Pendataan Pegawai Non ASN, Kepala BKPSDM Jeneponto: Antisipasi Honor Siluman

Pendataan Pegawai Non ASN, Kepala BKPSDM Jeneponto: Antisipasi Honor Siluman
Kepala BKPSDM Jeneponto, Muh. Basir Bohari. (Mediasulsel.com/Kaharuddin Kasim)

JENEPONTO—Tahun 2022 ini, keseluruhan pegawai tenaga honorer (Pegawai Non ASN) di Kabupaten Jeneponto memasukkan berkas pada unit masing-masing tempat kerjanya sebagai persyaratan berkas calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Kepala BKPSDM Jeneponto, Muh. Basir Bohari mengatakan, persyaratan non ASN itu minimal ada SK nya dari pimpinan unit kerja, dan harus dibuktikan penggajiannya untuk diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

“Pembayaran gajinya itu harus ada buktinya, dari mana sumbernya apakah APBD atau APBN,” jelas Muh. Basir Bohari, Selasa (30/8/2022).

Katanya, berbeda kalau guru itu harus terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik). “kesehatan dan teknis itu sama saja, minimal persyaratannya yang dua yaitu ada SK dan bukti penggajian,” ucapnya.

Basir Bohari mengungkapkan, kecuali yang tiba-tiba muncul memasukkan data itu berat dan susah.

“Yang baru datang itu susah, berat itu, karena setiap bidang kesepakatan kita kemarin, setiap bidang membuat tanggung jawab mutlak. apakah dia berani menyatakan ada gajinya padahal tidak pernah terima gaji (honor siluman),” tegasnya.

Berita Lainnya

BKPSDM Jeneponto memberikan deadline kepada SKPD terkait tenggak waktu pemasukan berkas.

“Kita kasi deadline SKPD untuk menyampaikan ke kami (BKPSDM) paling lambat tanggal 31 Agustus 2022. Selanjutnya direkap kembali BKPSDM untuk dilaporkan kembali ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 31 Oktober,” jelasnya.

Selain itu, Bupati membuka SKTJM terhadap data yang disampaikan. “Memang agak berat kalau yang pernah putus masuk kerja atau guru putus mengajar, kecuali mereka mau main-main,” bebernya.

Lihat Juga:  8 Rumah Rusak Akibat Angin Puting Beliung di Jeneponto, Gubernur Andi Sudirman Suplai Bantuan

“SK nya bisa satu tahun, misalnya mulai masuk tahun 2021 itu bisa masuk data. Jadi, bukan hanya honor 10 atau 5 tahun itu bisa didata. Ini baru pendataan, belum pengangkatan, belum ditahu kapan rekrutmennya,” tuturnya.

Ia menyampaikan, mekanisme perekrutan PPPK sama dengan penerimaan CPNS yaitu Computer Ride Asesmen Test.

“Jadi, akan gugur dengan sendirinya mereka yang mengaku honor tapi tidak tahu menjalankan komputer. Tidak ada bisa mainkan kelulusan mereka di PPPK. Kelulusannya ditentukan hasil kerjanya sendiri,” tuturnya.

Ia mengaku belum diketahui pasti kapan tes ataupun kelulusannya lantaran ini baru pendataan. (*)

Berita terkait