Corona Kembali Meningkat, Saatnya Taat

Corona Kembali Meningkat, Saatnya Taat
Andi Tenri Rawe, S.Pd

OPINI—Pandemi yang melanda penjuru negeri sudah dua tahun di jalani. Berbagai kebijakan dilakukan silih berganti untuk menghentikan laju pandemi. Namun rupanya hal yang diharapkan tak kunjung terjadi. Bukannya malah berhenti, justru tren semakin meninggi hingga kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat diambil kembali. Shaf-shaf mulai direnggangkan lagi dan sekolah terancam tutup kembali. Adakah yang salah selama ini hingga pandemi tak mau pergi?

Dilansir dari Detik.com, perkembangan kasus Corona pada Minggu (13/2/2022), Pasien positif bertambah 44.526 menjadi 4.807.778. Pasien sembuh bertambah 26.916 menjadi 4.309.763. Pasien meninggal bertambah 111 menjadi 145.176. Peningkatan mobilitas masyarakat yang signifikan dan munculnya varian Omicron disebut sebagai pemicu meningkatnya kasus Covid.

Pelanggaran Protokol Kesehatan

Peningkatan kasus sebenarnya sudah bisa diprediksi dari berbagai kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat. Adanya kebijakan new normal yang diberlakukan sejak 1 Juni 2020 belum sejalan dengan upaya pencegahan penularan covid-19.

New normal sebagai sebuah konsep kehidupan baru  ditengah pandemi mengharuskan adaanya perubahan kebiasaan masyarakat agar lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Namun, kebijakan ini tidak didukung oleh kesadaran masyarakat untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan  mengurangi mobilitas.

Mengapa kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan tidak terbentuk? Sebab adanya kebijakan pemerintah yang kontradiktif dengan kebijakan penanganan virus corona.

Berita Lainnya

Di satu sisi penyebaran dan penularan ingin dihentikan tetapi di sisi lain ada kepentingan ekonomi yang harus dijaga. Akhirnya mobilitas tetap tinggi dan kerumunan tetap terjadi.

Lihat Juga:  Ancaman TKA

Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah juga menjadi sebab tidak pedulinya masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Selama ini pemerintah hanya melakukan himbauan tanpa adanya pengawasan. Kalaupun ada pengawasan masih kecolongan.

Ditambah lagi ketidaktegasan pemerintah terhadap pelanggaran protokol kesehatan terhadap sebagian pihak. Bahkan pemerintah sendiri beberapa kali kerap terlihat mengabaikan prokes saat melakukan hajatan, kunjungan kerja, kegiatan publik dan  acara-acara keagamaan.

Seperti baru-baru ini terjadi pelanggaran prokes pada perayaan hari besar agama tertentu yang juga dihadiri oleh pemerintah. Tanpa masker, terjadi kerumunan dan tentu tidak ada social distancing.

Bukan itu saja, terbongkarnya bisnis alat tes PCR oleh pejabat negara semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat.  Masyarakat semakin yakin bahwa ini semua adalah pandemi. Wabah yang direncakan agar pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan di dalamnya.

Tak hanya itu, sikap pemerintah yang berat sebelah dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggar prokes  semakin membuat masyarakat geram. Rakyat kecil yang mencari sesuap nasi di tengah pandemi malah diganjar denda jutaan rupiah sedangkan konglomerat pemilik pusat perbelanjaan hanya didenda ratusan ribu rupiah. Sungguh sangat mencederai nilai keadilan dan kemanusiaan.

Ketaatan Mengundang Rahmat

Abainya pemerintah dan masyarakat terhadap prokes mungkin bisa dilihat sebagai faktor teknis yang dapat memperlambat penyelesaian pandemi. Namun, lebih dari itu ada sejumlah protokol langit yang diabaikan oleh kita semua terkhusus oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Sejak mulainya pandemi di Cina sebelum covid-19 masuk ke tanah air, mestinya pemerintah mengambil solusi langit untuk mengatur kehidupan di bumi. Seperti dalam ajaran Islam bahwa ketika terjadi wabah di suatu negeri maka jangan ada yang masuk ke dalamnya dan jangan ada yang keluar darinya.

Lihat Juga:  Satgas Covid-19 Beberkan Obat yang Direkomendasikan untuk Pasien Virus Corona

Artinya perjalanan dari dan ke luar negeri (Cina) dan dari negara-negara lain hendaknya dihentikan dulu. Namun, hal itu tidak dilakukan karena alasan ekonomi. Negara kita tidak berdaya jika hubungan dengan negara lain terputus karena sejak awal kita memang sangat tergantung dengan luar negeri.

Kita tidak mandiri secara ekonomi karena mengabaikan aturan Allah dalam perkara ekonomi. Salah satunya adalah pengelolaan SDA yang harusnya dilakukan sendiri oleh negara justru diserahkan kepada asing.

Akhirnya segala kebutuhan kita mesti dibeli dari luar negeri. Begitu halnya perdagangan luar negeri, islam menetapkan bahwa kebutuhan masyarakat adalah prioritas negara.

Jadi tidak boleh menjual bahan baku ataupun barang jadi keluar negeri jika masyarakat sendiri sangat membutuhkan karena hal tersebut akan mengancam kemandirian dan kedaulatan negara.

Pada akhirnya segala yang menimpa kita adalah buah dari kemaksiatan kita yaitu pengabaian terhadap aturan yang berasal dari Allah swt. Saatnya kembali taat agar kita semua memperoleh berkah dan rahmat. Wallahu’alam.  (*)

Penulis: Andi Tenri Rawe, S.Pd  (Praktisi Pendidikan)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

Berita terkait