Selanjutnya, tata kelola yang semrawut dan miskin visi menyebabkan banyak menimbulkan problem ikutan. Salah satunya adalah stunting yang dinilai banyak pihak, dominan diakibatkan oleh gizi buruk. Pertanyaannya adalah mengapa negeri yang melimpah pangannya terimbas stunting?
Berbagai agreement yang diratifikasi menjadikan negeri ini tidak mandiri dan independen. Salah satunya adalah Agreement on Agriculture (AoA), dimana konsekuensi dari agreement tersebut adalah banjirnya kran impor komoditas pangan. Seolah terpasung dengan berbagai kebijakan yang dibuat dunia internasional demi memenuhi keserakahan para kapitalis.
Inilah buah dari sistem yang menegasikan aturan Ilahi. Menguntungkan sebagian kecil manusia, tetapi membuat bencana berkepanjangan bagi manusia kebanyakan dan makhluk hidup lainnya.
Sistem yang Mengayomi
Secara histroris dan empiris, peradaban Islam telah menorehkan kesejahteraan tanpa batas. Dalam semua dimensi, terpenuhi secara manuasiawi dan tanpa diskriminasi. Kurun waktu yang sangat panjang, yakni 1300 tahun. Bukan waktu yang singkat untuk mengakui kegemilangan sistem Islam memimpin dunia dengan kekhilafahan.
Kondisi tersebut dapat terwujud karena pemberlakuan sistem Islam secara paripurna. Negara memainkan perannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tersebab seluruh perbuatan berbasis akidah Islam. Rasa takut akan azab -jika tidak menjalankan seluruh syariat-Nya- di akhirat kelak mewarnai kehidupan seluruh rakyat, terlebih bagi seorang pemimpin.
Allah Swt. telah mewajibkan negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok individu dan kebutuhan pokok publik, tanpa terkecuali. Pangan sebagai salah satu kebutuhan pokok individu, menjadi hal yang prioritas. Istimewanya lagi dalam sistem Islam adalah pemenuhan seluruh kebutuhan pokok tersebut individu per individu. Masyaallah!
Adapun mekanisme negara dalam memenuhinya antara lain: pertama, para suami atau wali didorong untuk mencari nafkah untuk keluarga. Oleh karena itu negara berperan sangat penting membuka peluang lapangan pekerjaan seluas-luasnya demi terpenuhinya kewajiban laki-laki di hadapan syariat.
Kedua, negara mengelola SDA secara mandiri dan independen tanpa intervensi negara luar. Sehingga pemasukan negara bisa dinikmati sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebab dalam Islam, SDA terkategori kepemilikan umum dan kepemilikan negara yang disimpan di baitul mal. Dimana pemasukan dan pengeluarannya diatur oleh Khalifah sebagai kepala negara.
Ketiga, tidak ada mekanisme ekspor jika kebutuhan dalam negeri belum tercukupi. Begitupun sebaliknya, kran impor tidak dibuka jika kondisi dalam negeri sudah terpenuhi. Sehingga jeratan utang, terlebih utang ribawi tidak dikenal dalam sistem Islam. Karena semua aktivitas yang dilakukan rakyat dan pemimpin beserta seluruh perangkat pemerintahan berdasar pada ketakwaan kepada Sang Khaliq.
Beginilah gambaran sebagian kecil pengelolaan sistem Islam kafah dalam mengatur terpenuhinya kebutuhan pokok. Dengannya tidak akan didapati kondisi anak stunting akibat kekurangan suplai makanan bergizi. Baik ketika masih dalam perut ibu—suplai dari ibu—maupun ketika sudah lahir ke dunia ini. Wallahualam bis Showab. (*)
Penulis: Dr. Suryani Syahrir, ST, MT (Dosen dan Pemerhati Sosial)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
