Beranda » Sulsel » Tamzil: Program TORA dan PS Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Tamzil: Program TORA dan PS Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Sulsel

Tamzil: Program TORA dan PS Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan Reforma Agraria sebagai salah satu Program Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Dalam rangka mendukung penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sampai saat ini pemerintah telah menyetujui pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di 130 kabupaten/kota dengan total luas lahan 330.357 hektare.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan bahwa Program Reforma Agraria dan TORA menjadi salah satu hal penting untuk mengembangkan perekonomian domestik. Sebab, setelah SK tersebut diserahkan kepada masyarakat, maka ke depannya mereka harus menjadi lebih produktif dalam berusaha.

“Ini yang penting adalah pemerintah daerah menyiapkan akses kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warganya. Buat kita, dengan adanya SK ini akan memberikan akses untuk ‘mengorangkan’ orang atau warga negara. Jangan sampai ada lagi sebutan masyarakat ilegal,” tegasnya.

Selain itu, untuk keberhasilan program Reforma Agraria, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota diharapkan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  • Mengambil peran penting dalam proses redistribusi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima TORA, serta berkomitmen untuk melaksanakan Reforma Agraria dan penyelesaian konflik agraria secara adil.
  • Mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber daya manusia di daerah masing-masing untuk mendukung pelaksanaan tata batas kawasan hutan, sehingga sertifikat hak milik tanah kepada masyarakat dapat segera diterbitkan.
  • Mengoptimalkan kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga konflik-konflik pertanahan di daerah dapat diselesaikan.

Sementara itu kepala Dinas Kehutanan Provinsi sulsel, Ir H.Muhammad Tamzil, MP, IPU,mengatakan,Program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) di sulsel,dimulai pada Tahun 2018 dengan Luas 27.416,61 Ha (26.812 KK) dan tersebar di 6 Kabupaten yaitu Barru, Enrekang, Luwu, Wajo, Luwu Utara, Maros, dan pada Tahun 2019 dengan luas 2.149,59 Ha dan berada di 5 Kabupaten yaitu Tana Toraja, Luwu Timur, Bone, Sidrap,serta Pare-Pare.

“Program TORA di Provinsi Sulsel sudah sangat besar dan saat ini secara total seluas 29.566,20 Hektar dan berada di 11 Kabupatan dan kota di Sulsel,” Tegas Tamzil.

Hutan di provinsi sulsel juga ada yang direkomendasikan menjadi perhutanan sosial (PS),yaitu pada tahun 2018 seluas 3.899,19 Hektar dan pada Tahun 2019 seluas 8.645,36 Hektar dengan Total keseluruhan seluas 12.544,55 Hektar Jelas Tamzil.

“Perhutanan Sosial seluas 12.544,55 Hektar,akan membuat masyarakat tetap bisa beraktifitas didalam kawasan hutan dengan memamfaatkan yang ada melalui pola agroforestry atau mengambil hasil hutan bukan kayu,dengan yang paling penting tidak melakukan penebangan pohon, serta tidak bisa dimiliki atau dipindah tangankan,” Pungkasnya.

Tamzil lebih jauh berharap melalui program TORA ini masalah konflik penguasaan tanah khususnya yang terkait dengan kawasan hutan sudah bisa diminimalisir bahkan tidak ada,karena pemerintah telah memberikan legalitas kepada masyarakat.

“Melalui program TORA ini diharapkan konflik penguasaan kawasan hutan bisa hilang,karena pemerintah telah memberikan lelalitas,sehingga masyarakat dapat berusaha didalam kawasan hutan serta secara lansung mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatan kesejahteraan masyarakat,” Tutupnya. [*]