PANGKEP—Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) untuk periode 2025–2029. Proses ini diawali dengan kegiatan sosialisasi dan diskusi publik yang digelar di Ruang Pola, lantai 2 Kantor Setda Pangkep, Senin (20/5/2025).
Kegiatan ini dihadiri sekitar 130 peserta dari berbagai instansi terkait seperti camat, lurah, kepala desa, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Damkar, Polri, TNI, Baznas, SAR, hingga PMI.
Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assegaf, yang membuka langsung kegiatan tersebut menegaskan pentingnya peran serta semua pihak dalam penyusunan RPB.
“RPB ini bukan milik satu OPD atau satu sektor. Ini dokumen strategis milik kita bersama. Tahap awal ini adalah sosialisasi dan diskusi publik, selanjutnya akan ada konsultasi publik dan seminar akhir. Partisipasi aktif dari semua pihak sangat kami harapkan,” tegas Rahman dalam sambutannya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan yang abai terhadap mitigasi bencana hanya akan menimbulkan risiko di masa depan.
“Tanpa mitigasi, pembangunan bisa menjadi ancaman bagi keberlanjutan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Pangkep, Muslimin Yusuf, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kajian risiko bencana yang telah dilakukan sebelumnya.
“Tahun lalu kita sudah lakukan kajian risiko sebagai langkah diagnosis. Nah, RPB ini adalah upaya mencari ‘obatnya’ agar kita bisa menghindari hal-hal yang tak diinginkan jika bencana terjadi,” ujarnya.
Melalui penyusunan dokumen RPB 2025–2029 ini, Pemkab Pangkep berharap memiliki panduan yang lebih terukur dan sistematis dalam menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. (Ag4ys/4dv)
