OPINI—Hari Hardiknas diperingati setiap tanggal 2 Mei. Dalam peringatan tersebut, Presiden Prabowo melakukan Peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang terdiri dari beberapa program.
Salah satu program tersebut pembangunan dan perbaikan sekolah. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pada tahun ini Prabowo menargetkan sebanyak 10.440 sekolah akan dibangun dan direnovasi (2/5/2025, Tempo.co)
Selain itu, Pemerintah resmi meluncurkan program bantuan dana pendidikan bagi guru yang belum menamatkan jenjang sarjana (S1) atau setara diploma 4 (D4) di Hari Pendidikan Nasional 2025. Menurut Abdul Mu’ti, ada 12 ribu kuota yang tersedia.
“Masing-masing menerima Rp 3 juta per semester. Dan itu dialokasikan untuk sekitar 12 ribu guru di Indonesia,” kata Mu’ti saat menghadiri peringatan Hardiknas di SDN Cimahpar 5, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (3/5/2025, Tempo.co)
Dibalik kebijakan yang telah diresmikan. Di satu sisi anggaran Pendidikan yang rendah, dan adanya korupsi menjadi penyebab buruknya bangunan sekolah, guru jauh dari kesejahtera, biaya pendidikan yang mahal dan sebagainya.
Ini berarti bahwa kebijakan yang ada belum menyentuh akar permasalahan pendidikan. Misalnya program MBG, menimbulkan masalah baru, yakni banyaknya siswa yang keracunan, pengelolaan anggaran yang bermasalah dan sebagainya.
Bukan kali ini saja program pemerintah yang tidak efektif hanya bersifat populis. Populis artinya pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut sebagai kepentingan rakyat. Semua itu adalah dampak kebijakan yang berlandaskan kapitalisme.
Dalam sistem kapitalisme, negara berlepas tangan dari penyelenggaraan Pendidikan, mencukupkan apa yang sudah disediakan swasta. Sehingga sarana prasarana yang disediakan pun minimalis sesuai anggaran yang ada.
Penerapan sistem kapitalisme membuat negara memposisikan dirinya hanya sebagai fasilitator dan regulator semata. Sehingga seluruh urusan rakyat diserahkan kepada swata.
Belum lagi persoalan anggaran, dimana sistem ekonomi kapitalis membuat negara kesulitan menyediakan anggaran, bahkan menjadikan utang sebagai jalan untuk mendapatkan anggaran pembangunan. Bahkan tingginya korupsi dalam bidang pendidikan malah membuat minimnya dana yang tersedia untuk pendidikan.
Sistem politik demokrasi hanya melahirkan penguasa-penguasa yang abai terhadap nasib rakyatnya dan bekerja untuk kepentingan segelintir orang saja (korporat). Biaya kontestasi yang mahal menjadikan para politisi harus menggandeng para cukong politik untuk pemenangannya.
Walhasil, saat mereka menang lalu menjabat maka fokus kerjanya bukan untuk rakyat, melainkan untuk korporat yang memiliki harta dan kekuasaan. Mereka akan mengeluarkan berbagai kebijakan populisnya yang sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan karena memang sedari awal tujuan kebijakannya digunakan untuk mengelabui rakyat.
Dalam Islam, penguasa memiliki tanggung jawab mengurusi umat. Selain sebagai pelaksana syariat, mereka juga berperan sebagai pelayan rakyat. Tiap kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, wajib diperhatikan pemenuhannya oleh negara secara baik.
Islam memandang pendidikan merupakan perkara sangat vital. Sebab memiliki peran strategis yang tidak bisa diukur hanya dari dimensi keuntungan materi. Oleh karena itu, negara akan menyelenggarakan pendidikan dengan segenap kemampuan.
Berapa pun biayanya akan diupayakan pemenuhannya oleh negara. Seperti pendidikan gratis dan kualitas terbaik, menyediakan saran dan prasarana pendidikan termasuk memberikan penghargaan besar terhadap para guru atau pendidik.
Untuk memenuhi itu semua sistem islam memiliki APBN yang berasal dari beberapa sumber bukan berasal dari pajak dan utang seperti sistem kapitalisme. APBN tersebut di sebut baitulmal.
Salah satu pemasukan baitul mal berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya. Negara akan mengelola sebaik-baik mungkin SDA tersebut, dan keuntungannya akan dikembalikan lagi ke rakyat,.
Sebab SDA merupakan kepemilikan umum artinya milik umat sehingga swasta atau negara tidak bisa mengambil keuntungan dari pengelolaan SDA tersebut untuk pribadi. (*)
Penulis: Nur Ana
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
