Namun upaya ini hanyalah solusi teknis regulasi semata dan dibutuhkan solusi sistematis yang akan sulit diterapkan jika pemerintah berlepas tangan dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar rakyat utamanya pangan.
Sebab faktanya tanggung jawab pemenuhan pangan rakyat telah didominasi oleh korporasi yang mengejar keuntungan sepihak dengan menguasai seluruh rantai pengadaan pangan mulai dari produksi, distribusi hingga menentukan harga pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Naiknya harga pangan terutama telur menyulitkan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi utamanya saat ini ketika upaya menurunkan stunting tengah gencar dilakukan.
Padahal memenuhi kebutuhan gizi anak telah dilakukan bahkan sejak dalam kandungan yaitu dengan memenuhi gizi ibu hamil sebab asupan gizi ibu hamil yang adekuat sangat penting agar tidak melahirkan bayi yang mengalami stunting.
Begitupula dengan gizi ibu menyusui perlu untuk menjadi perhatian sebab ASI adalah satu-satunya sumber asupan gizi pada 6 bulan pertama kelahiran anak.
Selain untuk meningkatkan imunitas anak. Selanjutnya pemberian MPASI yang adekuat dengan memberikan protein hewani dan zat gizi lainnya penting dalam penurunan angka stunting.
Data yang dilanasir dari Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan konsumsi telur, daging dan susu serta produk turunannya di Indonesia termasuk yang rendah di dunia berbanding terbalik dengan keberlimpahan sumber daya alam dan potensi sumber daya protein hewani.
Sebab pengelolaan tidak sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Sebab akses masyarakat untuk mendapatkan makanan yang berkualitas dan bergizi termasuk telur menjadi sulit sebab harganya yang tidak terjangkau.
Upaya untuk menurunkan tingkat stunting di Indonesia merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.
Dalam Islam, jika negara menjalankan fungsinya secara sahih, sebagai pengurus dan penanggungjawab rakyat maka kestabilan harga dan terjangkau oleh rakyat akan mudah dilakukan.
Sebab negaralah yang mempunyai kemampuan dalam mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga pangan dengan menjamin produksi pangan dalam negeri berjalan maksimal tanpa harus impor.
Negara pula yang memiliki kemampuan dalam mencegah penimbunan barang serta mengawasi tata niaga di pasar sehingga jika hal ini diterapkan maka masyarakat dapat menjangkau harga pangan sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan yang bergizi. (*)
Penulis: dr. Airah Amir (Dokter dan Pemerhati Kesehatan Masyarakat)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
