OPINI—Tempe merupakan salah satu menu favorit masyarakat Indonesia. Dari warung sederhana hingga meja makan keluarga, tempe hadir sebagai makanan sumber protein yang murah dan mudah dijangkau terutama oleh masyarakat kelas menengah kebawah.
Namun belakangan, masyarakat mulai merasakan perubahan. Ukuran tempe semakin kecil, harga perlahan naik, sementara daya beli belum juga membaik. Dan di balik fenomena ini, tersimpan persoalan yang lebih besar, yakni ketergantungan Indonesia pada kedelai impor dan rapuhnya sistem ekonomi yang menaungi kehidupan rakyat.
Sejumlah media melaporkan bahwa kenaikan harga kedelai impor kembali menekan perajin tahu dan tempe di berbagai daerah. Banyak pedagang memilih memperkecil ukuran tempe agar harga jual tetap terjangkau. (Kumparan.com, 23//5/2026)
Sementara itu, para perajin harus menghadapi kenaikan harga kedelai sekaligus mahalnya biaya kemasan plastik. (Kompas.id, 20/5.2026)
Persoalan ini semakin berat ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Pelemahan rupiah membuat harga kedelai impor ikut merangkak naik. Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat, sementara para perajin sulit menaikkan harga karena khawatir kehilangan pelanggan. Akibatnya, sebagian memilih mengurangi produksi dan sebagian lainnya memperkecil ukuran produk. (Kompas.id, 23/5/2026)
Di Jakarta Barat, para pedagang tahu dan tempe juga mengeluhkan hal yang sama. Pelaku usaha kecil semakin terdesak oleh kenaikan harga bahan baku. (Kompas.com, 22/5/2026) Di sisi lain, Indonesia masih mengimpor kedelai dalam jumlah besar dengan nilai mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Ketergantungan ini membuat pasokan pangan rakyat sangat rentan terhadap gejolak global. (cnbcindonesia.com, 21/5/2026)
Ketika Ketergantungan Impor Menjadi Bumerang
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan tempe bukan sekadar masalah naiknya harga kedelai. Namun akar persoalannya jauh lebih dalam. Pelemahan rupiah yang langsung berdampak pada harga bahan pangan menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang saat ini diterapkan.
Dalam sistem ini, banyak kebutuhan pokok rakyat bergantung pada pasar global. Ketika nilai tukar bergejolak atau terjadi gangguan pasokan internasional, maka rakyat kecil yang akan menjadi pihak pertama merasakan dampaknya.
Ketergantungan pada impor juga memperlihatkan lemahnya kemandirian ekonomi negara. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas dan iklim yang mendukung sektor agraris. Namun kenyataannya, kebutuhan kedelai nasional masih didominasi oleh produk impor. Akibatnya, ketika harga kedelai dunia naik atau dolar menguat, para perajin tahu dan tempe tidak memiliki banyak pilihan selain menanggung biaya produksi yang lebih mahal.
Di sisi lain, naiknya harga plastik kemasan memperlihatkan minimnya perlindungan negara terhadap usaha rakyat. Perajin kecil tidak hanya menghadapi kenaikan bahan baku utama, tetapi juga kenaikan biaya penunjang produksi. Sehingga ketika seluruh komponen usaha naik secara bersamaan, keuntungan mereka menjadi semakin menipis. Bahkan tidak sedikit yang terancam menghentikan produksi jika kondisi ini terus berlangsung lama.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, negara cenderung berperan sebagai regulator yang membiarkan mekanisme pasar menentukan harga. Akibatnya, pelaku usaha kecil sering kali harus bertahan sendiri menghadapi tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Membangun Kemandirian Pangan dengan Politik Ekonomi Islam
Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam mengatur ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam sistem Islam yang penerapannya dilakukan oleh negara Khilafah, mata uang yang digunakan adalah emas dan perak atau dinar dan dirham.
Sistem mata uang ini memiliki nilai intrinsik sehingga lebih stabil dan tidak mudah tergerus oleh permainan spekulasi maupun fluktuasi kurs seperti yang terjadi pada mata uang kertas saat ini. Dengan stabilitas nilai mata uang, gejolak harga akibat pelemahan kurs dapat diminimalkan.
Selain itu, Khilafah akan berupaya mewujudkan kemandirian pangan melalui optimalisasi sektor pertanian. Negara tidak akan membiarkan adanya lahan produktif yang terbengkalai. Berbagai kebijakan akan diterapkan untuk menghidupkan lahan pertanian, membantu petani memperoleh sarana produksi, serta mendorong peningkatan hasil panen. Dengan demikian, kebutuhan kedelai dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga ketergantungan pada impor dapat ditekan.
Lebih dari itu, politik ekonomi Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Negara tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi atau angka investasi, tetapi memastikan masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau. Perajin kecil juga mendapatkan perlindungan agar tidak menjadi korban gejolak pasar. Negara hadir sebagai pengurus urusan rakyat, bukan sekadar pengawas aktivitas ekonomi.
Karena itu, persoalan tempe yang semakin kecil bukanlah masalah sepele. Ia merupakan realita dari sistem ekonomi kapitalis yang membuat rakyat hanya bisa bergantung pada pasar global dan rentan terhadap gejolak yang tidak bisa mereka kendalikan.
Selama ketergantungan impor masih tinggi dan negara tidak sungguh-sungguh membangun kemandirian pangan, persoalan serupa akan terus berulang. Sudah saatnya solusi mendasar dipertimbangkan agar pangan rakyat tidak lagi bergantung pada kebijakan negara lain, melainkan bertumpu pada kekuatan negeri sendiri dan sistem yang benar-benar berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. (*)
Wallahu’alam bisshawab..
Penulis:
Ria Mufira Hamzah
(Aktivis Muslimah)
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.













