SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Tak Cukup Urus Izin, DPMPTSP Makassar Dorong Pelaku Usaha Tertib Laporkan Investasi • Menggugat Lembaga Sendiri, Masih Layakkah Didis Suryadi Memimpin Rapat dan Menandatangani Dokumen DPRD Jeneponto? • Muhammad Aras Prabowo Gagas Ekonesia Metropolitan, Tawarkan Model Ekonomi Jakarta Berkeadilan • Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi • Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Gubernur, Ini Formulanya • 706 Tahun Gowa: Saatnya Pulang ke Siri’ na Pacce dan Sara’ • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Tak Cukup Urus Izin, DPMPTSP Makassar Dorong Pelaku Usaha Tertib Laporkan Investasi • Menggugat Lembaga Sendiri, Masih Layakkah Didis Suryadi Memimpin Rapat dan Menandatangani Dokumen DPRD Jeneponto? • Muhammad Aras Prabowo Gagas Ekonesia Metropolitan, Tawarkan Model Ekonomi Jakarta Berkeadilan • Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi • Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Gubernur, Ini Formulanya • 706 Tahun Gowa: Saatnya Pulang ke Siri’ na Pacce dan Sara’ •
Islam

Syarat Wali Nikah dalam Islam, Ketahui Ketentuan dan Urutannya agar Akad Sah

239
×

Syarat Wali Nikah dalam Islam, Ketahui Ketentuan dan Urutannya agar Akad Sah

Sebarkan artikel ini
Syarat Wali Nikah dalam Islam, Ketahui Ketentuan dan Urutannya agar Akad Sah
Prosesi akad nikah berlangsung khidmat saat wali menikahkan mempelai perempuan kepada calon suami di hadapan penghulu sesuai syariat Islam. (Foto: Ilustrasi)

MEDIASULSEL.COM—Menjelang hari pernikahan, perhatian calon pengantin biasanya tertuju pada persiapan akad, mahar, hingga kelengkapan administrasi. Namun, ada satu hal yang tidak kalah penting dan sering kali baru dipertanyakan saat proses di Kantor Urusan Agama (KUA), yakni siapa yang berhak menjadi wali nikah.

Dalam syariat Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah bagi mempelai perempuan menurut mayoritas ulama.

Karena itu, penentuan wali tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Hak tersebut hanya dimiliki oleh laki-laki yang memiliki hubungan nasab tertentu dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Tidak semua anggota keluarga laki-laki otomatis dapat menjadi wali. Islam telah mengatur siapa yang lebih berhak berdasarkan urutan kekerabatan dari garis ayah.

Apabila wali yang berada pada urutan terdekat masih hidup dan memenuhi syarat, maka hak perwalian tidak boleh dialihkan kepada kerabat lain yang tingkat hubungannya lebih jauh.

Syarat Menjadi Wali Nikah

Agar dapat menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi sejumlah ketentuan dalam syariat Islam.

1. Beragama Islam

Wali nikah bagi perempuan Muslim wajib beragama Islam. Apabila ayah atau wali nasab berbeda agama dengan calon mempelai perempuan, maka hak perwaliannya tidak dapat digunakan dalam akad nikah.

2. Laki-laki

Mayoritas ulama sepakat bahwa wali nikah harus seorang laki-laki. Oleh sebab itu, ibu, nenek, bibi, maupun saudara perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah.

3. Balig

Wali harus telah mencapai usia balig sehingga dinilai memiliki kedewasaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan perwalian dalam akad nikah.

4. Berakal Sehat

Seseorang yang mengalami gangguan akal hingga tidak mampu mengambil keputusan secara sadar tidak sah menjadi wali nikah.

5. Adil

Mayoritas ulama mensyaratkan wali memiliki sifat adil, yakni tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil.

6. Tidak Sedang Ihram

Orang yang sedang menjalankan ihram haji atau umrah tidak diperbolehkan menikahkan maupun dinikahkan hingga menyelesaikan ihramnya.

Urutan Wali Nikah

Selain memenuhi syarat, wali juga harus berasal dari urutan kekerabatan yang telah ditentukan. Dalam Islam, hak perwalian mengikuti garis keturunan dari pihak ayah atau wali nasab.

Urutan wali nikah dimulai dari:

  1. Ayah kandung.
  2. Kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas.
  3. Saudara laki-laki kandung.
  4. Saudara laki-laki seayah.
  5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
  6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
  7. Paman kandung (saudara laki-laki ayah).
  8. Paman seayah.
  9. Anak laki-laki paman kandung.
  10. Anak laki-laki paman seayah.
  11. Kerabat laki-laki lainnya dari garis ayah sesuai urutan kedekatan nasab.

Sebaliknya, kerabat dari garis ibu, seperti kakek dari pihak ibu, paman dari pihak ibu, maupun saudara laki-laki ibu, tidak memiliki hak menjadi wali nikah menurut ketentuan syariat.

Kapan Wali Hakim Bertindak?

Dalam kondisi tertentu, hak perwalian dapat beralih kepada wali hakim. Hal ini berlaku apabila tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, seluruh wali telah meninggal dunia, keberadaannya tidak diketahui, atau tidak dapat hadir karena alasan yang dibenarkan.

Peralihan juga dapat terjadi apabila wali menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat atau dikenal dengan istilah wali adhal. Dalam kondisi tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebelum kewenangan beralih kepada wali hakim.

Di Indonesia, wali hakim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melaksanakan perwalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Kirim Komentar

📢 Mohon utamakan adab, etika, dan sopan santun dalam berkomentar. Semua komentar akan melewati proses moderasi sebelum diterbitkan.

Konten dilindungi © Mediasulsel.com