OPINI—Lagi-lagi bencana menyapa negeri ini, kali ini terjadi di Bali yang dikenal sebagai icon pariwisata dunia. Bali dengan segala keindahannya kini porak-poranda setelah banjir besar melanda sejak Selasa, 09 september 2025.
Berdasarkan data BPBD Bali, banjir melanda 123 titik, wilayah yang paling terdampak adalah Denpasar sebanyak 81 titik, selanjutnya Gianyar 14 titik, Karangasem 4 titik, serta beberapa lokasi di Jembrana dan Badung. Selain banjir, longsor juga terjadi di 18 titik, sementara bangunan yang dilaporkan jebol sebanyak 16. Selasa, 11-09-2025, www.tirto.id
Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan jumlah korban jiwa pada banjir di Bali sebanyak 18 orang. Rabu (17-09-2025).
Bencana Akibat Salah Urus Tata Ruang yang Berkelanjutan.
Jika menelisik lebih dalam, tragedi yang terjadi di Bali bukanlah sekedar bencana alam sebagaimana yang sering dipahami, melainkan hasil dari salah urus tata ruang yang berkelanjutan. Hal ini bisa dilihat dari aliran sungai Badung yang seharusnya menjadi jalur alami air terhimpit bangunan rumah, ruko, kios, hingga pura yang berdiri tepat tepat pada garis tanggul.
Hanif mengungkap hanya sekitar 49 ribu hektare DAS, tutupan hutan yang berfungsi menyerap air dan memperkuat tanah kurang dari 1.200 hektare. Maka tak heran jika tutupan lahan DAS hulu Bali di kawasan Gunung Batur vegetasi hijaunya sangat kecil, yakni kurang dari empat persen. 14 September 2025. www.tempo.co
Semua ini diakibatkan oleh terjadinya alih fungsi lahan yang berlangsung secara masif. Di mana, lahan diubah menjadi produksi dan pariwisata yang tentu menuntut adanya pembangunan besar-besaran. Jumlah cottage, villa, dan penginapan melonjak dua kali lipat. Dari sisi keuntungan memang banyak, tapi dibayar mahal dengan hilangnya area resapan, rusaknya keseimbangan ekologis, dan menurunnya kemampuan alami Bali mencegah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang.
Bentuk Kerusakan Sistem Kapitalisme
Dari sinilah kerusakan sistem kapitalisme, pembangunan yang dilakukan bukan untuk kemaslahatan rakyat, melainkan karena keuntungan semata. Hutan bisa ditebang demi membuka lahan produksi. Sungai bisa dipersempit demi bangunan komersial. Dan izin bisa diterbitkan meski di kawasan rawan bencana.
Dalam sistem kapitalisme, tanah, hutan, air, bahkan ruang hidup rakyat diberlakukan sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi, tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Pertumbuhan ekonomi pun menjadi indikator utama keberhasilan, sementara keselamatan manusia dan kelestarian alam tak dihiraukan. Malah dijadikan mesin penghasil devisa dan pembangunan akomodasi turis meski merusak hulu-hilir ekosistem.
Banjir yang terjadi di Bali hanyalah salah satu bentuk kerusakan dari sistem kapitalisme. Tragedi ini harusnya menyadarkan kita bahwa akar persoalan sesungguhnya terletak dari penerapan sistem sekuler kapitalisme, yang menempatkan keuntungan ekonomi diatas segala-galanya. Selama sistem ini masih bercokol maka bencana akan terus berulang.
Butuh Penerapan Sistem Islam
Untuk itu, dibutuhkan sistem terbaik yang orientasinya untuk kepentingan lingkungan dan umat. Sistem ini menempatkan bumi, hutan, air, dan segala SDA sebagai milik Allah yang harus dikelola sesuai aturan-Nya. Rasulullah saw. Bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)
Hadis ini menegaskan bahwa hutan, sungai, dan kawasan resapan tidak boleh dijadikan objek kepentingan ekonomi atau dikorbankan demi pembangunan yang hanya mementingkan segelintir pihak. Allah pun melarang manusia merusak alam sebagaimana firman Allah Swt.
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar kembali (ke jalan yang benar)” (TQS. Ar-Rum: 41)
Agar kerusakan tidak terus berulang, maka dibutuhkan peran negara dalam mengatur tata ruang sesuai dengan syariah Islam, sehingga lingkungan, alam, dan seluruh makhluk Allah Swt. terhindar dari berbagai bencana.
Soal pembiayaan dalam suatu negara tak perlu menjadi persoalan hingga harus mengorbankan banyak hal sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Sebab sistem Islam memiliki sumber pemasukan yang banyak seperti kharaj, jizyah, fai, ghanimah, serta hasil pengelolaan kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Bukan dari hasil pariwisata.
Dengan demikian, pembangunan pariwisata hanya bersifat pelengkap untuk kebutuhan manusia secara terbatas, bukan penghasil uang yang merusak alam dan mengundang bencana. Melalui sistem Islam, pembangunan tidak akan mengorbankan keseimbangan ekologis, hingga banjir bandang terus berulang, melainkan berjalan seiring dengan perlindungan terhadap alam. Inilah bentuk penjagaan negara yang hanya bisa diwujudkan dalam bingkai Khilafah. Wallahu A’lam. (*)
Penulis: Munawwarah Rahman, S.Pd (Praktisi Pendidikan)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
