OPINI – Kenaikan tarif layanan publik menjadi ‘kado pahit’ dari pemerintah di awal tahun 2020 bagi masyarakat. Dimulai dari kenaikan tarif jalan tol, BPJS Kesehatan, tiket Damri hingga tarif parkir (cnbcindonesia.com, 29/12/19).

Hal ini pastinya tidak mudah bagi masyarakat. Sudah jatuh tertimpa tangga, peribahasa yang sangat cocok untuk menggambarkan kondisi masyarakat saat ini.

Di samping tanggungan hidup masyarakat dan tingginya harga kebutuhan pokok serta kenaikan tarif pelayanan publik, di klaster cipta lapangan kerja Pemerintah sudah menyiapkan RUU Omnibus Law yang akan merevisi 151 pasal dalam UU Ketenagakerjaan.

Di antaranya pemutusan hubungan kerja, pengurangan pesangon, pekerja kontrak untuk semua jenis pekerjaan, jam kerja, rekrutmen tenaga asing, pasal pidana sengketa ketenagakerjaan hingga sistem pengupahan dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral (UMSK) (muslimahnews.com, 1/1/2020).

Kesejahteraan Hanya sebuah Ilusi di Rezim Kapitalis

Terkait ketenagakerjaan, banyak regulasi yang akan direvisi oleh Omnibus Law, salah satunya adalah pengupahan berdasarkan jam kerja, bukan upah borongan sebagaimana yang berjalan selama ini.

Pengupahan berdasarkan jam kerja memang bukan sesuatu yang baru di beberapa negara maju, salah satunya adalah di Amerika.

Berkaca dari negeri Paman Sam ini, pengupahan berdasarkan jam kerja menjadi indikator utama. Ketika pertumbuhan upah melambat artinya aktivitas produksi tengah lesu.

Berkurangnya output menandakan pertumbuhan ekonomi tengah melambat. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan kebijakan moneter (cnbcindonesia.com, 28/12/19)

Sistem upah per jam merupakan cara yang lebih mudah dibaca dan lebih mudah dianalisis. Sehingga ketika dunia usaha berniat mengurangi produksi, baik diakibatkan konsolidasi internal perusahaan maupun karena permintaan secara umum sedang menurun, maka jam kerja karyawan akan dikurangi.

Otomatis hal ini akan menyebabkan upah yang diterima oleh pekerja lebih sedikit karena jam kerja yang juga lebih sedikit.

Wajar, jika para buruh menolak rencana pemerintah menetapkan upah berdasarkan jam kerja, karena secara logika hal itu dapat membuat pendapatan mereka menurun.

Sedangkan hal ini dinilai sangat tidak sebanding dengan tanggungan hidup mereka yang berat sekali dan menjadi semakin berat di tahun ini, di mana segala kebutuhan pokok harganya melonjak naik dan tarif layanan publikpun tidak kalah ikut meroket sedangkan negara lepas tangan dalam menjamin segala kebutuhan tersebut.

Pengupahan berbasis per jam menyebabkan pekerja tidak mendapat kepastian, sedangkan para buruh sangat memerlukan kepastian kerja dan pendapatan kerja agar dapat menentukan rencana kehidupannya, waktu untuk bekerja, beristirahat dan bermasyarakat.

Omnibus Law yang akan merevisi 151 pasal dalam UU ketenagakerjaan hanya akan menguntungkan satu pihak saja, yaitu pengusaha.

Hal inipun bukan tanpa dasar, jika dilihat tim yang membahas Omnibus Law mayoritas diisi oleh kalangan pengusaha (cnbcindonesia.com, 28/12/19), dari sini Omnibus Law bisa menjadi bias yang menguntungkan dunia usaha. Sedangkan kepentingan buruh dan daerah hampir tidak ada.

Selain itu, terkait UMK dan UMSK yang merupakan kebijakan turunan UMR yang merupakan campur tangan nyata negara untuk memberi jaminan buruh agar beroleh upah yang memadai untuk hidup di kota tertentu.

Tetapi dengan adanya penghapusan UMK dan UMSK, maka negara berlepas tangan dari tanggung jawabnya terhadap kemampuan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan standar layak, negara secara otomatis menyerahkan nasib buruh pada mekanisme pasar bebas.

Bukan hanya itu, dengan pasar bebas berarti membuka keran impor sebesar-besarnya, tak ayal tenaga kerjapun tak terlewatkan untuk di impor.

Bahkan, pemerintah akan mempermudah perizinan tenaga kerja asing. Hal inipun akan sangat mempersulit tenaga kerja lokal untuk memperoleh lapangan pekerjaan karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing.

Selain itu, unsur lain yang juga akan direvisi dalam Omnibus Law adalah regulasi pajak, di mana pengusaha akan mendapat banyak intensif pajak, hal ini jelas sangat menguntungkan pengusaha dan membuat rakyat jatuh dalam jurang penderitaan.

Bayangkan, pemerintah banyak memenuhi tuntutan pengusaha untuk mengurangi biaya produksi agar keuntungan mereka maksimal.

Sementara kaum buruh makin tercekik dengan harga-harga yang membumbung tinggi akibat inflasi, bersaing dengan buruh asing di lapangan kerja yang semaki sempit, pajak di semua lini, dan makin tidak terjangkaunya kebutuhan rumah tangga, pendidikan berkualitas dan kesehatan bagi seluruh keluarganya.

Semakin lama sistem kapitalis bercokol di negeri ini semakin banyak kebijakan yang menyengsarakan rakyat, setiap tahun kebijakan tersebut semakin bertambah, menyulitkan pemenuhan hajat hidup masyarakat dan menghalangi pemanfaatan kekayaan negeri untuk kemaslahatan rakyat.

Kesejahteraan Nyata Ada dalam Sistem Islam

Berbeda dengan sistem kapitalis, di dalam sistem Islam negara bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pokok individu berupa sandang, pangan dan papan. Negara juga berkewajiban untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Nabi SAW bersabda: “Imam adalah bagaikan pengembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadits ini, jelas bahwa pemerintah diibaratkan sebagai pengembala yang bertanggung jawab dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok individu dan kebutuhan pokok masyarakatnya yang diibaratkan sebagai gembalaannya. Bukan sebaliknya gembalaan yang melayani pengembalanya.

Negara juga akan membuka lapangan pekerjaan dengan proyek-proyek produktif yang mengelola sumber daya alam, dikelola oleh negara bukan diserahkan kepada para investor.

Kemudian dalam segi pengupahan, dalam Islam ada dua model pengupahan. Yaitu upah berdasarkan manfaat kerja dan upah manfaat (kehadiran) orang.

Pada model manfaat kerja, dimungkinkan upah dihitung berdasarkan jam kerja, tetapi buruh maupun pengusaha di dalam sistem Islam tidak perlu terbebani biaya pendidikan, kesehatan dan keamanan semuanya ditanggung oleh negara, bahkan tidak ada pajak yang mencekik.

Negara yang diatur dengan sistem Islam akan menyediakan sacara gratis dan berkualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk semua warga negara, baik itu kaum buruh ataupun pengusaha.

Sedangkan layanan transportasi, perumahan, BBM dan listrik tidak akan dikapitalisasi seperti saat ini karena dikelola oleh negara dengan prinsip riayah/pelayanan.

Di rezim kapitalis saat ini kesejahteraan bagi rakyat hanya sebuah ilusi. Di dalam sistem Islam, kesejahteraan bukanlah sebuah ilusi tetapi diwujudkan dalam kehidupan nyata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat bumi.

Islam bukan hanya sekedar agama ritual saja, yang mengatur soal shalat, zakat, puasa atau ibadah haji. Islam lebih dari itu, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari skala individu hingga negara.

Islam mampu menjawab seluruh problematika kehidupan manusia, karena yang membuatnya adalah Sang Pencipta itu sendiri, yang mengetahui seluk beluk kehidupan manusia.

Tidak dibuat oleh nafsu durjana manusia yang hanya membuat aturan untuk keuntungan diri sendiri.

Alhasil, kesejahteraan rakyat secara menyeluruh hanya dapat terwujud dalam negara yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh pula, yakni negara Islam dalam institusi Khilafah.

Negara inilah yang kelak akan menjadi perisai yang melindungi sekaligus menjamin hak-hak kesejahteraan seluruh warga negara. (*)

Penulis: Irnawati (Mahasiswi, Makassar)