Lebaran di Tengah Lilitan Utang: Saatnya Mencari Solusi Hakiki

OPINI—Lebaran identik dengan kebahagiaan, kebersamaan, dan rasa syukur setelah sebulan berpuasa. Namun, realitas yang dihadapi banyak keluarga tak selalu seindah itu. Di balik senyum dan hidangan khas Idulfitri, tersimpan beban ekonomi yang kian berat. Tidak sedikit keluarga harus merayakan Lebaran dalam kondisi terlilit utang.

Fenomena ini bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan gejala sosial yang meluas. Karena itu, perlu pembahasan yang jujur dan mendalam: mengapa kondisi ini terjadi, dan adakah solusi yang benar-benar mampu menyelesaikannya secara menyeluruh?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tren kenaikan pinjaman online (pinjol) yang konsisten selama Ramadan dalam dua tahun terakhir, yakni 2024 dan 2025. Penyaluran dana tersebut masih didominasi kebutuhan konsumtif. Dosen Ilmu Ekonomi Syariah IPB University, Dr. Ranti Wiliasih, menyebut, “Sebagian besar pinjol digunakan untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif, sehingga berpotensi menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari.” (mediaindonesia.com, 12/3/2026).

Data ini menunjukkan bahwa setiap Ramadan dan Idulfitri selalu terjadi lonjakan aktivitas pinjaman, baik melalui pinjol, multifinance, maupun gadai. Fakta tersebut mengindikasikan banyak keluarga belum memiliki ketahanan ekonomi yang cukup untuk menghadapi peningkatan kebutuhan saat Lebaran.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya mudik, hingga tuntutan sosial seperti memberi hadiah atau menggelar acara keluarga, menambah tekanan ekonomi. Di sisi lain, pendapatan sebagian besar masyarakat tidak meningkat signifikan. Tekanan nilai tukar dan dinamika ekonomi global turut memperburuk situasi.

Persoalan ini tidak hanya soal meningkatnya kebutuhan, tetapi juga lemahnya sistem perlindungan ekonomi. Bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga banyak keluarga yang membutuhkan justru tidak memperoleh dukungan memadai. Dalam kondisi ini, utang menjadi jalan pintas. Kemudahan akses pinjaman di era digital membuat dana bisa diperoleh dalam hitungan menit, namun sering kali berujung pada jebakan finansial.

Di era digital, akses pinjaman memang semakin mudah. Namun, kemudahan ini kerap disertai bunga tinggi dan sistem ribawi yang membuat utang cepat membengkak. Akibatnya, beban ekonomi semakin berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perputaran ekonomi masyarakat tidak lagi bertumpu pada pendapatan yang stabil, melainkan pada utang—sebuah situasi yang tidak sehat.

Momentum Ramadan dan Lebaran juga kerap dikapitalisasi. Berbagai iklan, promo, dan tren sosial mendorong konsumsi tinggi. Masyarakat seolah dituntut untuk merayakan dengan standar tertentu, meski kemampuan terbatas. Akibatnya, Lebaran yang seharusnya membawa ketenangan justru menjadi sumber tekanan. Banyak keluarga merasa harus memenuhi ekspektasi sosial, meskipun harus berutang.

Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan imbauan hidup hemat atau bijak berutang. Akar masalahnya terletak pada sistem ekonomi yang belum mampu menjamin kesejahteraan secara merata. Keluarga membutuhkan sistem yang tidak hanya inklusif secara naratif, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan distribusi dan stabilitas ekonomi.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih mendasar. Islam mengatur distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah, sehingga harta tidak menumpuk pada segelintir pihak. Dengan demikian, kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi tanpa bergantung pada utang.

Selain itu, Islam menekankan stabilitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan mata uang dan harga, agar tidak mudah terpengaruh spekulasi atau gejolak global. Stabilitas ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Islam juga menempatkan negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyat. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga penyedia lapangan kerja yang layak. Dengan pendapatan yang cukup, masyarakat tidak perlu mencari solusi melalui utang.

Larangan riba menjadi prinsip penting lainnya. Larangan ini bukan sekadar norma moral, tetapi bentuk perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi. Tanpa praktik riba, sistem keuangan dapat berjalan lebih adil dan tidak menjerat masyarakat.

Namun, penerapan sistem ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan sistem politik yang sejalan. Tanpa kemandirian politik, negara akan sulit keluar dari tekanan globalisasi dan liberalisasi yang kerap merugikan. Dengan dukungan politik yang kuat, pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, dan stabilitas ekonomi dapat diarahkan untuk kepentingan rakyat.

Lebih dari itu, sistem Islam mengembalikan makna Ramadan dan Lebaran sebagai momentum peningkatan ketakwaan, bukan sekadar perayaan konsumtif. Nilai-nilai spiritual diharapkan tidak hanya hadir pada level individu, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan tata kelola negara.

Sudah saatnya persoalan ini dilihat secara lebih komprehensif. Bukan sekadar menyalahkan individu, tetapi juga mengkritisi sistem yang melatarbelakanginya. Solusi sejati tidak cukup berupa perbaikan parsial, melainkan perubahan mendasar menuju sistem yang benar-benar mampu menyejahterakan.

Wallahu a’lam bisshawab.