TANGERANG – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sulsel, Drs Askari MSi menghadiri Rapat kerja Nasional (Rakernas), yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Rakernas yang dilaksanakan di Tangerang dari tanggal 23 sampai 26 april, yang dihadiri seluruh Kepala DPPPA se Indonesia, Pemerhati Perempuan, mengambil tema “Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Perempuan dan Anak Indonesia melalui Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di era industri 4.0.
Plt Kepala DPPPA Sulsel, Drs Askari MSi mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk mewujudkan komitmen sekaligus penguatan kelembagaan dan program antara pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, sehingga berjalan bersama.
“Tujuan dari Rakornas ini untuk menguatkan komitmen dan kelembagaan serta program yang dilakukan,mulai dari pusat hingga daerah terutama dalam menghadapi era industralisasi 4.0 melalui pemanfaatan teknologi dan informasi,” kata Askari.
“Pada Rakornas ini juga dilakukan evaluasi capaian program unggulan 3 M, yaitu Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam mengakhiri perdagangan perempuan dan anak serta Meningkatkan akses ekonomi bagi perempuan,” lanjutnya.
Askari lebih jauh mengaku,Provinsi sulsel yang telah meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori mentor pada tahun 2018 lalu,diharapkan dapat membina provinsi lain disekitarnya seperti sulbar,palu,sulteng maupun lainnya.
“Kementerian PPPA meminta Provinsi Sulsel untuk membina provinsi lainnya di Indonesia khususnya yang ada disekitarnya. Seperti Palu, Sulbar, Sulteng serta lainnya karena dianggap telah sukses dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, dengan meraih APE kategori mentor pada tahun lalu,” tegas Askari.
“Dalam waktu dekat Kementerian PPPA akan bersurat ke Gubernur Sulsel dalam mendukung dan menyukseskan pembinaan ke provinsi lainnnya dengan harapannya semua bisa mendapatkan APE Kategori Mentor,” tambahnya.
“Permasalahan yang dihadapi disetiap daerah juga harus dideteksi dengan baik, karena pasti berbeda-beda setiap wilayah,sehingga pemerintah pusat tidak serta merta menyamakan dalam membuat kebijakan,” tutupnya. [*]
