OPINI – Skenario new normal Indonesia mulai disosialisasikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI. Meski COVID-19 masih menjadi wabah yang belum bisa diatasi, bukan hanya di Indonesia. Apalagi vaksin COVID-19 juga belum ditemukan. Salah satu alasan pemerintah mengambil opsi kebijakan new normal adalah untuk menstabilkan kembali perekonomian negeri.

Menurut presiden Jokowi, pengambilan kebijakan new normal ini sudah melalui berbagai pertimbangan. Pemerintah akan terus berupaya hingga kini fokus menurunkan jumlah kasus penyebaran virus corona secepat-cepatnya. Bahkan presiden menargetkan jumlah kasus positif virus corona sudah turun pada Mei 2020. Diharapkan, kurva penyebaran corona pada Juni 2020 masuk posisi sedang, dan Juli 2020 masuk posisi ringan. (CNNIndonesia, 31/5/2020).

Menurutnya, negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang berhasil mengatasi wabah corona. Untuk itu Jokowi meminta seluruh menteri, kepala lembaga, Panglima TNI, dan Kapolri mengerahkan seluruh kekuatan demi mengendalikan penyebaran virus corona di dalam negeri.

Bahkan menyongsong Fase kenormalan baru ( new normal) pun Presiden Joko Widodo sudahsiap mengerahkan aparat TNI- Polri. Siapkan 340 personel Jokowi mengungkapkan, pasukan TNI-Polri tersebut dikerahkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Empat provinsi tersebut yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. Sementara, kabupaten/kota yang dimaksud antara lain, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Tangerang Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Kampar, Kabupaten Tangerang, dan 19 daerah lainnya. (kompas.com, 28/5/2020)

Namun Kepala Biro Penelitian, Pemantauan dan Dokumentasi Kontras Rivanlee Anandar tak setuju dengan pelibatan aparat karena menurutnya itu justru “membentuk situasi tidak normal, bukan pengkondisian kelaziman baru.” Malah cenderung masuk ke ranah sipil dan berbuat sewenang-wenang. Keterlibatan mereka dalam penanganan COVID-19 menyusutkan kebebasan sipil. (Tirto.id, 27/5/2020).

Masih menurut Rivanlee, lagipula pengerahan TNI dan Polri pun selama ini tidak menurunkan kurva penyebaran COVID-19. Ini ditunjukkan dengan grafik kasus positif yang terus meningkat. Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga menganggap pelibatan TNI-Polri tidak tepat. “Jika ada kekhawatiran tentang gejolak sosial, maka pendekatannya pun harus berbasis pada kemanusiaan.

Bukan didekati dengan pendekatan TNI karena itu sama artinya dengan mengerahkan kekuatan perang dalam menghadapi ancaman yang bukan perang,” ujar Usman kepada reporter Tirto. Sejak diberlakukan PSBB saja kasus penyebaran corona semakin meningkat, apalagi dengan adanya kebijakan baru kehidupan normal ini akan jusru menimbulkan gelombang kedua penyebaran virus.

Berbagai kalanganpun banyak yang tidak setuju akan penerapan new normal ini. Organisasi keagamaan Muhammadiyah adalah satu dari sedikit lembaga yang menyuarakan kritik dan skeptis dengan kebijakan Presiden Joko Widodo soal penanganan pandemi COVID-19, apalagi dengan penerapan new normal. Menurut Muhammadiyah, Indonesia terlalu dini menerapkan kehidupan normal di tengah jumlah kasus positif dan meninggal masih sangat menigkat.

Sementara Epidemiolog FKM Universitas Hasanuddin Ridwan Amiruddin menilai, rencana penerapan hidup normal baru atau new normal yang dipilih pemerintah terkesan prematur. Pasalnya, penerapan new normal dilakukan ketika kasus virus corona covid-19 di Tanah Air masih tinggi.

Ridwan menjelaskan, setiap negara pasti akan memikirkan dua hal, yakni bagaimana menangani covid-19 dan bagaimana roda perekonomian tetap berjalan. Diandaikan sebagai piramida, sebuah negara akan menyelesaikan masalah keamanan dan kesehatan publik, lalu ketika pandeminya sudah dapat dikendalikan, barulah masuk ke konsen ekonomi.

Kalau melihat dari piramida itu, Indonesia justru langsung lompat ke tahap kedua yakni memikirkan menjalankan roda perekonomian meski pandemi covid-19 belum selesai. “Ini Indonesia masih dipuncak bahkan belum mencapai puncak sudah mau implementasi jadi terlalu dini, prematur ini. Jadi ini new normal yang prematur,” kata Ridwan dalam sebuah diskusi publik yang dilakukan secara virtual, Kamis (28/5/2020).

Adanya polemik seputar penerapan new normal ini memang sangat beralasan, adanya penolakan dan kritikan dari berbagai kalangan harusnya menjadi pertimbangan pemerintah mengambil langkah ini, apalagi jika kebijakan ini hanya akan menambah jumlah korban tentu ini akan menjadi pekerjaan rumah baru bagi pemerintah sendiri.

Walaupun dikerahkan aparat baik kepolisian dan TNI untuk mendisiplinkan warga saat new normal diberlakukan, bisa jadi akan menimbulkan masalah baru dan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tindakan kekerasan mungkin saja terjadi terhadap rakyat malah ini justru akan menimbulkan ketakutan dan rasa was-was warga dalam menjalankan new normal.

Berkaca dari negara lain Korsel, Jepang yang gagal menerapkan new normal dan malah menambah korban virus, padahal di sana sebelumnya sudah mencapai angka kasus jauh menurun. Sedangkan Indonesia belum mencapai tahap tersebut. Bahkan menurut ahli, Indonesia dianggap belum mencapai puncak pandemi karena belum maksimal tes massif.
Ditambah belum ada kesiapan masyarakat dengan pola kesehatan yang baik menghadapi wabah. Tidak heran ormas mewakili suara masyarakat menolak rencana pemerintah untuk segera berlakukan new normal.

Bila rencana ini tetap dijalankan, dan dipaksakan maka semakin jelas bahwa kebijakan ini dikendalikan oleh kapitalis, bukan didasarkan pertimbangan kemaslahatan publik yang didukung sains dan suara publik. Dan ini menegaskan bahwa dalam sistem kapitalis sekuler, kebijakan yang diambil bukan memihak pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat, namun lebih mementingkan aspek ekonomi dan para pebisnis yang notabene adalah para kapital pemilik modal.

Harusnya dalam kondisi seperti ini, negara harus tampil di depan dan serius untuk mengakhiri wabah, kebijakan pengehentian penyebaran mesti segera dilakukan. Jika memang menghendaki kondisi kembali normal. Namun, berharap pada solusi ala kapitalis ya seperti jauh panggang dari api. Kebijakan kapitalis seakan gagap tangani pandemi terlihat amburadul, plin-plan, berubah-ubah tanpa mampu mengakhiri wabah.

Tata kelola negara seperti ini sangat jauh berbeda dengan sistem pemerintahan yang di contohkan baginda nabi Muhammad Saw. dan para pemimpin Islam sepanjang sejarah kegemilangan peradaban Islam. Tanggungjawab dan keseriusan pemimpin dalam mengurus umat itu yang utama, terlebih saat negara sedang menghadapi wabah pandemi.

Dalam sejarah menceritakan bagaimana negara yang menerapkan Islam adalah negara yang pertama kali suskes dalam menangani wabah pandemi. Dalam sistem Islam, langkah yang akan diambil pemerintah adalah dengan melakukan karantina wilayah secara total. Namun semua kebutuhan dasar rakyat akan ditanggung oleh negara.

Sedangkan wilayah yang tidak terdampak pandemi akan tetap beroperasi normal dan daerah tersebut yang akan menyuplai barang, pangan ke daerah yang zona merah penyebaran wabah. Jadi roda perekonomian akan tetap jalan, sementara itu wilayah yang sudah terdampak akan lebih cepat mengakhiri wabah karena gerak cepat dari pemimpin terfokus. Sekali lagi, virus tidak akan menyebar jika lockdown diambil sebagai opsi oleh negara.

Dalam sistem Islam juga, pemimpinnya adalah seorang negarawan sejati yang akan mengerahkan segala daya upaya agar pandemi segera berakhir, korban tidak berjatuhan dan segala aktivitas dapat berjalan normal kembali. Karena memang dalam Islam tidak ada kepentingan yang bermain, semua murni hanya untuk mengurusi rakyat dan memastikan pandemi segera tertangani.

Dalam kondisi pandemi negara akan menyiapkan peralatan kesehatan, tenaga medis yang banyak dan obat serta rumah sakit yang cukup guna mempercepat penuntasan wabah. Negara tidak akan terburu-buru untuk menormalkan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan sebelum benar-benar keadaan kondisi telah stabil dan wabah telah tuntas tertangani.

Dan ini semua hanya ada dalam mekanisme penanganan pandemi dalam sistem Islam yang itu tidak didapat dalam sistem kapitalisme ataupun sistem lain.

Maka jika ingin mengakhiri wabah ini dan memulai kehidupan yang baru dengan keberkahan dan kesejahteraan harus kembali pada Islam. Sebagaimana telah terbukti selama kurang lebih 13 abad lebih sistem ini menaungi dunia dengan masa keemasannya.

Wallahu a’lam bish shawab.

Oleh : Nelly,M.Pd
Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Peduli Negeri