MEDIASULSEL.com – Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, memperkirakan program amnesti hanya akan menghasilkan Rp 18 triliun tahun 2016, atau hanya 11 persen dari target.
Bahkan ia menyebutkan, program amnesti pajak sepertinya hanya akan meraup sejumlah kecil dari yang ditargetkan, sebuah pukulan atas rencana pemerintah untuk memenuhi target defisit anggaran.
Pemerintah meluncurkan program amnesti pajak sejak Juli lalu itu, menawarkan tingkat penalti rendah untuk wajib pajak yang melaporkan aset-aset yang tidak dilaporkan sebelumnya di dalam dan luar negeri pada Maret 2017.
Namun program itu, mulai lebih lambat daripada yang diperkirakan. Hal itu memicu munculnya keraguan mengenai apakah program ini, akan menghasilkan cukup pendapatan untuk membuat defisit sesuai target.
Hal ini akan membuat pemerintah semakin sulit mendanai proyek-proyek infrastruktur yang ambisius.
Pemerintah telah berharap amnesti akan menghasilkan Rp165 triliun tahun 2016, agar defisit anggaran tidak melewati batas legal 3 persen dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah memperkirakan bulan lalu bahwa defisit akan mencapai 2,5 persen untuk 2016.
Namun Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan dalam sidang dengar pendapat dengan DPR, Rabu malam (07/09/2016) bahwa model baseline untuk program amnesti hanya menunjukkan Rp18 triliun untuk penghasilan tahun 2016, atau hanya 11 persen dari target, dan tambahan Rp 3 triliun tahun 2017.
Aset-aset yang direpatriasi dari luar negeri lewat program amnesti mungkin hanya akan mencapai US$13,8 miliar, ujarnya.
“Ini hasil hitungan konservatif berdasarkan perkembangan terbaru amnesti pajak,” ujar Agus,
Ia menambahkan bahwa 1-1/2 bulan setelah diluncurkan, pendapatan pemerintah dari amnesti pajak kurang dari 4 persen dari target.
Bank Indonesia lebih optimistis April lalu, ketika Agus mengatakan amnesti dapat menarik $42 miliar.
Kementerian Keuangan bahkan lebih positif, memproyeksikan bahwa $76,5 akan direpatriasi berkat program tersebut.
Sri Mulyani, yang menghadiri sidang parlemen, menolak berkomentar mengenai perkiraan BI yang direvisi tersebut.
Kantor pajak di Kementerian, yang mengelola program amnesti, mengatakan setelahnya bahwa target pendapatan tidak berubah. (hd/voa)
