OPINI—Penculikan anak marak di beberapa wilayah dengan berbagai modus. Di Makassar, beberapa kasus dengan modus yang sama, yakni menukar anak dengan tabung gas melon. Di daerah lain, adapula yang menukar anak dengan beras. Kriminal semacam ini, tentu terjadi bukan tanpa sebab. Beratnya beban hidup akibat sulitnya perekonomian, ditengarai seseorang bisa nekat melakukan apa saja.

Kasus penculikan dengan modus penukaran tabung gas tiga kilogram, pertama kali dialami AAD (8) di Kecamatan Tamalanrea pada 24 Juli 2020. AAD lalu ditukar dengan empat buah tabung gas. Kejadian serupa juga dialami AG (7) pada Jumat (25/12/2020). Setelah diculik, AG dibawa ke sebuah toko kelontong di Jalan Pongtiku, Kecamatan Makassar. Penculik mengambil dua buah tabung gas dan menjadikan AG sebagai jaminan (Makassar, Kompas.com, 28/12/2020).

Beberapa waktu lalu, juga terjadi penculikan delapan orang anak belasan tahun di Depok. Tentu hal ini menjadi trauma tersendiri bagi anak. Rasa aman sudah sangat sulit diperoleh. Kemaksiatan dengan beragam jenisnya, sudah tak terhitung. Terlebih saat pandemi, dimana kondisi rakyat sangat terpuruk di hampir semua lini kehidupan. Akal sehat dan nurani seakan sudah mati. Naudzubillah!

Resesi yang melanda negeri ini sebagai penyempurna penderitaan rakyat. Sebelum resesi pun, karut marut persoalan negeri ini sudah berlangsung. Problem generasi yang tak ada habisnya, misal: seks bebas, pembunuhan, narkoba, begal, dan masih banyak yang lain. Pun korupsi yang menjerat para pejabat publik seperti tak kunjung usai. Belum lagi masalah utang luar negeri berbasis ribawi, berindikasi pada rapuhnya sistem ekonomi.

Kebijakan yang ditempuh akhirnya berimplikasi pada kesengsaraan rakyat. Bagaimana tidak, di tengah pandemi yang melanda, terjadi gelombang PHK dan banyaknya karyawan yang dirumahkan. Kemiskinan massal pun tak dapat dihindari. Belum lagi, pelayanan publik dan kebutuhan pokok juga bertambah mahal. Daya beli masyarakat yang kurang, memicu terjadinya kecurangan atau kriminalitas.

Akibat Penerapan Sistem Sekuler Kapitalis

Pandemi yang sudah memasuki gelombang kedua, diprediksi para ahli lebih berbahaya. Peningkatan angka Covid-19 di hampir seluruh wilayah pada akhir tahun 2020, membuat beberapa kebijakan berubah arah. Pilkada serentak ditengarai menjadi salah satu penyebabnya, selain libur bersama.

Di tengah kondisi yang semakin sulit, bantuan dari pemerintah tak cukup menyelesaikan masalah yang ada. Makin membuat miris, dana Bansos yang seyogianya untuk rakyat miskin, malah dirampok beramai-ramai. Berbagai kebijakan yang ditempuh penguasa, seolah tak pernah luput dari ajang bancakan bagi sebagian besar oknum pejabat di negeri ini.

Jika sudah demikian, rakyat hanya bisa gigit jari. Pasalnya, kasus-kasus yang menjerat para oknum pejabat, biasanya tertutupi isu lain yang memang sengaja disetting. Inilah gambaran riil hari ini. Sudah berapa banyak kasus yang menguap entah kemana. Penegakan hukum seakan tebang pilih. Membuat efek tidak jera, sehingga kejahatan terus saja berulang dengan skala yang lebih besar dan beragam.

Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat selama pandemi mutlak dibutuhkan. Mengingat kondisi rakyat begitu memilukan. Tingginya angka kemiskinan, membuat tidak sedikit orang kemudian mengambil jalan pintas. Untuk sekadar mengganjal perut, seseorang kadang nekat berbuat kriminal.

Fakta yang terjadi akhir-akhir ini, sebagai bukti bahwa kemaksiatan makin menjadi. Hal ini tak lepas karena sistem yang diadopsi negeri ini, tak mampu membuat kondisi perekonomian stabil. Transaksi ribawi dan buruknya penegakan hukum akibat penerapan sistem sekuler kapitalis, meniscayakan hal tersebut berlaku. Jurang antara Si Kaya dan Si Miskin begitu menganga lebar. Kekayaan hanya terdistribusi pada segelintir orang. Jadilah rakyat marginal tetap dalam kesengsaraan tak berujung.

Islam Menyejahterakan

Islam sangat detil dalam hal pengurusan urusan rakyat, terlebih perkara kebutuhan pokok individu dan publik. Dalam Islam, perkara tersebut hukumnya wajib. Penguasa akan memaksimalkan upaya dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Berdasar ketakwaan kepada Allah Swt dan semata-mata mengharap ridho-Nya, roda pemerintahan berjalan harmonis dan manusiawi.

Dalam rentang sejarah panjang peradaban Islam, hampir tak dijumpai kasus kriminalitas, termasuk penculikan. Negara hadir sebagai junnah (pelindung). Melindungi rakyatnya dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman kelaparan dan rasa aman termasuk didalamnya. Seluruh kebutuhan pokok rakyat dipenuhi negara dengan instrumen yang telah ditetapkan oleh syara. Misal, kebutuhan pokok individu (pangan, sandang, papan), negara menyediakan lapangan pekerjaan untuk para suami dan atau laki-laki baligh untuk bekerja. Karena penafkahan dalam Islam adalah tanggung jawab laki-laki.

Jaminan dari negara begitu paripurna dan komprehensif, sehingga minim celah bagi rakyat untuk berbuat maksiat. Kesejahteraan dan keamanan terwujud, sebab negara melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab seluruh hukum syara. Hukum yang berasal dari Sang Khalik, dzat yang Mahasempurna. Pun, ketakutan akan amanah sebagai seorang pemimpin menjadi hal utama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim: Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.”

Wallahualam bish Showab.

Penulis: Dr. Suryani Syahrir (Dosen dan Pemerhati Sosial)