JAKARTA—Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center, kemarin, Senin, 8 Juli 2024.
Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri dan Kabinet Indonesia Maju, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia.
Kepala BPK RI, Isma Yatun, secara langsung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Indikator Hasil Pemeriksaan Sistem (IHPS) II TA 2023 kepada Presiden Jokowi. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Adapun diketahui untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, akhir Mei lalu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyoroti hasil laporan keuangan pemerintah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Presiden menegaskan bahwa WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik dan transparan.
Presiden menyampaikan bahwa WTP adalah kewajiban bersama dalam menggunakan APBN secara baik, karena uang tersebut merupakan uang rakyat dan negara.
“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Presiden.
Presiden juga memberikan apresiasi kepada BPK RI atas kontribusinya yang signifikan dalam menjaga profesionalisme terkait pemeriksaan keuangan negara.
Selain itu, Presiden juga menggarisbawahi stabilitas ekonomi dan politik Indonesia di tengah tantangan global, seperti perang dagang dan perubahan iklim. Meskipun pertumbuhan ekonomi global melambat, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dengan inflasi yang tetap terjaga.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan perlunya aparat pemerintah untuk lebih lincah dan taktis dalam menghadapi tantangan global, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada.
Presiden menekankan pentingnya fokus pada hasil dan capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, serta membawa kemajuan bagi negara.
Presiden juga menekankan pentingnya fokus pada hasil dan capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Sekaligus mendorong agar reformasi struktural terus dilanjutkan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
“Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,” sebutnya.
Presiden mengakui bahwa meskipun telah ada kemajuan dalam hal deregulasi dan debirokratisasi, masih ditemukan kendala dalam regulasi yang tidak sinkron dan prosedur birokrasi yang rumit.
Oleh karena itu, Presiden menekankan perlunya sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur agar pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta berorientasi pada hasil, bukan hanya pada prosedur.
Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi juga menyoroti masa transisi pemerintahan yang akan segera terjadi pada bulan Oktober 2024, di mana dia akan digantikan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Presiden meminta dukungan dari seluruh komponen bangsa, termasuk BPK, untuk menjaga keberlanjutan dan memastikan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. (*/4dv)
