MAKASSAR – Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) provinsi sulsel Andi Parenrengi terus memantapkan pembentukan Satgas penegakan hukum terhadap pelanggaran baik itu pencemaran dan kerusakan lingkungan maupun perambahan hutan.
Kadishut Sulsel Andi Parenrengi mengatakan,Pembentukan Satgas ini dilakukan untuk lebih memaksimalkan langkah pencegahan perambahan hutan secara liar yang masih sering terjadi.
“Jadi kami bersama Balai keamanan dan penegakan hukum lingkungan (KGKUM ) wilayah sulawesi serta Dinas Pengelolaan lingkungan Hidup (PLH) sulsel terus memantapkan pembentukan satgas dengan segera membuat MOU,Ungkap Andi Parenrengi saat ditemui dikantor Gubernur Sulsel Jum’at (21-2-20).
Dia menyebutkan Satgas bentukan ini terus berjalan dilapangan sambil menunggu payung hukum yang dibentuk melalui MOU.
“Kan proses MOU ini melalui proses sehingga satgas yang dibentuk tetap berjalan sambil diselesaikan semua,dimana nantinya dalam MOU Ini akan melibatkan berbagai pihak baik Kejaksaan Tinggi Sulsel,Kapolda Sulsel,Gubernur Sulsel,balai KGKUM serta pihak lainnya,” Sebutnya.
Andi Parenrengi lebih jauh mengaku,sejauh ini kejaksaan tinggi sulsel sangat merespon baik terbentuknya satgas ini termasuk Kapolda sulsel.
“Draft MOU ini akan segera diperlihatkan ke Gubernur sulsel,untuk meminta saran dan masukan dan apa bila tidak ada halangan maka penandatanganan MOU bisa dilakukan pada awal maret mendatang,” Jelasnya.
Kadishut menambahkan dalam MOU ini telah disepakati KGKUM sebagai ketua umum Satgas kemudian Dinas Kehutanan dan DPLH sebagai ketua 1 dan 2.
“Satgas bentukan ini dipastikan akan bekerja lebih maksimal dilapangan karena melibatkan berbagai pihak terkait,” Tutupnya. [*]
