OPINI—Di bawah headline diplomasi dan perjanjian-perjanjian, Gaza terus mengerang. Serangan yang terus meningkat, pusat pendidikan dan fasilitas kesehatan yang ambles, serta ancaman pengosongan sistematis bukan sekadar statistik, itu adalah luka nyata di tubuh peradaban.
Dunia Bergeming
Di saat yang sama, forum-forum internasional bergeming. Sebagaimana dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, Selasa (22/9/2025). Beberapa negara turut serta menghadiri kegiatan tersebut. Ironisnya, sebagian besar negara memilih posisi aman, dengan mengusung “Two State Solution”. Begitu menyayat hati, mereka tampak lebih memilih kompromi praktis daripada menuntut keadilan substantif.
Fakta berbicara sinis, sejumlah negara yang mengakui kemerdekaan Palestina memang bertambah, namun angka dan pengakuan itu belum menjamin perlindungan warga Palestina.
Di sisi lain, daftar perusahaan yang berada di belakang zionis terus mengalirkan dana yang memperkuat pendudukan dan pembantaian. Dikutip dari kompas.com (27/9/2025), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap ada 158 perusahaan yang terlibat dalam pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina termasuk Yerusalem Timur.
Ilusi Two State
Solusi “dua negara” yang digembar-gemborkan, pada kenyataannya, sering muncul sebagai jawaban kompromi yang didikte oleh kepentingan geopolitik. Sejak awal two state solution justru membuka jalan bagi penjajahan israel yang lebih besar. Menjadikan two state sebagai solusi berarti melegitimasi keberadaan israel di tanah palestina dan membagi tanah milik umat islam untuk penjajah.
Belum lagi, Israel memiliki track record penghianatan. Perjanjian damai bukan hal baru yang dicetuskan. Dimulai dari komisi Peel 1937 yaitu membagi palestina menjadi 2 negara, 10 tahun kemudian resolusi PBB 181 (1947) hanya mengulang pola yang sama, kemudian resolusi 194 (1948), lalu gencatan senjata (1949), hingga sederet resolusi Dewan Keamanan 242 (1967) dan 338 (1973).
Tidak sampai disitu, dilanjutkan dengan perjanjian Camp David I (1978) tentang otonomi Palestina, Oslo I & II (1993-1994) yang membentuk otoritas Palestina, Hebron Protocol (1997), Wye River (1998), Road Map for Peace (2003), Annapolis (2007), lalu resolusi Dewan Keamanan 2334 (2016).
Sederet resolusi dan perjanjian nyatanya tak menghasilkan apapun selain penderitaan yang kian nyata bagi warga Palestina. Bahkan hingga kemarin 19 januari 2025 israel kembali melanggar perjanjian yang telah disepakati. Jadi kalo gencatan senjata jangka pendek saja tak bisa di jaga, bagaimana bisa two state solution yang lebih kompleks bakal benar-benar berjalan?
Solusi Tuntas
Berharap pada PBB dan komunitas internasional ibarat pepesan kosong. Lembaga-lembaga itu tidak akan berdiri tegak membela Palestina dan melawan Israel. Satu-satunya jalan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel adalah dengan agresi militer negeri-negeri muslim. Umat Islam memiliki potensi yang besar. Muslim kini berjumlah sekitar 2 miliar jiwa, tumbuh pesat dari dekade ke dekade, dan saat ini mencakup sekitar 25–26% populasi dunia.
Umat Muslim bukan hanya besar dalam jumlah, tetapi juga kaya dalam tanah, air, dan perut bumi. Kawasan Timur Tengah (Saudi, Irak, Iran, UEA, Kuwait, Qatar) memiliki lebih dari 55% cadangan minyak dunia dan sekitar 40% cadangan gas bumi.
Indonesia, negeri Muslim terbesar, adalah penghasil nikel nomor satu dunia, juga kaya bauksit, emas, dan tembaga. Afghanistan menyimpan potensi mineral langka senilai lebih dari USD 1 triliun.
Dari sisi militer ada Turki yang memiliki salah satu industri pertahanan paling maju di dunia Islam. Produk unggulannya drone Bayraktar TB2 dan Akinci yang sudah terbukti efektif di berbagai konflik (Libya, Nagorno-Karabakh, Ukraina) juga Armada laut modern di Mediterania Timur, menjadikan Turki kekuatan regional yang disegani.
Kemudian Pakistan, negara Muslim satu-satunya yang memiliki senjata nuklir, dengan estimasi 165–170 hulu ledak nuklir. Iran, unggul dalam rudal balistik jarak menengah, drone kamikaze, dan perang asimetris. Arab Saudi, salah satu pengimpor senjata terbesar dunia.
Angka-angka tidak berdusta, umat Muslim memiliki kapasitas demografis, ekonomi, dan historis yang besar. Jika potensi ini disinergikan, maka peta kekuatan dunia akan bergeser. Barat pun mengakui, bila negeri-negeri Muslim bersatu secara militer, mereka bisa menjadi superpower baru yang mampu menandingi NATO maupun blok besar lainnya.
Sejarah menunjukkan bahwa dunia Islam pernah menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan kekuatan politik. Dari masa rasulullah dan para sahabat, kejayaan Khalifah Abbasiyah (House of Wisdom di Baghdad) yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, hingga kekuatan politik-militer Ottoman yang menguasai wilayah luas selama berabad-abad.
Ini bukan sekedar nostalgia, melainkan bukti empiris bahwa umat yang terorganisir bisa mempengaruhi peradaban dan geopolitik. Dan hal ini bisa terwujud hanya fibawah naungan negara yang menerapkan Islam dalam segala aspek yaitu Khilafah.
Ketiadaan Khilafah membuat negeri-negeri muslim terjajah dan terisolasi. Oleh karenanya, penegakan Khilafah sebagai solusi atas Palestina dan negeri muslim lainnya adalah perkara mendesak dan penting. Tegaknya Khilafah harus terus diperjuangkan dan diserukan hingga kaum muslim memiliki kesadaran menjadikan Islam sebagai aturan bernegara. (*)
Penulis: Ainun Afifah
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
