OPINI – Di tengah wabah Corona Virus Disease 19 (Covid-19) pemerintah tetap melanjutkan proses pemindahan ibu kota negara (IKN) sesuai rencana.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) dan Kementrian Koordinator Marves Jodi Mahardi yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona (detik.com, 25/03/2020).

Keputusan pemerintah untuk meneruskan pemindahan ibu kota negara inipun mendapat perhatian dari Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Hasby, dilansir dari detik.com (27/03/2020).

Aboe menganggap aneh keputusan pemerintah yang terus melanjutkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur di tengah wabah, sikap pemerintah inipun mengundang tanya bagi rakyat, mengapa dana untuk pemindahan ibu kota negara tersedia.

Sedangkan dana untuk penanganan wabah corona pemerintah bekerja seperti lembaga sosial atau non-goverment organization (NGO) yang membuka donasi dari masyarakat. Padahal selama ini pemerintah atas nama negara telah memungut cukai dan pajak dari masyarakat.

Selain itu, banyak anggaran yang dinilai tidak tepat pengalokasiannya. Gaji dan tunjangan pejabat pemerintah dan gaji staf khusus presiden dengan nilai yang fantastis misalnya, atau anggaran infrastuktur yang belum begitu mendesak.

Dana untuk memindahkan ibu kota baru begitu mudah dan tanpa berpikir panjang dipersiapkan, bahkan mencapai angka Rp466 T, angka yang cukup fantastis jika dana tersebut direalokasikan ke penanganan wabah Covid-19.

Pemerintahpun tidak memberikan alasan yang mampu diterima publik terkait pembangunan IKN di tengah wabah virus corona, sedangkan rakyat saat ini sangat butuh kepedulian pemerintah dalam menghadapi kemungkinan terburuk.

Melihat kondisi rakyat hari ini seharusnya pemerintah menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama, setiap hari angka kematian meningkat, per 6 April 2020 tercatat 2.491 kasus positif Covid-19, 209 meninggal dunia dan 192 sembuh.

Artinya rata-rata tingkat kematiannya (case fatality rate) mencapai 9,36%. Data-data penyebaran covid bukan hanya sekedar data statistik, di dalamnya ada kepiluan, kelelahan dan tangisan.

Alih-alih berpikir keras menuntaskan berbagai problem yang sudah ada, pemerintah malah disibukkan dengan proyek-proyek pembangunan mercusuar yang manfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir orang saja.

Seperti diketahui bahwa para investor yang menginvestasikan dananya dalam pemindahan IKN adalah para pengusaha dan asing, pastinya yang akan mendapat keuntungan besar adalah mereka.

Maka sangat jelas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dan asing dalam setiap kebijakan.

Kondisi yang sangat menyusahkan dan menyulitkan rakyat hari ini tidak terlepas dari ideologi kapitalis yang diambil oleh pemimpin negeri ini dalam mengurusi rakyatnya.

Cara pandang ideologi ini akan mengarahkan manusia dalam setiap amal perbuatannya hanyalah untuk mendapat profit materi semata.

Bahkan dalam penempatan prioritas dalam membuat kebijakan di tengah wabah seperti saat ini, pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan para kapitalis dan membuat kebijakan sesuai pesanan mereka.

Negara hanya menjadi regulator dan fasilitator, bagi para pemilik modal. Pemerintah yang seharusnya mengurus dan mengatur rakyat, dan memenuhi semua hajat hidupnya.

Namun sistem kapitalisme yang dianut mengharuskan negara berlepas tangan dalam mengatur hajat hidup rakyatnya.

Jelas sangat berbeda dengan negara yang diatur dengan sistem Islam. Di mana negara berkewajiban penuh dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk keamanan dan juga pemeliharaan dari seorang pemimpin negara (khalifah).

Kebijakan pun diambil bukan berdasarkan kepentingan dan hawa nafsu khalifah, apalagi dengan hitungan untung rugi.

Namun kebijakan diambil untuk kemaslahatan umat. Termasuk dalam memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan mendasar saat ini, bukan kebutuhan para kapitalis.

Di dalam sistem Islam, pemimpin bertugas sebagai raa’in (pengurus). Islam perintahkan negara melalui pemimpinnya untuk bertanggung jawab penuh menjamin maslahat umum.

Negara bukan sebagai regulator, melainkan sebagai pengurus dan pelayan rakyat, merekalah yang melayani, mengurusi dan melindungi dengan segenap upaya dan sumber daya yang ada, sebagaimana sabda Rasul saw.:

“Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Islam memiliki kekhasan dalam sistem politiknya yang mengharuskan negara untuk menjalankan pengaturan urusan umat dengan aturan-aturan Islam, baik di dalam maupun luar negeri (ri’ayah syu’un al-ummah dakhiliy[an] wa kharijiy[an] bi al-ahkam al-islamiyyah).

Sehingga jika terjadi wabah, Khilafah tidak berpikir panjang untuk melakukan lockdown di daerah wabah.

Tak hanya lockdown, negarapun akan membangun fasilitas yang memadai, menggaji para tenaga medis, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan rumah sakit dengan ditopang sistem ekonomi Islam.

Dalam sistem Islam, negara didesain sebagai raa’in, sehingga siapa pun yang terpilih menjadi penguasa/pemimpin, maka dipastikan ia adalah pemimpin yang amanah dan adil, yang akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengatur hajat hidup rakyatnya.

Seperti khalifah Umar bin Khattab, siang dan malam Khalifah Umar selalu memantau keadaan rakyatnya. Umar benar-benar sadar kepemimpinan itu adalah melayani, bukan dilayani.

Kepemimpinan bukan untuk menaikkan status sosial, menumpuk harta, yang akan menghasilkan kehinaan di akhirat semata.

Kepemimpinan adalah sebuah pengabdian kepada Allah melalui kepengurusan rakyat. Nyawa rakyat bagi Umar adalah pertanggungjawaban besar kelak di akhirat, maka menyia-nyiakannya adalah sebuah kezoliman.

Maka jelaslah seorang pemimpin yang menjalankan kewajiban dan fungsinya secara benar hanya akan lahir dari sistem yang benar pula, yakni sistem Islam yang diterapkan secara kaffah dalam segala aspek kehidupan. (*)

Penulis: Irnawati (Mahasiswa, Makassar)