OPINI—Isu terorisme kembali mengemuka pasca ledakan Bom Makassar dan Lone Wolf di Mabes Polri. Perempuan dicurigai rentan terpapar radikalisme. Media kemudian mem-bollow-up sedemikian massif isu ini, seolah melupakan berbagai problem negeri yang jauh lebih urgen.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan, pemerintah sibuk mencari-cari sumber radikalisme berasal dari agama. Saking sibuknya, pemerintah lupa bahwa kemungkinan persoalan pokok terorisme adalah pemerintahan yang tidak amanah.

Menurutnya, pemerintah yang tidak amanah adalah pemerintahan yang tidak melaksanakan tugas secara baik, yang sewenang-wenang, yang aparat-aparatnya korup, juga tidak adil memberikan distribusi kesejahteraan yang merata sesuai dengan pesan konstitusi.

Kondisi ini lalu menyuburkan kelompok-kelompok yang mudah sekali terekrut untuk berbuat teror sebagai aksi balas dendam atas kondisi yang mereka rasakan. Ini yang seharusnya diperhatikan pemerintah agar jangan buru-buru menyalahkan kelompok itu sebagai tersesat dalam agama, ujar pengamat politik yang juga guru besar hukum tata negara itu.

Lebih lanjut, menurut Refly, bukan tidak mungkin bagian-bagian dari kekuasaan mengambil manfaat dari kejadian-kejadian teror, sehingga terorisme justru menjadi lahan subur dalam tanda kutip bisnis atau kepentingan kelompok atau orang tertentu (nasional.sindonews.com, 5/4/2021).

Berseliweran berita pasca kedua aksi teror yang melibatkan dua orang perempuan. Berbagai analisis pun bermunculan, diantaranya bahwa adanya pergeseran peran perempuan dalam lima tahun terakhir (sejak tahun 2016).

Selain itu, perempuan dianggap pihak yang tertindas, sehingga rentan diperalat untuk melakukan aksi balas dendam. Adanya paham radikal, intoleransi, dan beragam dalih lainnya untuk pembenaran opini umum yang sudah terlanjur menggelinding di masyarakat.

Massif-nya pemberitaan terkait perempuan dan terorisme, menjadikan isu tentang perempuan kembali mencuat. Diskriminasi, budaya patriarki, korban kekerasan dan sederet problem perempuan lainnya menjadi topik yang tak pernah surut. Pro kontra berbagai kebijakan terkait perempuan, seringkali mendapati jalan buntu.

Oleh karena itu, diduga kuat pihak-pihak tertentu memanfaatkan momen ini untuk melegalkan regulasi yang memang sudah lama diagendakan. Bahkan beberapa pihak menganalisis, isu ini akan menggiring masyarakat pada program yang lebih akbar yakni moderasi beragama.

Framing Negatif

Patut menjadi renungan bersama bahwa kondisi negeri kita di tengah wabah pandemi Covid-19, makin mengkhawatirkan. Resesi ekonomi, menambah panjang derita rakyat. Beragam problem mengintai di semua lini kehidupan. Di tengah kekalutan akibat sulitnya kehidupan, isu perempuan sebagai pemain utama dalam aksi teror kini mencuat. Padahal, beberapa pengamat menilai bahwa terdapat beberapa kejanggalan dari dua peristiwa tersebut.

Upaya sistematis dengan membangun opini umum terus dimainkan beberapa pihak yang ingin mengambil keuntungan. Framing negatif pun dilakukan agar rakyat terprovokasi ke arah yang mereka inginkan.

Dari sini kita bisa mencermati peran media begitu urgen dalam menyajikan berita, sehingga perlu analisis yang jernih dan mendalam untuk menghukumi suatu fakta. Terlalu dini jika dikarenakan kedua peristiwa teror tersebut, kemudian menyimpulkan bahwa perempuan ada dalam lingkaran terorisme.

Kondisi ini sangatlah wajar, tersebab sistem sekuler kapitalis menjadi asas dalam bertindak. Sistem yang menafikan peran Sang Pencipta dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Agama hanya sekadar ibadah ritual belaka. Urusan politik, ekonomi, pendidikan, dan yang lainnya, diatur menurut hawa nafsu manusia. Menjadikan perempuan sebagai alat komoditi, sehingga mudah dijebak dalam berbagai kepentingan.

Islam Memuliakan Perempuan

Perempuan adalah makhluk mulia dalam pandangan Islam. Darinya terlahir generasi yang akan membangun peradaban. Sosoknya menjadi sangat vital dan strategis. Keagungan sistem Islam, menjadikan tugas pokok seorang perempuan (jika sudah menikah) sebagai ibu dan pengurus rumah tangganya. Ini adalah amanah yang sangat mulia, selain berkontribusi di tengah-tengah masyarakat.

Perempuan tidak diwajibkan dalam penafkahan, walaupun hukum bekerja baginya adalah mubah (boleh). Jikapun harus ke ranah publik, harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan syariat, diantaranya: dipastikan aman dari tindak kejahatan atau beserta mahromnya, jika sudah menikah harus seizin suami, lingkungan kerja yang kondusif serta wajib menutup aurat.

Pun terkait interaksi antara perempuan dan laki-laki di kehidupan umum, yakni terpisah. Kecuali tempat-tempat yang dibolehkan oleh syariat, seperti: pasar. Bisa dibayangkan, dengan instrumen sedemikian sempurna, insyaAllah celah kemaksiatan akan sangat minim.

Eksploitasi perempuan tidak akan terjadi, sebab support system tidak mengakomodir hal tersebut. Peran perempuan di ranah publik pun tidak sebebas seperti saat ini. Namun, bukan berarti kewajiban mencerdaskan umat tidak terlaksana. Adanya peran paripurna oleh negara, menjadikan ketakwaan dan kesejahteraan individu tercipta.

Sudah saatnya kembali ke sistem Ilahiah, sistem kehidupan yang berasal dari Dzat Yang Mahasempurna. Aturan yang datang dari Sang Pencipta manusia dan seluruh isi semesta. Mengambil seluruh aturan-Nya, tanpa memilah, karena dengannya akan tercipta kesejahteraan manusia dan seluruh alam. (*)

Wallahualam bis Showab

Penulis: Dr. Suryani Syahrir, ST, MT (Dosen dan Pemerhati Sosial)