OPINI—Pasar domestik lokal tengah kebanjiran produk murah China. Belakangan yang mencuat adalah tekstil dan keramiknya. Pasalnya, China terus melakukan inovasi dan penetrasi pasar Indonesia melalui penguatan efisiensi dan skala ekonomi, sehingga biaya rata rata yang rendah menyebabkan komoditi mereka semakin kompetitif.
Dengan melihat data, memang menunjukkan kinerja surplus neraca perdagangan China bulan Juni 2024 sebesar USD 99,05 Miliar atau naik 41,9% (yoy) tercatat ekspor naik 8,6% (yoy).
Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kondisi ini menjadikan Indonesia untung ataukah justru bunting?
B-Untung?
Menkeu AS, Janet Yellen mengatakan, bahwa pasar negara berkembang , termasuk beberapa negara G20, berbagi keprihatinannya tentang kelebihan kapasitas industri China.
Kondisi kebanjiran produk China menjadi ancaman bagi RI. Ada kekhwatiran industri RI tidak sanggup dengan kondisi ini dan akhirnya keok. Pasalnya hal ini akan menekan daya saing produk lokal termasuk UMKM. Walhasil kemungkinan PHK hingga ancaman penutupan pabrik Indonesia semakin besar.
Hal ini pun diungkapkan oleh Ekonom Universitas Brawijaya Wildan Syafitri, “Jika kondisi ini berlangsung terus maka lambat laun akan mematikan industri dalam negeri. Industri dalam negeri perlu lebih baik beradaptasi dengan tren permintaan pasar dan regulasi pemerintah perlu menjaga industri dalam negeri dari serangan impor ini,” dikutip cnbcindonesia.com, Jumat (26/7/2024).
Mirisnya lagi, meski pemerintah mengetahui kondisi industri china yang membanjiri pasar indonesia bahkan mengetahui dampaknya, pemerintah tidak cekatan dalam hal regulasi untuk menjaga industri dalam negeri dari serangan impor.
Buah Perdagangan Bebas
Jika kita menganalisis lebih jauh, situasi ini adalah buah dari China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang merupakan kesepakatan antara negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) dengan China untuk dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang, baik tarif maupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak CAFTA. (FTA center, 1/8/2019)
Hal ini tentu saja akan memuluskan produk China untuk masuk ke Indonesia. Sementara ketika kita melihat keadaan masyarakat indonesia dengan ekonomi yang sulit dan memiliki literasi finansial yang rendah tentu saja memilih membeli produk China yang lebih murah.
Imbasnya, produk lokal tidak laku dan industri dalam negeri tumbang. Perekonomian akan turun yang berimbas juga pada aspek sosial, seperti kriminalitas dan retaknya bangunan keluarga. Dan tanpa disadari Indonesia terjajah oleh asing, bukan hanya China tetapi negara-negara asing lainnya.
Inilah profil negara kapitalis dimana pemerintahnya pun bersifat kapitalistik yang hanya mementingkan keuntungan, baik keuntungan pribadi, kelompoknya, bisnisnya, serta para kroninya yaitu para korporasi dan menjadikan rakyat sebagai tumbal dalam keserakahan mereka.
Regulasi Penjagaan Industri dalam Khilafah
Khilafah (negara Islam) juga menjalin hubungan luar negeri tetapi dengan cermat dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Dalam melakukan hubungan luar negeri Khilafah akan melihat status negara tersebut. Jika negara tersebut merupakan negara yang memusuhi Islam dengan terang-terangan dan melakukan pembantaian terhadap kaum muslim (AS, Israel, Myanmar, India, China) maka Khilafah tidak akan melakukan hubungan dengan mereka.
Adapun jika negara yang tidak memerangi Islam, Khilafah menjalin kerjasama tetapi tetap memiliki aturan sesuai Syariat. Khilafah tidak akan mengimpor produk yang haram seperti miras, narkoba, dan zat yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Pada produk yang boleh diimpor (halal), Khilafah tetap akan mengutamakan perlindungan industri dalam negeri atau dunia usaha rakyat. Khilafah akan menjamin iklim usaha yang kondusif dan aman untuk rakyat.
Khilafah juga akan membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan rakyatsehingga memiliki daya beli tinggi dan juga akan mengedukasi rakyat agar bijak dalam mengonsumsi produk, bukan melihat dari tren atau harganya yang murah.
Begitulah negara yang menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, negara yang akan mementingkan kesejahteraan rakyatnya, negara yang mengurusi dan melayani kebutuhan rakyatnya. Dan hal ini hanya akan terwujud jika sebuah negara menerapkan Islam sebagai undang-undang atau peraturan dalam seluruh lini kehidupan. (*)
Penulis: Ainun Afifah
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
