OPINI—Sudah hampir setahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Namun, hingga hari ini masih menjadi persoalan yang belum bisa diatasi. Berbagai bidang kehidupan terkena dampaknya, mulai dari ancaman kesehatan, polemik PJJ, inflasi ekonomi, krisis ketahanan pangan, hingga pada ranah yang membahayakan nasib anak bangsa. Pasalnya, kekerasan terhadap anak meningkat secara signifikan selama pandemi.

Data dari berbagai pihak menunjukkan kekerasan anak di beberapa daerah meningkat tajam selama pandemi Covid-19. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan kekerasan terhadap anak mencapai 5.697 kasus dengan 5.315 korban sepanjang 1 Januari 2020 hingga 23 September 2020. (republika.co.id, 19/10/2020).

Makassar menempati urutan teratas jumlah peningkatan kekerasan terhadap anak. Menurut Psikolog Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, Haeriyah mengatakan bahwa peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlihat antara Maret hingga Desember 2020. Peningkatannya pesat, bahkan sampai di atas 50 persen. Jika digabung dengan klien pribadinya mencapai 80 persen. (IDN Times, 5/12/2020).

Lebih lanjut Haeriyah menjelaskan bahwa dari semua kasus, umumnya kekerasan kerap terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah. Kondisi psikologis yang terganggu, membuat pelakunya tertekan hingga akhirnya melampiaskan kepada orang terdekat.

Sementara, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak adalah terus menghimbau masyarakat agar menguatkan fungsi dan peran keluarga dalam proses pendampingan anak selama berkegiatan di rumah, dan menyiapkan posko pengaduan. Padahal, orang tua juga mengalami tekanan berat akibat melemahnya kondisi ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, bukan hanya penguatan fungsi keluarga yang dibutuhkan. Justru, fungsi negara yang harus diperkuat dalam mengurus semua urusan rakyat. Kebijakan negara harusnya fokus untuk penanggulangan pandemi. Negara harus mengutamakan keselamatan rakyat dan memberikan perlindungan terhadap generasi.

Paradigma Kapitalisme

Sebagai negara yang superkaya akan sumberdaya alam dan sumber daya manusia, harusnya Indonesia mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam semua kondisi, termasuk pandemi. Namun, problem kemiskinan telah mendera negara kita jauh sebelum pandemi terjadi.

Badan pusat statistik mencatat angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dibanding Maret 2019 peningkatannya mencapai 1,28 juta orang dari sebelumnya 24,14 juta orang. (liputan 6.com, 15/7/2020). Hal ini menunjukkan bahwa pandemi bukanlah faktor utama persoalan ekonomi di Indonesia.

Berbagai problem ekonomi justru terjadi karena kesalahan tata kelola SDA, akibat penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini melahirkan liberalisasi ekonomi yang membuka jalan bagi negara lain menguasai aset penting negara. Atas nama investasi, para korporasi asing memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam.

Sudah bisa dipastikan pengelolaan ini berorientasi keuntungan bagi para investor.
Padahal, sejatinya negara hadir untuk melindungi kekayaan alam negeri dan memaksimalkan untuk kemaslahatan rakyat. Sebaliknya, negara harus menutup celah asing dan menghentikan hegemoni asing di negara kita.

Negara juga punya andil yang sangat besar dalam mempersiapkan generasi yang siap memikul tanggung jawab.

Keunggulan Sistem Islam

Umat Islam pernah mencapai masa kegemilangan saat negara menerapkan aturan Islam dalam kehidupan. Islam menetapkan bahwa negara harus bertanggung jawab dalam pemenuhan semua kebutuhan pokok rakyat individu per individu.

Yang termasuk kebutuhan dasar mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, serta jaminan keamanan. Semua ini dapat diwujudkan karena negara Islam dibangun atas Islam, yang mensyaratkan pemimpinnya harus adil dan amanah.

Pemberlakuan sistem ekonomi Islam dengan konsep kepemilikan yang jelas, menetapkan semua kekayaan alam yang melimpah menjadi kepemilikan umum seluruh rakyat. Negara wajib mengelola untuk kepentingan rakyat. Pengelolaan yang tidak berbasis bisnis, justru menjadi pendapatan tetap untuk negara.

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, menetapkan pengalokasian subsidi kepada masyarakat berdaya beli rendah sebagai tujuan distribusi zakat terus ditingkatkan.

Di sisi lain, ia memberikan hukuman kepada pejabaat yang berlaku tidak adil. Maka, saat itu kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh rakyat. Hingga dikisahkan pada akhir pemerintahannya, tidak ada satu orang pun yang mau menerima zakat.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang multidimensi dibutuhkan sistem yang ideal. Negara Islam telah terbukti, membangun peradaban mulia dengan menempatkan generasi sebagai garda terdepan. Sistem inilah yang menjadi tumpuan harapan masa depan umat. Wallahua’lam bisshowwab. (*)

Penulis: Irmayanti, S.Pd (Praktisi Pendidikan)