MAGELANG—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan fungsi sertifikat yang diberikan kepada peserta retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang. Menurutnya, sertifikat tersebut hanya sebagai bukti bahwa peserta telah mengikuti pembekalan dan bukan sebagai jaminan kompetensi.
“Tidak ada makna lain, itu hanya sebagai bekal mereka nanti. Jika mereka lulus, berarti mereka mengikuti seluruh rangkaian retret. Tapi, tentu daya tangkap tiap peserta berbeda,” ujar Tito di Kompleks Akmil, Senin (24/2/2025) malam.
Tito menegaskan bahwa kehadiran penuh dalam retret tidak menjamin peserta mampu menyerap seluruh materi yang diberikan. Sebaliknya, mereka yang hadir sejak awal tetapi mengalami kendala, seperti sakit, mungkin tidak dapat memahami semua materi secara optimal. Sementara itu, peserta yang datang terlambat dipastikan melewatkan sejumlah materi penting.
“Jika ada yang hadir penuh tetapi sakit dan hanya berdiam di kamar, tentu tidak akan mendapatkan banyak ilmu. Begitu juga dengan yang datang terlambat, mereka harus berusaha mengejar materi yang terlewat dengan bertanya kepada peserta lain atau mempelajari bahan yang telah dibagikan,” jelas Tito.
Selain memahami materi yang diberikan, para kepala daerah yang mengikuti retret juga memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi dan memperluas jaringan dengan sesama peserta. Hal ini dinilai penting dalam memperkuat koordinasi antardaerah.
Tito juga menegaskan bahwa sertifikat retret akan dibedakan berdasarkan tingkat kehadiran peserta. Mereka yang hadir minimal 90 persen akan mendapatkan sertifikat ‘lulus’, sementara peserta yang hadir kurang dari 90 persen hanya mendapatkan sertifikat ‘telah mengikuti’.
“Kami akan membedakan sertifikatnya. Jika tingkat kehadiran mencapai 90 persen, maka akan diberikan sertifikat ‘lulus’. Namun, bagi yang datang terlambat atau tidak mengikuti seluruh kegiatan, mereka hanya akan mendapatkan sertifikat ‘telah mengikuti’ sebagai bentuk apresiasi,” tutur Tito.
Sebagaimana diketahui, retret kepala daerah di Akmil dimulai sejak 21 Februari 2025. Namun, tidak semua kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari langsung hadir. Sejumlah bupati, wali kota, dan gubernur, khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), baru bergabung pada 23 Februari malam, sementara 19 peserta lainnya menyusul sehari setelahnya. Beberapa di antaranya adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
Retret kepala daerah ini bertujuan memberikan pembekalan mengenai tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan efektivitas dan sinergi dalam menjalankan pemerintahan daerah demi kesejahteraan masyarakat. (Ag4ys)
