OPINI—Kenaikan harga beras di Indonesia semakin naik, masyarakat Indonesia kini harus menerima kenyataan bahwa beras sebagai makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari harus didapatkan dengan harga yang mahal.
Bagaimana tidak, harga beras terus saja naik bahkan mencanpai rekor tertinggi jika dibandingkan dengan harga yang sebelumnya, Panel Harga Badan Pangan (13-10-2023) menyebutkan bahwa harga beras premium mencapai angka Rp15.040/kg dan harga beras medium diangka Rp13.240/kg
Sekertaris Perusahaan Perum Bulog, Awaluddin Iqbal menggungkapkan bahwa Bulog akan menambah impor beras 1,5 juta ton guna menstabilkan harga beras di pasar, ungkapan tersebut disambut baik oleh Cina yang menyatakan siap guyur Indonesia dengan 1 juta ton beras.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam kunjungan panen raya Indramayu menjamin bahwa stok beras aman, masyarakat pada dasarnya tidak mau direpotkan dengan ungkapan aman atau tidak amannya stok beras, yang terpenting adalah kemudahan dalam mengakses beras dengan harga terjangkau.
Beras merupakan bahan pokok utama bagi rakyat Indonesia, kebutuhan beras dari tahun ketahun semakin meningkat maka kebutuhan ini harus dipenuhi dikarenakan akan berpengaruh pada gizi buruk kesehatan dan akan menurunkan kuantitas sumber daya manusia.
Maka dari itu, pemerintah harus berupaya untuk memelihara ketahanan pangan beras dan bahan pokok lainnya, seharusnya pemerintah memberi perhatian lebih kepada petani, seperti menyediakan lahan pertanian, menyediakan pupuk dengan harga yang murah, membangun irigasi, menyediakan bibit yang unggul dan lain sebagainya, serta mendukung petani dalam penjualan hasil panen dengan mengatur harga beras di pasaran.
Sementara saat ini harga beras semakin mahal, rakyat makin sulit memenuhi kebutuhan makan pokok apalagi harga pangan lainnya pun mahal, tapi anehnya pemerintah mengatakan stok cadangan beras aman namun masih mau impor.
Tingginya harga beras disebabkan karena adanya perubahan cuaca kemarau yang mengakibatkan terjadinya gagal panen di beberapa wilayah atau gagal tanam, ditambah lagi tidak adanya peran pemeritah atau negara mengenai hal ini, pemerintah hanya mengatakan stok beras aman namun akan tetap impor
Padahal kalau dipikir Indonesia itu sumber lumbung pangan yang memiliki persawahan dan perkebunan yang sangat luas kenapa mesti harus impor, lari kemanakah hasil panen sebelumnya?. Seharusnya pemerintah mencegah adanya ekspor keluar untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini kalau toh betul terjadi ekspor.
Inilah hasil bukti bobroknya sistem kapitalisme yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan umat, semakin hari umat terpuruk dengan kondisi yang menimpahnya ditambah lagi bahan-bahan pokok lain kian menjulang tinggi, begitupun sebaliknya jika gagal panen dikarenakan musim hujan terus menerus yang akan mengakibatkan banjir dan akan membuat padi rusak akibat genangan air.
Ditambah lagi di beberapa daerah tidak adanya pembuangan air yang tersedia dan ini akan berdampak pada kenaikan harga beras, sebenarnya fenomena ini juga menunjukkan abainya negara atas nasib rakyatnya dalam menjamin kebutuhan pokoknya.
Apalagi dalam sistem kapitalisme negara hanya bertindak sebagai regulator saja sehingga sistem kapitalisme ini menunjukan kelemahannya dalam menjaga kehidupan rakyat.
Padahal Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyat dengan berpedoman pada syariat Allah, ada banyak mekanisme Islam untuk menjamin kesejahteraan setiap individu rakyat bahkan penerapan sistem ekonomi Islam mampu mewujudkan hidup sejahtera. Penerapan Islam secara kaffah akan menjadi jaminan terwujudnya kesejahteraan.
Dalam islam, negara adalah raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai) untuk masyarakat, negara berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan pangan individu per individu, negara juga akan memastikan tidak ada individu yang kelaparan.
Hal tersebut mampu mencapai karena negara menerapkan mekanisme pengelolaan dan kebijakan politik ekonomi berdasarkan islam, maka dari itu masyarakat akan mudah dalam memenuhi kebutuhan bahkan akan mampu mengakses beras dan makanan lain dengan harga terjangkau.
Islam memandang bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi disamping perinndustrian, perdagangan, dan tenaga manusia. Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi ketika permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan maka akan menyebabkan kegoncangan perekonomian negara bahkan akan menjadikan suatu negara yang lemah serta akan ketergantungan dengan negara lain.
Maka dari itu perhatian negarapun akan dicurahkan untuk mengoptimalisasikan pengolahan pertanian, negara dapat mengupayakan dengan pencarian dan penyebarluasan teknologi budidaya baru dikalangan petani, membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk dan sarana lainya, pembukaan lahan-lahan baru dan menghidupkan kembali tanah mati,
Negara melarang adanya penimbunan barang kebutuhan pokok masyarakat karna akan menyebabkan kelangkaan kebutuhan pokok, ketika hal itu terjadi maka khalifah harus mencegah masuknya tangan-tangan asing dalam pengelolaan bidang pertanian, baik lewat industri swasta maupun asing seperti WTO, FAO sebab ini akan berbahaya untuk kedaulatan pangan negara khilafah sendiri.
Negara adalah sebagai pengayom dan pelindung rakyat maka dari itu sudah saatnya sistem islam kembali diterapkan sebab khilafah islamiah merupakan kebutuhan seluruh umat manusia dan kita tidak dapat sejahterah tanpanya, Wallahu a’lam bishawab. (*)
Penulis
Sri Dewi Kusuma
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
