OPINI—Insiden KRI Nanggala harus menjadi peluit peringatan agar pemerintah mengevaluasi alutsista yang dimiliki, termasuk sistem perawatan (MRO)-nya. Berikut juga kebijakan anggaran pertahanan serta penerapannya, demikian ungkapan keprihatinan Pengamat Militer, Susaningtiyas Kertopati, dalam acara diskusi virtual yang diadakan oleh Kajian Strategi Hubungan Internasional (KSHI), Sabtu (24/4/2021).

Seperti diketahui, Kapal Selam Nanggala-402 merupakan kapal selam buatan Jerman dengan bobot 1.200 ton. Kapal tersebut diserahkan oleh Jerman pada 6 Juli 1981 bersama dengan Kapal Cakra.

Ironi Alutsista Negeri Maritim
Kapal selam sangat dibutuhkan di negara maritim sebagai garda terdepan dalam pertahanan negara. Digunakan  untuk mengintai, menyusup dan memburu sasaran strategis, sehingga tak mengherankan jika kapal selam juga menjadi ujung tombak pertahanan negara. Fungsinya yang terpenting adalah mampu mendeteksi bahaya tak kasat mata atau yang tak tampak di permukaan.

Selayaknya Indonesia memiliki sistem pertahanan keamanan perairan yang memadai sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kecelakaan Nanggala menguak tabir kurang optimalnya kondisi kapal selam Nanggala yang sudah berumur 40 tahun.

Ditrektur eksekutif Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengingatkan kembali bahwa hilangnya Nanggala adalah “insiden serius ketiga pada armada TNI AL”. Sebelumnya Ada 2 KRI lain yang mengalami insiden selain Nanggala.

Pertama adalah KRI Rencong-622 buatan Korea selatan tahun 1979 yang terbakar dan tenggelam di Papua Barat pada September 2018, kemudian KRI Teluk Jakarta-541 buatan Jerman Timur tahun 1979 tenggelam di Jawa Timur pada Juli 2020. Fahmi mempertanyakan, “Apakah pemeliharaan maupun perawatan alustista yang memang sudah tua itu memadai atau tidak?” (tirto.id, 23/4/2021)

Anggota Komisi I DPR, Sukamta juga mengatakan jumlah kapal milik Indonesia yang layak pakai kurang 30 persen. Pernyataan itu ia ungkapkan merujuk pada hasil temuan evaluasi alat utama sistem pertahanan oleh panitia kerja (penja) Komisi I DPR RI. Namun, Sukamta tidak merinci identitas kapal yang disebutnya tidak layak. Dia hanya mengatakan bahwa kondisi tersebut cenderung memprihatinkan (CNNIndonesia.com, 27/4/2021).

Desakan berbagai pihak untuk melakukan modernisasi alutsista kini bermunculan. Hal ini sangat beralasan, sebab sangat disayangkan jika nyawa prajurit-prajurit terbaik hilang sia-sia disebabkan karena kurang optimalnya sistem alutsista.

Kewibawaan suatu negara juga dapat ditunjukkan dengan kemajuan alutsistanya. Sangat ironis jika selama ini perlengkapan persenjataan kita juga masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri. Tidakkah itu berarti musuh sangat memahami titik kelemahan kita?

Sayangnya Indonesia belum mampu berlepas dari berbagai kerjasama alutsista bilateral ataupun multilateral. Meskipun di mata dunia, negara ini hanya menjadi objek sasaran impor persenjataan. Apalagi, Indonesia disebut sebagai negara pasar terbesar persenjataan di Asia Tenggara.

Permasalahan mendasar saat ini adalah karena dunia berada dalam lingkaran kapitalisme. Dalam sistem ini, Negara-negara maju akan terus berupaya melanggengkan politik new imperialisme agar mendapatkan pasar untuk produk-produk industri mereka.

Maka tidak mengherankan jika PT Dirgantara yang digadang-gadang dapat menjadi awal berkembangnya teknologi industri berat di Indonesia mengalami nasib nahas dan ambruk dalam skenario dunia, badai krisis moneter 1998. Penutupan proyek IPTN juga dilakukan atas saran IMF saat itu, padahal pesawat seri N250 buah mimpi dari Menristek BJ Habibie telah berhasil mengudara di langit Indonesia.

Bagaimana Penjagaan Kedaulatan di dalam Islam?

Dalam Islam perkara kedaulatan menjadi perkara yang paling utama. Rasulullah SAW telah mencotohkan kesungguhan dalam menempuh upaya menampakkan kewibawaan kaum muslim setelah menstabilkan kondisi dalam negeri.

Hanya dalam waktu satu tahun hijrah, Rasulullah SAW mengirim berbagai ekspedisi keluar dari Daulah Islam untuk menunjukkan kekuatan kaum muslim. Kekuatan kaum muslim terus berkembang hingga pada tahun ke delapan setelah hijrah, pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang saat itu menjadi negara adidaya.

Kemandirian dalam industri persenjataan juga merupakan perkara utama di dalam Islam. Dalam Buku Nidzhamul Islam, karangan Syekh Taqiuddin An-Nabhani dikatakan bahwa segala jenis industri yang dibangun, baik itu industri ringan maupun industri berat semuanya wajib dijalankan berdasarkan strategi politik perang.
Rasulullah SAW, pernah memproteksi sebagian tempat yang disebut dengan Naqi’, yaitu tempat yang airnya melimpah, sehingga di sana tumbuh banyak pohon kurma yang lebat buahnya.

Rasulullah melarang orang-orang untuk menghidupkan tanah di tempat itu karena di situ banyak rumput yang digunakan untuk menggembalakan kuda-kuda perang (Syekh Taqiuddin an Nabhani, dalam Buku Sistem Ekonomi Islam).

Demikian sebagian gambaran upaya serius yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menjaga kedaulatan negara dan dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya.

Islam menganjurkan kaum muslim untuk senantiasa menjaga wilayah perbatasan dari berbagai ancaman luar, Rasulullah SAW, bersabda:

Ribat (berjaga-jaga di garis perbatasan) sehari semalam lebih baik daripada puasa dan shalat malam selama satu bulan. Jika ia meninggal dunia maka amalan yang pernah ia lakukan masih tetap mengalir (pahalanya), rezekinya masih tetap diberikan, dan ia aman dari fitnah kubur.” (HR. Muslim).

Semoga 53 Kru KRI Nanggala yang tergabung dalam Korps Hiu Kencana, gugur sebagai syahid dalam menjaga perbatasan. (*)

Penulis: Adira, S.Si (Praktisi Pendidikan)