 Mei 2020. Pada tahap ini BPS menggunakan data Ditjen Adminduk sebagai data dasar yang kemudian di update secara mandiri oleh masyarakat.

Responnya cukup menggembirakan dimana tingkat partisipasi penduduk dalam SPO mencapai 19,05 persen atau sekitar 51,4 juta orang. Angka partisipasi ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dicapai Australia saat pertama kali melaksanakan SPO yang hanya di kisaran 9 persen.

Hasil SPO berupa pre list daftar penduduk yang kemudian dilakukan verifikasi di lapangan oleh petugas sensus bersama dengan ketua RT setempat.

Penduduk baru yang belum masuk dalam daftar akan ditambahkan, dan mereka yang belum berpartisipasi dalam SPO akan diminta untuk mengisi kuesioner sensus secara mandiri. Proses wawancara konvensional hanya dilakukan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Partisipasi Masyarakat

Hasil SP2020 akan dijadikan sebagai data dasar untuk berbagai program kebijakan pemerintah di masa mendatang yang tentunya akan dikombinasikan dengan berbagai data sektoral yang dikumpulkan oleh berbagai kementrian/dinas terkait.

Kesediaaan masyarakat untuk berpatisipasi aktif dalam SP2020 serta keberanian untuk jujur menyampaikan data sesuai kondisi sebenarnya merupakan kunci data kependudukan yang akurat dan berkualitas.

Sebaik apapun metode pengumpulan data yang digunakan, sehebat apapun kualitas petugas yang dilibatkan dalam setiap tahapan pelaksanaan baik di lapangan, pengolahan hingga diseminasi hasil akan menjadi sia-sia tanpa kedua faktor tersebut.

Tingkat literasi masyarakat Indonesia yang sangat heterogen mengakibatkan timbulnya beragam respon terhadap pelaksanaan SP2020. Banyak yang merespon positif karena sadar akan pentingnya data kependudukan yang akurat dan up to date.

Namun tak sedikit yang merespon sebaliknya, menganggap bahwa data yang dikumpulkan tidak cukup penting, kecewa karena tak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, atau pun khawatir jika data pribadinya diketahui oleh pihak lain apalagi jika dikaitkan dengan pajak.

Tak dapat dipungkiri bahwa di masa pandemi seperti ini, butuh upaya lebih keras meyakinkan masyarakat agar bersedia menerima kedatangan petugas sensus.

Mengantisipasi hal tersebut, BPS sebagai penyelenggara sensus sudah melengkapi petugas dengan surat tugas, tanda pengenal, rompi berlogo sensus, APD lengkap bahkan semua petugas yang diturunkan diwajibkan untuk mengikuti rapid test sebelum bertugas dan jika hasilnya reaktif maka akan diganti dengan petugas lain.

Isu Penting Data Kependudukan

Selain meningkatkan partisipasi masyarakat, upaya pembangunan data kependudukan yang akurat dan up to date dapat dilakukan jika pemerintah mampu memberikan jaminan atas 3 hal penting terkait data kependudukan, yaitu security, privacy dan utility data.

Pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan bahwa data individu yang ada dalam basis data kependudukan tidak dapat diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bocornya data pelanggan salah satu startup beberapa waktu lalu mengindikasikan bahwa isu keamanan data individu di Indonesia masih belum menemukan solusi yang tepat.

Di sisi lain isu privacy juga menjadi hal yang sangat penting karena masyarakat tidak mungkin untuk menghindari memberikan data pribadinya pada saat berinteraksi dengan perbankan, asuransi maupun transaksi jual beli.

Isu berikutnya yang tidak kalah penting adalah utility. Apalagi melalui Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimungkinkan untuk berbagi pakai data yang sama antar berbagai institusi.

Dibutuhkan payung hukum yang mengatur secara lebih detil bagaimana data-data tersebut dapat dibagi pakaikan antar stakeholder dengan tetap memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Namun perlu dipahami bahwa basis data kependudukan yang dihasilkan dari kegiatan SP2020 merupakan data dasar. Untuk dapat digunakan sebagai data target program jaring pengaman sosial masih dibutuhkan data pendukung lainnya dari berbagai kementrian/ dinas terkait.

Data dasar tersebut juga perlu di-update secara berkala untuk mengantisipasi perubahan fenomena kependudukan dari waktu ke waktu seperti adanya kelahiran, kematian maupun mutasi penduduk dari dan ke wilayah lain, termasuk perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa basis data kependudukan yang tersedia benar-benar mencerminkan kondisi terkini. Dengan demikian kesalahan targetting program dan kebijakan pemerintahan dapat direduksi.

Alih-alih hanya mengeluhkan berbagai permasalahan data yang salah sasaran, akan lebih baik jika kita sebagai warga negara turut berpartisipasi dalam pembangunan data kependudukan yang berkualitas dengan memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan kondisi sebenarnya di Sensus Penduduk 2020 serta meningkatkan literasi dan pengetahuan terkait pemanfaatan data kependudukan. (*)

Penulis: Lin Purwati (Statistisi BPS Provinsi Sulawesi Selatan)