PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • SPPG 3T Diaktifkan di Takalar, Pemprov Sulsel Dorong Perluasan Layanan Gizi ke Daerah Terpencil • Makassar Jadi Pilot Project Reformasi JKN, Rujukan Pasien Tak Lagi Harus Berjenjang • Sebelum Berseragam Korps Bhayangkara, Suyudi Ario Seto Ternyata Pernah Jadi Cover Boy • SLF Jadi Syarat Penting Akad Kredit Rumah Subsidi di Bone • Gubernur Sulsel Dukung Penguatan Komisi Yudisial dan Sistem Peradilan • Tanah, Uang, dan Kekuasaan: Mengurai Korupsi Pertanahan dengan Perspektif Islam • PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • SPPG 3T Diaktifkan di Takalar, Pemprov Sulsel Dorong Perluasan Layanan Gizi ke Daerah Terpencil • Makassar Jadi Pilot Project Reformasi JKN, Rujukan Pasien Tak Lagi Harus Berjenjang • Sebelum Berseragam Korps Bhayangkara, Suyudi Ario Seto Ternyata Pernah Jadi Cover Boy • SLF Jadi Syarat Penting Akad Kredit Rumah Subsidi di Bone • Gubernur Sulsel Dukung Penguatan Komisi Yudisial dan Sistem Peradilan • Tanah, Uang, dan Kekuasaan: Mengurai Korupsi Pertanahan dengan Perspektif Islam •
MakassarMedia Kampus

Uniprima Sengkang Gelar Seminar Kajian Ketatanegaraan

1202
×

Uniprima Sengkang Gelar Seminar Kajian Ketatanegaraan

Sebarkan artikel ini
Uniprima Sengkang Gelar Seminar Kajian Ketatanegaraan
Seminar kajian ketatanegaraan digelar Badan Pengkajian MPR RI di Aula Universitas Puangrimaggalatung (Uniprima) Sengkang

WAJO – Seminar kajian ketatanegaraan digelar Badan Pengkajian MPR RI di Aula Universitas Puangrimaggalatung (Uniprima) Sengkang Kamis, 12 Maret 2020.

Kegiatan merupakan aspirasi anggota DPR RI, Hj. Andi Yuliani Paris, membahas tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang belakangan ini marak diperbincangkan.

Seminar ini diikuti oleh sivitas akademika Uniprima dibagi menjadi beberapa kelompok dipandu oleh H. Muhammad Arafah dan Jumadi menghadirkan Andi Yuliani Paris sebagai pembicara utama serta H. Darwis dan Syarifuddin, Dosen Universitas Puangrimaggalatung sebagai pembicara pendamping.

Hj. Andi Yuliani Paris memaparkan pandangan Forum Rektor bahwa GBHN diperlukan kembali dalam menyikapi sistem pemerintahan presidensil.

Lebih lanjut Hj. Andi Yuliani Paris mengatakan bahwa konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensil ialah visi presiden yang tidak berkesinambungan.

Setiap presiden menjalankan visi masing-masing. Selain itu, tak jarang pula program pemerintah daerah tidak sejalan dengan program pemerintah pusat.

Pada kegiatan yang digelar dalam bentuk kelompok diskusi terarah tersebut berkembang sikap pro dan kontra terhadap pentingnya kehadiran kembali GBHN dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Salah satu peserta, M. Hasbi Abbas, mewakili Kelompok Keadilan berpandangan bahwa GBHN tidak perlu dihadirkan kembali.

Hal tersebut disebabkan adanya Rencana Jangka Panjang yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah yang memiliki fungsi yang sama dengan GBHN. “Masalahnya hanya pada pengejawantahan program presiden oleh pemerintah daerah,” pungkas Hasbi.

Dengan demikian, maka lebih lanjut Hasbi menekankan bahwa “MPR perlu melakukan kajian terkait sinergi program nasional dan daerah”.

Di sisi lain, Kelompok GBHN yang dipimpin oleh Hj. Syamsiar, Wakil Rektor II Uniprima berpandangan bahwa GBHN tetap perlu dihadirkan kebijakan dan haluan negara tidak berubah-ubah.

Sebelum seminar tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan Sosialisasi 4 Pilar bagi mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan PPA yang digelar dalam bentuk pemaparan materi dan edugames.

Mahasiswa yang dibagi menjadi beberapa kelompok dangat antusias menjawab sejumlah pertanyaan serta saling memberi pertanyaan terkait 4 Pilar MPR RI.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua BPH Y.P. Puangrimaggalatung Sengkang, Rektor Universitas Puangrimaggalatung Sengkang, pejabat struktural Universitas Puangrimaggalatung, serta orang tua/wali mahasiswa penerima beasiswa.

Ditemui seusai seminar berlangsung, Rektor Unieprima, H. Imran Ismail menyampaikan terima kasih atas kedatangan Anggota MPR RI, Hj. A. Yuliani Paris dan menggelar Seminar Kajian Ketatanegaraan di Universitas Puangrimaggalatung.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut pula, H. Imran Ismail menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penyerahan beasiswa Bidikmisi dan PPA hasil aspirasi Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Andi Yuliani Paris kepada mahasiswa Uniprima.

“Kita sangat bersyukur atas berkah yang diterima oleh mahasiswa Uniprima, ada 549 orang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Bidikmisi dan sekitar 200 orang yang mendapatkan beasiswa PPA” kata H. Imran Ismail. (jmd/yah/cr/shar)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com