OPINI—Awal bulan Mei baru saja diperingati hari pendidikan nasional yang menjadi salah satu penanda bahwa pentingnya sektor pendidikan dalam mewujudkan tujuan negara yaitu mencerdasankan kehidupan bangsa, namun miris justur masalah keterbatasan akses pendidikan tidak kunjung terselesaikan hingga hari ini.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan atau sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas hanya mencapai 9,22 tahun. Ini setara dengan lulusan kelas 9 atau sekolah menengah pertama (SMP). Ini memperlihatkan bahwa Pendidikan Indonesia masih didominasi oleh capaian jenjang menengah pertama, dan banyak penduduk belum melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Mayoritas penduduk Indonesia hanya menamatkan pendidikan dasar dan menengah pertama. Hanya sekitar 10,2% penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah perguruan tinggi, sementara lulusan SMA masih mendominasi di angka 34,12% (BeritaSatu, 2/5/2025). Ini menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kesenjangan pendidikan diantaranya memberikan KIP kuliah, bantuan sosial, memperadakan sekolah gratis, sekolah rakyat dan sebagainya. Sayangnya upaya tersebut belum mampu menyelesaikan masalah pendidikan hari ini.
Kesenjangan pendidikan hari ini tidak lahir begitu saja tapi di latar belakangi oleh beberapa faktor utama seperti tingginya angka kemiskinan ditengah masyarakat menjadikan banyaknya masyarakat tidak mampu mengakses pendidikan yang mahal, infrastruktur publik untuk mengakses pendidikan masih tidak memadai di berbagai wilayah pelosok, serta banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang tidak layak digunakan dalam mengakses pendidikan hari ini.
Faktor utama munculnya kesenjangan pendidikan tersebut cukup menjadi alasan siswa untuk enggan melanjutkan pendidikan. Mereka cenderung berfikir untuk melanjutkan hidup dengan bekerja demi membantu perekonomian keluarga dibandingkan menepuh pendidikan yang justru membuat hidup mereka menderita dan tanpa adanya jaminan masa depan yang cerah.
Kondisi seperti ini terus menerus terjadi tidak terlepas dari sistem pendidikan kapitalis yang menjadikan pendidikan sebagai sektor komoditas. Sehingga mau tidak mau pendidikan hanya menjadi barang konsumsi bagi mereka yang mampu membelinya.
Ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin memunculkan kesenjangan yang nyata dalam ranah pendidikan. Orang kaya akan mendapatkan fasilitas dan sarana yang bagus karena mereka mampu membayar sekolah mahal, sedangkan orang miskin akan dipaksa untuk menerima fasilitas seadanya karena sekolah mereka gratis.
Padahal dalam UU, pendidikan merupakan hak tiap anak bangsa. Namun, realitanya pendidikan hanya menjadi hak bagi anak yang mampu secara ekonomi saja.
Adapun peran negara dalam sektor pendidikan di sistem hari ini yaitu bertugas sebagai regulator terhadap pesanan pasar. Negara berperan mengotak atik kurikulum sesuai dengan pesanan korporasi demi terciptanya tenaga kerja buruh yang murah, maka tak ayal setiap kali ganti mentri maka akan ganti kurikulum yang menyiratkan arah pendidikan tergantung siapa yang berkuasa.
Ditambah dengan kebijakan efisiensi anggaran yang menjadikan pendidikan sebagai sektor non-prioritas dalam APBN, hal ini semakin menunjukkan bahwa negara abai dalam memberikan jaminan mutu pendidikan yang layak bagi rakyatnya.
Sedangkan dalam Islam memandang bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi, tersebab dari pendidikanlah akan melahirkan peradaban yang unggul. Sehingga memperoleh pendidikan dalam sistem Islam merupakan hak dasar bagi setiap anak. Negara dalam sistem Islam bertanggung jawab agar pendidikan mampu diakses secara mudah untuk semua kalangan masyarakat.
Berbeda dengan sistem kapitalisme hari ini yang menjadikan pendidikan sebagai wadah membentuk tenaga kerja sesuai pesanan pasar, sedangkan dalam Islam justru memandang bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian muslim yang sesuai dengan Islam. Sehingga dengannya lahirlah generasi yang beriman, bertakwa, berilmu dan bermanfaat bagi umat. Generasi inilah yang menjadi mercusuar peradaban gemilang Islam yang berjaya kurang lebih 13 abad lamanya.
Kegemilangan sistem pendidikan Islam ini tidak lahir begitu saja, tetapi karena adanya penerapan syariat Islam dalam segala sektor yang menunjang pendidikan semisal dalam sistem pembiayaan. Pendidikan dalam sistem ini dibiayai sepenuhnya oleh negara melalui baitul mal dari pos fa’i, pos kharaj dan sumber kepemilikan umum. Pembiayaan tersebut baik meliputi sarana & prasarana yang memadai, gaji tenaga pendidik, kemudahan akses pendidikan bagi tiap warga negara, pembangunan lab, perpustakaan dll.
Hal ini bisa terwujud dalam sistem Islam karena adanya sistem ekonomi Islam, dimana Islam menjadikan umat muslim berserikat atas 3 hal yaitu padang rumput, air dan api. Dengan itu negara berkewajiban untuk mengolah SDA tersebut untuk disalurkan manfaatnya bagi seluruh warga negara salah satunya berupa pendidikan yang memadai dan terjangkau.
Sedangkan apabila negara mengalami krisis yang menyebabkan dana di baitul mal tidak mencukupi pendanaan pendidikan, negara akan mengambil langkah untuk mewajibkan pajak bagi mereka yang mampu dan mengambil sesuai dengan defisit dana yang dibutuhkan saja. Dengan begitu pendidikan dalam sistem Islam akan tetap terlaksanan dan mudah dijangkau berbagai kalangan.
Seperti inilah negara Islam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pendidikan dengan melakukan apa saja yang dapat mewujudkan terpenuhinya hak pendidikan setiap anak, kenyamanan mereka selama belajar, dan kesejahteraan para tenaga pendidik.
Semua itu terpenuhi dan terjamin agar sistem pendidikan Islam berjalan secara optimal dalam menciptakan generasi beriman, bertakwa, cerdas, dan bermanfaat ilmunya demi kemaslahatan manusia. wallahu a’lam bish-shawabi. (*)
Penulis: Nadia Kurnia Insyra
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
