Kepala OJK Regional VI: Perbankan di Sulsel tumbuh positif

Kepala OJK Regional VI: Perbankan di sulsel tumbuh positif
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan perkembangan Perbankan di Sulawesi Selatan posisi Februari 2022 tumbuh positif, ditopang fungsi intermediasi yang tinggi dan disertai tingkat risiko yang tetap aman.

MAKASSAR—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan perkembangan Perbankan di Sulawesi Selatan posisi Februari 2022 tumbuh positif, ditopang fungsi intermediasi yang tinggi dan disertai tingkat risiko yang tetap aman.

“Industri perbankan masih tumbuh positif dengan kinerja intermediasi perbankan yang tetap tinggi,”

Kepala Kantor OJK Regional 6 Muhammad Nurdin Subandi mengatakan sampai dengan posisi Februari 2022, share Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit Perbankan di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap nasional masing-masing 1,59%, 1,49% dan 2,21%.

Adapun total aset bank umum di Sulsel posisi Februari 2022 tumbuh 5,97% yoy dengan nominal mencapai Rp160,44 triliun, penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 5,68% dengan nominal 109,94 triliun dan penyaluran kredit tumbuh 4,23% yoy dengan nominal 127,27 triliun.

Kemudian Aset bank umum di Sulawesi Selatan posisi Februari 2022 di tengah kondisi pandemi mampu tumbuh 5,97% secara yoy, disertai indikator fungsi intermediasi (LDR) yang cukup tinggi 115,76%, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga sebesar 3,57%.

“Berdasarkan kegiatan usaha, secara keseluruhan aktivitas bank umum di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh bank konvensional dengan share aset, DPK dan kredit masing-masing sebesar 93,16% (Rp149,46 triliun), 92,83% (Rp102,06 triliun), dan 92,83% (Rp118,14 triliun),”sebutnya.

Berita Lainnya

Berdasarkan jenis penggunaan lanjut Subandi kredit produktif tumbuh 4,51% secara yoy dengan nominal mencapai Rp69,11 triliun dan Kredit Konsumtif terkoreksi melambat -0,31% secara yoy dengan nominal mencapai Rp58,16 triliun, berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp34,74 triliun (27,30%), sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp8,78 triliun (6,90%), dan sektor industri pengolahan sebesar Rp5,26 triliun (4,13%).

Adapun penghimpunan DPK tumbuh 3,72% dengan nominal Rp109,94 triliun, terdiri dari giro Rp17,29 triliun, tabungan Rp66,20 triliun, dan deposito Rp26,45 triliun. Secara yoy, penghimpunan giro dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 10,25% dan 7,91% namun deposito terkontraksi sebesar -8,69%.

Total debitur program PEN sampau dengan posisi Februari 2022 sebanyak 937.921 debitur dengan total realisasi kredit sebesar Rp38,11 Triliun. Penyaluran kredit dalam rangka program PEN diberikan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA) Sulawesi Selatan dan PT Bank Sulselbar.

“Sampai dengan Februari 2022, 37 Bank Umum Konvensional dan Syariah (termasuk 3 Unit Usaha Syariah) telah melakukan proses restrukturisasi dan 29 diantaranya telah melakukan restrukturisasi untuk 148.825 Debitur dengan Baki Debet sebesar Rp13,44 triliun,” jelasnya.

“Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk reksadana mengalami peningkatan yang tercermin dari jumlah rekening investasi tumbuh tinggi 95,37% yoy. Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan posisi Februari 2022 sebesar Rp4,21 triliun,” sambungnya.

Adapun perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Sulawesi Selatan posisi Februari 2022 tetap menunjukkan kinerja positif di tengah masa pandemi. Kinerja dana pensiun mampu tumbuh positif, tercermin dari total aset dan investasi yang masing-masing tumbuh 5,52% yoy dan 6,17% yoy menjadi Rp 1,18 triliun dan Rp 1,13 triliun.

Begitu pula dengan piutang yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan yang juga tumbuh 11,90% yoy menjadi Rp13,16 triliun.

Jamkrida Sulsel juga mencatatkan pertumbuhan yang tinggi untuk aset dan outstanding penjaminan sebesar 64,97% yoy dan 136,29% yoy. Adapun pinjaman yang disalurkan oleh Pegadaian terkoreksi melambat -4,65% yoy menjadi Rp 4,58 triliun.

Diketahui sampai dengan 2 Maret 2022, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 102 penyelenggara, termasuk 8 platform dengan sistem syariah. Sebanyak 3.784 penyelenggara fintech lending ilegal yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI).

Dipaparkan untuk kegiatan perlindungan konsumen Kantor OJK Regional 6 Sulampua juga diperkuat dengan SWI Daerah melalui kegiatan antara lain rapat koodinasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Kab/Kota Sulawesi Selatan.Sampai dengan Februari 2022 total layanan konsumen di Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua sebanyak 49 pengaduan konsumen dan 1.145 permintaan informasi SLIK.

Pengaduan layanan konsumen didominasi oleh perbankan (22 pengaduan) dan perusahaan pembiayaan/leasing (20 pengaduan).

Adapun realisasi program TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan yakni PHINISI (Program Hapus Ikatan Rentenir Di Sulawesi) dan dalam rangka memfasilitasi media publikasi TPAKD dan masyarakat, telah diluncurkan website TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan.

OJK bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, LJK, Bank Indonesia dan DJPB yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga terus mendorong percepatan akses keuangan melalui beberapa program kerja yakni Fasilitasi Akses Keuangan dengan Strategi Klasterisasi UMKM.

Untuk pola kredit/pembiayaan klasterisasi pada dasarnya adalah pemberian kredit kepada kelompok debitur. Dengan sistem klaster, bank tidak perlu mencari dan berhadapan dengan nasabah secara individu, tapi melalui kelompok, creditworthiness debitur juga menjadi lebih baik karena mendapat pembinaan oleh Bank dalam berbagai aspek.

Kerjasama OJK KR VI dan TPKAD

Saat ini OJK KR VI melalui TPAKD bekerjasama dengan 6 Bank dalam menjalankan program Kredit/Pembiayaan Berorientasi Klasterisasi UMKM yang semuanya dibiayai menggunakan KUR dari beberapa Bank Umum yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan.

Sejak program klasterisasi ini di luncurkan pada 3 Juni 2021, untuk wilayah Sulawesi Selatan, sudah terbentuk 221 Klaster dengan Lapangan Usaha Sektoral, didominasi oleh UMKM sektor Pertanian sebanyak 85 Klaster, diikuti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebanyak 36 Klaster, Perikanan sebanyak 33 Klaster, Perdagangan Besar dan Eceran sebanyak 15 klaster dan lain nya sebanyak 21 Klaster.

Dari 221, terdapat 25 klaster unggulan yang dijadikan model pengembangan bagi klaster lain, diantaranya klaster kepiting dan olahan kepiting (Maros), klaster jagung, padi, umbi dan batu merah (Gowa), klaster rumput Laut, miniatur phinisi dan kain (Bulukumba), klaster padi (Enrekang), klaster kopi (Soppeng), klaster ikan asin (Selayar), klaster peternakan sapi (Sinjai), hingga klaster anyaman enceng gondok dan kue kering (Makassar). Akumulasi plafond kredit dari 25 klaster unggulan dimaksud mencapai Rp28,35 milyar yang mayoritas dibiayai menggunakan fasilitas KUR. (*)

Berita Terkait