MAKASSAR—Harapan warga kepulauan Makassar untuk memiliki transportasi laut yang lebih layak akhirnya mulai terjawab. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menyetujui penambahan armada kapal, bahkan satu unit disebut telah masuk tahap alokasi dan siap diproses penyerahannya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan tambahan armada tersebut akan memperkuat konektivitas antar pulau yang selama ini masih mengandalkan “pete-pete laut” dengan segala keterbatasannya.
“Iya, sudah dialokasikan. Mudah-mudahan satu kapal dalam waktu dekat masuk proses penyerahan,” ujar Munafri.
Dengan hadirnya kapal baru, Pemkot Makassar menargetkan sistem transportasi laut yang lebih terintegrasi, dengan pola trayek tetap layaknya angkutan darat, sehingga mobilitas warga pulau menjadi lebih mudah, aman, dan terjadwal.
Langkah ini menguat setelah pertemuan strategis antara Pemkot Makassar dan jajaran Kementerian Perhubungan yang turut disaksikan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Capt. Rudi Susanto, , di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Kamis (14/4/2026) yang menjadi momentum percepatan realisasi dukungan pusat.
Pemkot sendiri tidak menunggu lama. Satu unit kapal percontohan telah disiapkan dan akan segera diluncurkan melalui soft launching untuk uji coba operasional di sejumlah rute kepulauan.
Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Muhammad Rheza, mengungkapkan rute awal yang telah disurvei mencakup Barrang Lompo, Lumu-Lumu, Langkai, Lanjukang hingga Bonetambung, lengkap dengan perhitungan kebutuhan BBM dan waktu tempuh.
Namun, keterbatasan armada dan anggaran membuat layanan ini sementara diproyeksikan beroperasi satu kali dalam sepekan. Frekuensi pelayaran akan ditingkatkan jika dukungan anggaran bertambah.
Selain itu, persoalan infrastruktur juga masih menjadi tantangan, terutama minimnya dermaga representatif di sejumlah pulau yang dibutuhkan untuk menunjang operasional kapal.
Meski begitu, program ini mendapat respons positif dari masyarakat. Pemkot Makassar bahkan menargetkan layanan ini ke depan bisa digratiskan, sekaligus menjadi solusi utama yang membuka akses ekonomi, sosial, dan layanan dasar bagi warga kepulauan. (Ag4ys)
