Menyoal Mafia Alkes di Tengah Masa Pandemi

Menyoal Mafia Alkes di Tengah Masa Pandemi
Yuni Damayanti (Pemerhati Sosial, Asal Kabupaten Konawe)

OPINI – Kementerian BUMN buka-bukaan mengenai mafia alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Tanah Air. Masalah mafia ini sebelumnya disorot Menteri BUMN Erick Thohir.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, persoalan kesehatan yakni health security telah menjadi perhatian lama Erick Thohir. Sebab, untuk urusan kesehatan ini masih tergantung impor.

Arya mengungkapkan bahwa alat kesehatan saja sampai lebih dari 90% dari impor, bahannya impor. Kemudian obat-obatan, bahan baku dan obat-obatan 90% impor.

Hal ini dianggap ancaman untuk Indonesia. Maka itu, Erick pun membentuk subholding farmasi untuk mengatasi masalah kesehatan itu.

Mengatasi masalah alkes ini, Erick sempat mengumpulkan perguruan tinggi dan industri otomotif untuk membuat ventilator.

Hanya dalam tempo sebulan, perguruan tinggi mampu membuat ventilator meski bukan untuk ICU. Bukan itu saja, Erick juga melihat mafia besar baik global maupun dalam negeri yang membuat Indonesia hanya sibuk berdagang.

Berita Lainnya

Pun Arya mengatakan bahwa inilah yang dijadikan Pak Erick sebagai dasar kenapa beliau mengatakan bahwa selama ini mafia di alat kesehatan dan bahan baku obat, dan obat-obatan menguasai bangsa kita.

Erick Thohir sebelumnya menyatakan ingin menekan produk impor alat kesehatan. Salah satunya lewat beberapa BUMN yang bakal membuat ventilator atau alat bantu pernapasan yang sangat dibutuhkan saat virus Corona merebak saat ini (Detik.com, 18/04/2020).

Pernyataan Erick Thohir itu pun tak luput dari perhatian mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Susi pun menyarankan pemerintah dan Erick untuk mengambil beberapa langkah ekstrem. Yakni menghapus Kementerian Perdagangan dan Kementeriian Perindustrian, lalu meleburnya sebagai Direktorat di dalam Kementerian Luar Negeri (Idntimes.com, 22/04/2020).

Lihat Juga:  Islam & Google, antara Don’t be Evil dan Kemalasan Manusia

Ironis, menghadapi wabah tanpa alat kesehatan lengkap seperti saat ini menjadikan para medis sebagai tumbal.

Hal ini membuat sejumlah pihak berupaya keras mendukung program pemerintah dalam menanggulangi dampak wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh beberapa peneliti dari Universitas Gunadarma.

Berbekal kemampuan sejumlah rumpun ilmu yang dimiliki, civitas academica dari kampus itu berhasil mengembangkan alat bantu pernapasan berbasis internet of things (IoT).

Tiga fakultas, yaitu Falkutas Teknologi Industri, Falkutas Kedokteran, dan Falkutas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, terlibat langsung dalam riset pengembangan alat itu.

Pengembangan purwarupanya dapat mengatur secara otomatis, terutama dalam menghasilkan udara atau oksigen berdasarkan ritme atau frekuensi pernapasan (respiratory rate), dan tingkat kebutuhan volume oksigen (tidal volume).

Maka suplai oksigen ke sistem pernapasan manusia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan serta sinkronisasi dengan pasien ketika bernapas (menghirup/mengembuskan udara).

Penanggung jawab riset itu sekaligus pengajar robotika Gunadarma, Yohanes Kurnia, meyakini alat itu sangat dibutuhkan oleh pasien yang mengalami kesulitan atau gagal napas, seperti yang diakibatkan oleh Covid-19.

Untuk memonitor suplai oksigen yang dihasilkan, tim memberikan peralatan sensor pada alatnya.

Tujuannya, untuk melihat tekanan maupun volume oksigen yang dihasilkan, serta detak jantung yang dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pasien untuk meminimalkan risiko dalam penggunaan peralatan bantu pernapasan ini.

Selain ventilator berteknologi tinggi, tim ini juga mengembangkan perangkat Powered Air Purifying Respirator (PAPR) sebagai pelengkap Alat Pelindung Diri (APD) yang memodifikasi perangkat masker selam.

Untuk menunjang aktivitas tim medis, APD itu dilengkapi dengan saluran inspirasi dan ekspirasi dengan sensor pendeteksi tekanan inspirasi dan eksipirasi yang bertujuan memberikan pernapasan yang disesuaikan dengan ritme pernapasan pemakainya dengan aman dari virus dan bakteri.

Lihat Juga:  Kesetaraan Gender, Kapitalisme Terus Mengeksploitasi Perempuan

Alat ini sangat diperlukan oleh para tenaga medis di rumah sakit di Indonesia dengan kelengkapan alat mini komunikasi serta minum tanpa membuka master tersebut.

Yohanes mengklaim, terobosan timnya memiliki keunggulan berupa sistem yang ramah. Artinya, orang awam yang menonton teknik dan nonmedis pun dapat mengoperasikan alat ini sepanjang memahami instruktuksi yang diberikan. Alat itu juga dinilai lebih murah dari ventilator sejenis.

Sekitar 80 persen komponen dalam purwarupa peralatan itu, katanya, merupakan peralatan produksi dalam negeri (TKDN).

Pengembangan purwarupa melibatkan pula tim dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma untuk memberikan masukan dalam hal aspek kesehatan yang sesuai dengan standar fasilitas alat kesehatan khususnya alat bantu pernapasan (Vivanews.com, 22/04/2020).

Dari hasil alat bantu pernapasan di atas ternyata sumber daya manusia di Indonesia mampu membuat alkes yang dibutuhkan di dalam negeri, bahkan tidak menutup kemungkinan kualitasnya pun tidak kalah dengan alkes yang di impor dari cina.

Namun, sayangnya selama ini tidak dikembangkan dan difasilitasi oleh negara. Padahal jika para ahli diberikan fasilitas untuk pengembangan teknologi agar dapat memproduksi alkes, ini akan menjadi kabar gembira bagi para medis dan tentunya Indonesia mampu menciptakan kemandirian dibidang industri alkes, tanpa harus bergantung pada negara lain.

Hal itu merupakan salah satu bukti bahwa dominasi kapitalisme membuat korporasi global menekan pemerintah dalam negeri untuk mengambil kebijakan ekonominya. Sehingga pemerintah tidak dapat melihat kemampuan anak bangsa sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Inilah gambaran negara yang menganut sistem kapitalisme di mana pemerintahnya hanya fokus pada kepentingan individu saja terutama individu pengusaha. Kebijakan yang diambil pemerintah lebih condong menguntungkan pengusaha atau mafia impor dibandingkan rakyat.

Maka tak heran jika di masa pandemi ini masih saja memikirkan keuntungan dengan memudahkan jalan impor alkes.

Lihat Juga:  Penanganan Salah, Penyebab Kerusakan Sosial Marak di Tengah Pandemi

Padahal untuk menghadapi kondisi seperti ini sangat diperlukan pemimpin yang tegas dan cekatan dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi kebutuhan alkes dalam negeri.

Pemimpin yang mampu mendorong perguruan tinggi dan perusahaan industri untuk menciptakan alkes yang dibutuhkan saat ini.

Selain itu, sistem ini (Kapitalisme) seringkali mengambil kebijakan bukan karena visi besar yaitu menyelesaikan problem masyarakat.

Namun seringkali dipengaruhi oleh timbangan untung rugi dan juga hegemoni negara besar terhadap negara kecil.

Karenanya, Indonesia perlu seorang negarawan yang mencurahkan tenaga pikirannya untuk berpikir dalam penyelesaian problem bangsa, tak sekadar pemimpin yang bermental importir.

Sementara itu, hal ini jelas berbeda dengan pemerintahan Islam yang pernah berjaya lebih dari 12 abad lamanya, yang mana merupakan suatu negara yang memiliki sistem ampuh dan telah terbukti mampu menyelesaikan masalah masyarakat dalam mengatasi wabah.

Karena dalam Islam, kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban besar di hadapan Allah kelak.

Sebagaimana dari Ibn Umar ra. dari Nabi saw, beliau bersabda, “Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian…” (HR Bukhari-Muslim).

Berlandaskan hal tersebut maka khalifah sebagai pemimpin negara, benar-benar berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan optimal, termasuk di kala wabah menyerang.

Upaya ini dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki negara mulai dari aspek pendanaan, alat medis yang memadai, hingga faktor pendukung seperti penggunaan teknologi.

Dengan demikian, pemerintah tidak akan membiarkan tenaga medis kekurangan alkes karena ini menyangkut keselamatan nyawa rakyatnya.

Selain itu, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam negeri, maka negera akan meniadakan impor alkes dan secara langsung akan menghilangkan mafia impor dan memberikan sanksi kepada pengusaha nakal. Wallahu a’lam bi ash-shawab. (*)

Penulis: Yuni Damayanti (Pemerhati Sosial, Asal Kabupaten Konawe)

Berita terkait