OPINI – Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun 2021 mengarahkan untuk penggunaan dana desa tetap pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional yang dimaksud adalah sarana/prasarana energi, sarana/prasarana komunikasi, sarana/prasarana pariwisata, pencegahan stunting, dan juga pengembangan desa inklusif.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa. Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka pemulihan pasca covid yang dilakukan oleh desa dengan memanfaatkan dana ddesa adalah pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan, pencegahan stunting, serta pengembangan desa inklusif. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa adalah harus melihat permasalahan serta potensi penyelesaian masalah yang ada di desa yang mana dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan serta dapat dirasakan manfaatnya secara luas. Dan yang tidak kalah penting ialah program dan atau kegiatan yang direncanakan tersebut harus memiliki kebermanfaatan serta keberlannjutan pada generasi mendatang. Serta yang tidak kalah penting ialah harus dikelola partisipartif, transparan, dan akuntabel. Dengan segala daya upaya dari desa, diharapkan dapat mampu menopang pemulihan kondisi sosial ekonomi yang ada di Indonesia secara massif dan cepat. Dengan adanya penggunaan dana desa tahun 2021 yang diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi ini diharapkan mampu mengangkat dan menjadi akselerator bagi pemulihan keseimbangan roda ekonomi di Indonesia yang bersumber dari desa.

Oleh : Fahmi Prayoga
Peneliti dan Analis Kebijakan Publik
SmartID (Insitute for Development and Governance Studies)