Ahlan Mukhtari Muslim Soamole (Mahasiswa Pascasarjana UMI Makassar)

OPINI – Paradigma futuristik dalam menetapkan sebuah perencanaan begitu penting dilakukan, sebuah cara pandang unik, pengakuan secara luas suatu integrasi kolektif di antara beragam pergaulan internasional.

Paradigma ini meniscayakan perubahan alternatif di tengah kemelut dan ketimpangan tak ada habisnya semenjak krisis lingkungan ditetapkan di di Brasil Rio De Janeiro dalam kesepakatan menentukan aspek perubahan paradigma secara autentik.

Keberlangsungan itu nestapa pasca perang dunia ke II Negara maju seolah menetapkan satu dasar kekuatan membatasi harapan Negara terbelekang sebagaimana Indonesia, tak memiliki otoritas politik. Dan pengaruh suatu perubahan paradigma secara integrasi.

Zaman terus maju globalisasi kian mapan seiring itu demokrasi kapitalisme menciptakan ketimpangan. Dan kemiskinan, dekadensi sosial maupun politik.

Kemerdekaan manusia yang terkungkung dalam kepentingan elite, tentu menggugah rasa kepercayaan manusia. Paradigma pembangunan mendorong inovasi kemajuan berdasar pola pembangunan progresif memihak pada rakyat secara adil makmur.

Visi perubahan suatu paradigma sebagaimana aspek pertambangan telah menitikberatkan suatu eksploitasi mineral berlebihan, produksi tinggi namun beriringan pula deforestasi hutan alami, land clearing, krisis lingkungan, krisis kemanusiaan, sesungguhnya belum menemukan suatu paradigma inovatif, sebuah visi perubahan menghendaki pembangunan tersebut.

Kekayaan alam melimpah sebaran emas hingga miliar ton, mengutip ESDM (2019) cadangan bijih emas 3,5 miliar ton kandungan logam emas 4.600 ton atau sumber daya bijih emas 14,95 miliar ton kandungan logam emas 13.300 ton keberlimpahan emas tak berbanding lurus dengan pelabelan Negara ini sebagai negara terbelakang dependensi suatu otoritas ekonomi dunia.

Negara terbelakang pun ditandai rendahnya kualitas pembangunan manusia. Dan lingkungan secara signifikan. Perubahan merupakan suatu keterbukaan menuju pada kemajuan suatu konstruksi pandangan dunia modern, inovasi, responsif, perubahan daripada paradigma robotiks intelegensi,

four point zero menuju kreatifitas five point zero menandai kembali suatu kemerdekaan masyarakat sipil menghubungkan aspek teknologis, informasi, pembangunan berkelanjutan dengan visi kemanusiaan human resources progresif dalam mendorong pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Suatu pembangunan hendak memenuhi kebutuhan manusia baik aspek politik, ekonomi berdasarpemanfaatan ruang kosntruktif dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia secara tentram damai.

Simpang siur pembangunan mudah terjadi implikasi pembangunan cenderung destruktif tak memberikan keberpihakan tumpang tindh itu sebab pemilik modal mendikte kebijakan.

Peristiwa pembangunan ini bagian daripada keterpaduan sistem globalisasi suatu sistem kapitalisme mengutamakan keuntungan ketimbang pemerataan, sebuah pengharapan kemiskinan melanda. Dan ketimpangan.

Pembangunan bagi korporatokrasi (diantaranya korporasi, bank, dan pemerintah), semenjak bank dunia, IMF konsep pembangunan terlembagakan kenyataan menyuguhkan ketergantungan.

Menurut Craig Johnson (2013) dalam penjelasan Michael Cowen dan Robert Shenton (1996) mengatakan bahwa ide pembangunan itu sendiri merupakan suatu konstruksi sosial bertujuan eksplisit melegitimasi, mengakomodasi gangguan-gangguan sosial disebabkan oleh perkembangan kapitalisme yang tak terkendali,

pembangunan juga bercorak mempertahankan praktik-praktik atau intervensi-intervensi kelompok bangsa miskin kaum marjinal secara politik di bawah kepentingan-kepentingan daripada ideologi birokrasi internasional sebagaimana pada IMF (International Monetery Fund), PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan bank dunia.

Pembangunan eksploitatif terjadi seiring digiatkan berbagai proyek konstruksi dicanangkan investasi besar-besaran menguasai wilayah tanpa mengenal batas etis kultural, hal penting kebijakan telah didikte mengkhususkan konstruksi berlangsung.

Hal ini terjadi pada proyek tambang ketika perusahaan selesai penambangan kerapkali kehidupan masyarakat tak keprihatinan pembangunan manusia secara luhur, dampak-dampak aktivitas penambangan mencemari lingkungan masyarakat lingkar tambang mulai pencemaran udara debu hingga kerusakan lingkungan jalan transportasi.

Tak memungkinkan berbagai transaksi uang antara pemerintah dan perusahaan diketemukan sokongan dana sebagai pembebasan dari asas hukum berlaku, atau suap-menyuap di sektor pertambangan.

Pembangunan tanpa berkelanjutan lingkungan hanya memberikan dampak destruktif bagi kehidupan. Pembangunan negara maju mengikuti prinsip berkelanjutan multidimensional meskipun krisis atau miskin sumber daya alam secara multidimensional perubahan ini selaras antara kesejahteraan, pendidikan, terpenuhi pendapatan secara maksimal.

Menurut J. Diamond (2019) mengungkapkan dua negara berbeda sumber daya alam dan pendapatan masyarakat per kapita, antara Belanda dan Zambia.

Belanda adalah Negara miskin sumber daya alam, morfologi tanah tak memungkinkan produksi pangan seacara maksimal, struktur tanah lemah menyulitkan para petani mampu memproduksi pangan secara baik, kemiskinan itu dialami oleh Belanda.

Berbeda hal Zambia sebuah Negara bagian dari Afrika salah satu negara sumber daya alam melimpah memiliki morfologi tanah mendukung produksi pangan, iklim teratur, keberlimpahan antara sumber daya mineral emas, tembaga membuat negara ini kaya sumber daya alam.

Namun antara Belanda dan Zambia, kemajuan Belanda lebih memungkinkan ketimbang Zambia Negara kaya SDA. Pendapatan masyarakat Belanda 100 kali lipat dari Zambia.

Kenyataan Negara kaya sumber daya alam tak menjamin suatu kemajuan baik dalam memperoleh akses pendidikan bermutu, kesejahteraan. Dan kemakmuran.

Pembangunan berkelanjutan seyogyanya kompherensif pembangunan modern civil society, pikiran ini tak monolitik, mekanis, kakuh melainkan secara multidimensi kesadaran, trust antara manusia, planet.

Kompleksitas kesadaran pembangunan berjejaring implikasi pada kemerdekaan manusia ialah menitikberatkan konstruksi berkelanjutan kemajuan politik untuk membangun kehidupan masyarakat terukur. Dan progresif. (*)

Penulis: Ahlan Mukhtari Muslim Soamole (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia-Makassar/ Pegiat Belajar Filsafat