MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan MOU dengan Universitas Patria Artha (UPA), yang dilakukan lansung oleh rektor UPA Bastian Lubis dan Satgas kerjasama KPK Budi Santoso (7/8).
Bastian Lubis mengatakan MOU ini merupakan bagian formal atas kerjasama yang telah dilakukan UPA Selama ini khususnya sebagai saksi ahli dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi.
“Mou yang dilaksanakan ini sebenarnya bagian formal saja,karena selama ini UPA telah melakukan berbagai kerjasama dengan KPK khususnya dalam memberikan keterangan sebagai sakssi ahli atas berbagai kasus korupsi yang terjadi termasuk memberikan masukan dan kajian yang menjadi pertimbangan bagi KPK,”Ungkap Bastian.
KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya mencegah dan menidak perilaku korupsi,sehingga dengan Kehadiran UPA diharapakan kasus-kasus korupsi diindonesia khusus disulsel bisa terus menurun.
“Kita Harapkan melalui MOU ini maka UPA akan semakin maksimal dalam membantu,Karena KPK tidak bisa berjalan sendiri perlu dukungan semua pihak,sehingga kasus-kasus korupsi diindonesia khususnya di Sulsel semakin menurun bahkan tidak ada,” Lanjut Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (pukat)
Bastian lebih jauh mengaku,pihaknya juga akan terus mendorong seluruh mahasiswa khsusnya yang ada di UPA untuk ikut serta dalam menginformasikan kasus korupsi,termasuk berprilaku yang baik dan taat aturan,sehingga nantinya setelah menjadi pejabat maupun lainnya bisa diterapkan.
“MoU ini akan semakin menguatkan UPA untuk terus berkontribusi dalam membantu KPK termasuk mendorong seluruh mahasiswa khususnya yang ada di UPA untuk ikut serta dalam menginformasikan kasus korupsi,termasuk berprilaku yang baik dan taat aturan,sehingga nantinya setelah menjadi pejabat maupun lainnya bisa diterapkan,” Tegasnya.
UPA senantiasa sangat setuju,apa bila KPK terus mengevaluasi hasil kajian yang diberikan,agar bisa dibandingkan dengan Universitas lainnya,seperti UGM, agar menjadi menjadi masukan kedepannya,Tutupnya.
Sementara itu Budi santoso satgas kerjasama KPK,menambahkan implementasi dari MOU sebenarnya telah lama dilakukan,dan ini hanya menkomplitkan UPA yang juga bagian dari PUKAT, yang senantiasa dibutuhkan oleh KPK.
“MOU ini hanya menkomplitkan kerjasama yang selama ini telah dilakukan,dan UPA bersama PUKAT sangat dibutuhkan oleh KPK karena setiap kajian dan masukannya menjadi bagian penentu memvonis pelaku korupsi,” Tegas Budi.
Dalam MOU Ini berisi bebeberapa item kerjasama mulai dari diterapkannya kurikulum anti korupsi di UPA,tata kelola kampus yang transparan dan anti korupsi,sosialisasi dan kampanye anti korupsi hingga kepedesaan,serta lainnya.
“MOU dengan UPA bisa menjadi model kerjasama dengan Universitas lainnya,dalam mendukung upaya pemberantasan korups,”Tegasnya. [*]
