TORAJA UTARA – Upaya meningkatkan literasi keuangan dan melindungi masyarakat dari berbagai modus penipuan digital terus diperkuat. Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menggelar Program Edukasi dan Literasi (PEDULI) di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Senin (20/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah edukasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memahami sistem keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan kejahatan keuangan digital yang semakin marak.
Acara dibuka oleh Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong dan dihadiri Wakil Bupati Andrew Silambi, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kabupaten Toraja Utara, pimpinan perangkat daerah, pejabat eselon II dan III, ASN, perwakilan perbankan, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Frederik Victor Palimbong menilai program tersebut penting untuk memperluas wawasan aparatur pemerintah terkait sistem keuangan nasional dan berbagai kebijakan ekonomi terkini.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan literasi keuangan semakin meningkat dan pemahaman terhadap sektor jasa keuangan semakin kuat,” ujarnya.
Sebelum sesi edukasi dimulai, BI bersama para mitra menyerahkan bantuan dukungan sarana dan prasarana kepada UMKM Tori Coffee, UMK Pio Etnik, dan Desa Pantanakan Lolo sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan pelaku usaha.
Pada sesi Leaders Insight, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda memaparkan perkembangan ekonomi terkini serta arah kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah III Sulampua Fuad Zaen menjelaskan peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi simpanan nasabah perbankan.
Dari OJK, Arif Machfoed mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, termasuk kewaspadaan terhadap berbagai tawaran investasi ilegal yang masih banyak menyasar masyarakat.
Sedangkan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Hari Utomo memaparkan perkembangan realisasi belanja APBN di Kabupaten Toraja Utara beserta sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan perekonomian daerah.
Materi edukasi kemudian diperkuat melalui sesi teknis yang menghadirkan narasumber dari BI, LPS, dan OJK. Peserta diberikan pemahaman mengenai keamanan transaksi keuangan digital, pentingnya menjaga kerahasiaan PIN dan data pribadi, hingga cara mengenali modus penipuan melalui pesan singkat maupun tautan mencurigakan.
Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pengaduan apabila mengalami kendala dalam transaksi perbankan atau layanan QRIS, serta cara memastikan produk jasa keuangan yang digunakan telah berizin dan diawasi oleh otoritas resmi.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan seputar keamanan transaksi digital, perlindungan konsumen jasa keuangan, penanganan investasi ilegal, hingga pengembangan ekonomi hijau. Antusiasme peserta semakin terlihat melalui sesi kuis edukatif yang digelar untuk menguji pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan.
Melalui sinergi BI, OJK, LPS, DJPb Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, program ini diharapkan mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sehingga lebih cerdas, aman, dan bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan di era digital.(4nny)
