OPINI—Sungguh unik negeri ini, diskon bukan lagi hanya ditujukan dalam urusan jual beli, tapi juga dalam urusan peradilan. Sebut saja kasus pemotongan masa hukuman 4 tahun bagi jaksa Pinangki. Di mana awalnya Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari divonis 10 tahun penjara karena terbukti menerima suap US$500.000 (sekitar Rp7 miliar) dari terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. BBCNewsIndonesia, (23/9/2020).

Anggota Komisi III DPR F-Demokrat, Didik Mukrianto, mengaku heran dengan alasan hakim mengurangi hukuman Pinangki. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, kesamaan kedudukan di depan hukum diatur oleh konstitusi kita. Equality before the law menjadi hak setiap warga negara tanpa harus membeda-bedakan dari sisi mana pun, termasuk gender.

Senada dengan Didik Mukrianto, anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman, mengatakan pemangkasan hukuman sulit dipahami. Habiburokhman menyebut hukum tidak membedakan jenis kelamin. Dia pun merasa heran diskonnya lebih 50%, hanya karena alasan perempuan. Secara normatif hukum tidak membedakan jenis kelamin ujarnya, detikNews.com, (16/6/2021).

Sistem Peradilan di Atas Kepentingan

Kasus pemotongan masa tahanan Pinangki dianggap oleh beberapa pihak telah mencederai sistem peradilan di negeri ini. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri mengatakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mencederai rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya dia menambahkan pertimbangan perempuan yang membuat hukuman Jaksa Pinangki dipotong hingga enam tahun adalah alasan yang dicari-cari atau tidak masuk akal. Bivitri juga membandingkan kasus korupsi yang menjerat mantan kader Partai Demokrat Angelina Sondakh namun tidak mendapat keringanan sebagaimana jaksa Pinangki.

“Kalau pun tidak kasus korupsi, ada kasus Baiq Nuril namun tidak mendapat keringanan sebagaimana Jaksa Pinangki,” katanya. MediaIndonesia (21/6/2021).

Dalam sistem demokrasi-kapitalisme, sudah menjadi hal yang wajar jika segala sesuatu diukur dari ada atau tidak kepentingan di dalamnya, meskipun hal itu menyangkut masalah kriminalitas.

Seseorang yang bersalah belum tentu dihukum sesuai tingkat perbuatannya, demikian pula sebaliknya, orang yang tidak bersalah bisa dijatuhi hukuman selama bertahun-tahun. Kita pernah disuguhi kasus pemenjaraan seorang wanita tua hanya karena mencuri ubi untuk bisa makan, sementara banyak kasus-kasus korupsi yang belum tuntas hingga kini.

Peradilan yang sejatinya menjadi tempat bagi seseorang mencari keadilan, telah kehilangan fungsinya. Dalam sistem kapitalisme, peradilan menjadi tempat yang sarat dengan kepentingan. Siapa yang berkuasa (kapital) maka dialah yang mengendalikan peradilan.

Keadilan dalam Islam

Sungguh sangat kontradiktif dengan sistem peradilan Islam. Cukuplah hadits dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha di bawah ini menjadi gambaran tentang sistem peradilan dalam Islam.

“Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, ‘Siapa yang bisa melobi rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Maka Usamah pun berkata (melobi) rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bersabda, ‘Apakah Engkau memberi syafa’at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhutbah:

Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya”. (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688).

Ketika menjelaskan hadits ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Al’Utsaimin rahimahullah berkata, ”Inilah keadilan”. Inilah penegakkan hukum Allah, yaitu bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu. Rasulullah bersumpah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri—dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita bani Makhzum tersebut karena Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga- maka rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri yang akan memotong tangannya.”

Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah melanjutkan, ”Demikianlah, wajib atas pemimpin (pemerintah) untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Mereka tidak boleh memihak seorang pun karena hubungan dekat, kekayaannya, kemuliaannya di masyarakat (kabilah/sukunya), atau sebab lainnya” (Syarh Riyadhus Shalihin, 1/2119, Maktabah Asy-Syamilah). Wallahu allam bisshawab. (*)

Penulis: Indah Dahriana Yasin (Ketua Yayasan Cinta Abi-Ummi Makassar)

*****

Dislclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.