Proyek IKN, di Bawah Bayang-Bayang Kerusakan Lingkungan

Dr Suryani Syahrir
Dr Suryani Syahrir, ST, MT. (Dok: Pribadi)

OPINI—Ibu Kota Negara (IKN) menjadi perbincangan hangat, baik di dunia nyata terlebih di media sosial sejak disahkan menjadi Undang-Undang pada 18 Januari 2022. Respons pun berdatangan dari pakar dan pemerhati lingkungan.

Kondisi lahan yang berupa hutan dengan beragam kegiatan manusia dan keanekaragaman hayati di dalamnya, membuat kekhawatiran banyak pihak akan terjadi kerusakan lingkungan. Bagaimana analisis para ahli terkait hal tersebut?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai satu-satunya partai yang menolak pengesahan RUU IKN menjadi UU IKN dalam Rapat Paripurna DPR. PKS memandang pembangunan IKN akan mengakibatkan perubahan lingkungan dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan.

Hal ini berdasarkan hasil rapid Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan Kementerian Lingkungan dan Kementerian Kehutanan (suara.com, 18/1/2022).

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Hendricus Andy Simarmata mengatakan bahwa untuk membangun kota di atas kawasan hutan membutuhkan waktu, kehati-hatian, dan usaha extraordinary.

Menurutnya, merencanakan kota di kawasan bekas hutan dengan yang bukan bekas hutan tentu berbeda dari aspek size dan sistem tata kotanya.

Berita Lainnya

Senada dengan hal tersebut, seperti diwartakan tempo.co (13/1/2022), Walhi mengungkapkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IKN, hasil studi menunjukkan tiga permasalahan mendasar jika IKN dipaksakan.

Diantaranya ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Lebih lanjut Walhi menilai tingginya konsesi tambang di lokasi IKN juga berpengaruh terhadap sistem hidrologi. Secara ekonomi berdampak pada meningkatnya biaya ekonomi terhadap pemanfaatan air.

Pun bagi flora dan fauna, terburu-burunya regulasi IKN ini disahkan akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar dan pada akhirnya akan meningkatkan risiko konflik satwa dan manusia.

Sangat beralasan jika kemudian banyak pihak menjadi khawatir akan ancaman kerusakan lingkungan. Tambahan data Walhi, ada 94 lubang bekas tambang dari 1800 lubang tambang di daratan Kaltim, dimana sudah menelan korban 40 orang anak dan pemuda. Selain itu terdapat pula perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.

Jadi, lahan untuk IKN bukan ruang kosong. Butuh banyak kajian yang panjang dan komprehensif, agar proyek ini tidak terancam mangkrak dan merusak lingkungan tentunya.

Belajar dari Bencana

Bencana alam yang menimpa negeri ini seyogianya menjadi pelajaran untuk semua, terlebih pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan. Masih teringat banjir hebat yang merendam Kaltim di bulan Mei dan Agustus 2021. Belum lagi wilayah Kalimantan secara keseluruhan, sebagian besar terendam banjir pada 2021 lalu.

Pada bulan Mei, banjir  terjadi di Kabupaten Kutai Timur, Kaltim selama hampir dua pekan dengan ketinggian air bervariasi 30-100 cm. Kemudian pada bulan Agustus, banjir kembali terjadi di Balikpapan. Sejumlah kawasan permukiman di Kota Balikpapan terendam air mencapai ketinggian sepinggang orang dewasa (tuyangissue.id, 21/11/2021).

Itu baru problem banjir. Selanjutnya bencana ekologis terus mengintai akibat tata kelola yang keliru, dipicu pembangunan berbasis kapitalistik. Hal yang juga tak kalah urgen adalah banyaknya dana yang akan digelontorkan pemerintah di saat negeri sedang “sakit”.

Inilah tabiat dari sebuah sistem, mengikat dan memaksa. Walau banyak penolakan dari elemen bangsa, tetapi tetap dijalankan. Padahal, secara logika sederhana bisa dipahami bahwa pemindahan IKN adalah suatu mega proyek luar biasa. Melibatkan banyak hal dan kepentingan. Harus diurai satu demi satu dalam kajian panjang dan komprehensif oleh para ahli di bidangnya.

Sistem yang Peduli Lingkungan

Menilik sejarah peradaban Islam dalam kurun waktu selama 1300 tahun, akan dijumpai banyak kegemilangan dari semua aspek, tak terkecuali tentang pemindahan ibu kota. Decak kagum akan indahnya penataan kota dan terjaganya lingkungan, menjadi bukti konkret keberhasilan sistem Islam.

Islam sangat care kepada lingkungan. Berdasar ketakwaan kepada Sang Pencipta, segala hal dilakukan dengan hati nurani, bahkan terhadap hewan dan tumbuhan sekalipun.

Allah Swt. melaknat manusia yang berbuat kerusakan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqaroh: 205, yang artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”

Terkait proyek IKN yang menurut pandangan banyak pihak, rentan terjadi kerusakan lingkungan, Islam punya instrumen yang brilian. Sudah sejak ribuan tahun yang lalu diterapkan dengan hasil yang gemilang dan terbukti menyejahterakan semua rakyat.

Kekhilafahan Islam dalam sejarah, empat kali memindahkan ibu kota. Mulai dari Madinah ke Damaskus, kemudian pindah ke Baghdad, selanjutnya ke Kairo. Terakhir ke Istanbul, dimana Istanbul sudah dibangun 1000 tahun sebelumnya oleh Kaisar Konstantin.

Artinya, pemindahan ibu kota negara adalah sesuatu hal lumrah. Namun, penting untuk memastikan bahwa tidak ada kepentingan rakyat yang terabaikan. Apalagi sampai merusak lingkungan, karena hal itu akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan semua makhluk. Oleh karena itu, setiap individu baik rakyat maupun penguasa harus terikat hukum syarak dalam setiap aktivitasnya, agar keberkahan bisa diraih negeri ini.

Wallahualam bish Showab.

Penulis: Dr. Suryani Syahrir, S.T., M.T. (Dosen Teknik Sipil dan Pemerhati Sosial)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

Berita Terkait