PANGKEP—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) bersama Pemerintah Kabupaten resmi merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp 1,2 triliun. Rapat paripurna pembahasan rancangan APBD digelar di Ruang Sidang A DPRD Pangkep, Senin (10/11/2026), dihadiri Wakil Bupati Abd Rahman Assagaf dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fokus utama anggaran tahun depan diarahkan pada pembangunan saluran air bersih bagi masyarakat kepulauan dan pesisir, serta perbaikan jaringan irigasi di wilayah Tabo-Tabo guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Rahmat, menegaskan pentingnya perhatian pemerintah pada dua sektor tersebut karena menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
“Pemerintah daerah sebaiknya memprioritaskan pembangunan saluran air bersih di wilayah kepulauan dan irigasi di Tabo-Tabo agar petani bisa menanam dua kali setahun,” ujarnya.
Selain Gerindra, sejumlah fraksi lain juga menyampaikan pandangan dalam rapat, di antaranya Fraksi Golkar, NasDem, PPP, Amanah Bangsa, dan Perjuangan Rakyat. Mereka sepakat agar APBD 2026 juga memberi ruang lebih besar bagi sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga pendidik dan medis di wilayah terpencil.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Budiamin, menekankan bahwa anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“APBD harus menjadi instrumen nyata untuk menjawab tantangan pembangunan dan menyentuh langsung kehidupan warga,” katanya.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, H. Mantiri, menilai Pemkab Pangkep perlu lebih inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Perlu kreativitas pemerintah daerah dalam mencari potensi pendapatan baru agar pembangunan bisa lebih berkelanjutan,” terangnya.
Dari sisi struktur pendapatan, APBD 2026 Pangkep ditopang oleh pendapatan dasar sebesar Rp 1,1 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 226 miliar, serta tambahan pendapatan sah lainnya senilai Rp 638 juta.
DPRD juga mendorong agar pelaksanaan APBD dilakukan secara transparan dan terbuka, dengan melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan anggaran. (Ag4ys/4dv)
